Aceh Belum Ada Blueprint Pariwisata Halal

Keindahan alam dipadu dengan fasilitas yang lengkap bisa menarik kunjungan wisatawan. Foto: Hotli Simanjuntak/readers.ID

Minimnya literasi tentang pariwisata halal di tengah masyarakat mengakibatkan banyak misinterpretasi dan menjadi bola liar yang memunculkan perdebatan dan pro-kontra terkait penerapannya.

Agar ini tidak terjadi, Pakar Pariwisata Universitas Andalas, Sari Lenggogeni mendorong adanya regulasi untuk menyamakan persepsi. Serta memberikan perlindungan dan asistensi pada pemerintah, wisatawan, pemangku kepentingan dan investor dalam menjalankan konsep wisata halal.

Sayangnya, Aceh sebagai daerah yang digadang-gadang menjadi lokomotif wisata halal di Indonesia, nyatanya belum memiliki regulasi khusus  atau blueprint (cetak biru) terkait dengan wisata halal. 

Padahal regulasi itu bisa menjadi peta jalan dan pelindung para pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnis pariwisata halal di suatu daerah. Tanpa regulasi yang jelas, akan menimbul beragam interpretasi dalam implementasinya yang berujung bias pemahaman.

Baca Juga:

Lokasi wisata yang sepi dari pengunjung. Foto: Hotli Simanjuntak/readers.ID

Meskipun demikian, bukan berarti Pemerintah Aceh belum melakukan apapun. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan (Kabid PUPK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Ismail menjelaskan, sejak 2016 lalu pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Wisata Halal beranggotakan para akademisi dan MPU dalam merumuskan konsep wisata halal Aceh yang akan dikembangkan ke depan. Namun hingga kini belum ada peta jalan yang terpublikasi mengenai konsep pariwisata halal di Aceh.

Blueprint kita belum pernah susun itu sih. Sudah pernah kita buat dulu DSRA (Desain Strategi Rencana Aksi) namun belum kita finalkan. Mungkin tahun 2022 nanti kita akan fokuskan kembali,” kata Ismail.

Pihaknya pernah mengusulkan regulasi wisata halal untuk diPergubkan. Namun karena banyaknya regulasi yang mengatur item-item halal, regulasi tersebut belum terlaksana. 

Pertimbangannya karena Aceh sudah memiliki qanun syariat Islam. Seperti larangan menjual minuman keras, larangan menjual bebas daging babi, larangan berduan di tempat sepi bagi yang bukan mahram (pemisahan laki-laki dan perempuan) serta hal-hal lain yang dianggap sama dengan kriteria wisata halal.

“Jadi kami melihat Pergub itu (wisata halal) gak terlalu urgent sih untuk Aceh. Sebab kita sudah punya Qanun Syariat Islam yang isi Pergubnya nanti qanun-qanun itu sendiri. Kan lebih tinggi qanun dari pada Pergub,” katanya.

Aceh sudah menerapkan syariat Islam dan menerapkan qanun. Kabid PUPK Disbudpar Aceh mengatakan, halal tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Aceh. Wisatawan lebih mudah, mendapat makanan halal ketika berwisata ke Aceh.

“Banyak cerita orang luar ke Aceh gak khawatir lagi sama makanannya,” kata Ismail.

Menyangkut dengan destinasi unggulan, Disbudpar Aceh mencatat, sebanyak 429 objek wisata alam, 203 objek wisata budaya dan 171 objek wisata buatan termasuk Masjid Raya Baiturrahman dan museum tsunami objek yang dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke Tanah Rencong.

Melalui branding yang dikampanyekan The Light of Aceh sejak peluncurannya 2016 lalu, Kabid PUPK Disbudpar itu berharap daerah yang punya julukan Serambi Mekkah ini bisa memberikan rasa aman, nyaman, teduh dan ketenangan bagi wisatawan yang berkunjung.

Terlebih setelah Duta Wisata atau Agam Inong Aceh Muhammad Akkral dan Salwa Nisrina Authar Nyak Cut Daulat terpilih menjadi Duta Wisata Indonesia Tahun 2021. 

Keduanya dinobatkan dalam Pemilihan Duta Wisata Indonesia Tahun 2021 yang digelar di salah satu hotel di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Minggu (7/11/2021) malam.

Baca Juga:

Dengan kemenangan ini, Aceh akan semakin dikenal di seluruh Indonesia, serta memudahkan dalam mem-branding The Light of Aceh sebagai co Branding Wonderful Indonesia ke penjuru nusantara bahkan mancanegara.

“Filosofi rahmatan lil’alamin, The Light of Aceh diharapkan Aceh menjadi penerang seluruh alam atau cahaya bagi siapa pun yang datang,” kata Ismail.

Pemerintah Aceh berupaya menonjolkan nilai budaya sebagai fokus dalam menjual pariwisata halal Aceh kepada publik, baik untuk wisatawan domestik maupun global (wisman). Hal ini kata Ismail, sejalan dengan slogan yang selalu digaungkan di Aceh yakni Peumulia Jamee Adat Geutanyoe yang makna memuliakan tamu adalah adat/budaya orang Aceh.

Dengan menonjolkan nilai budaya, fakta sejarah Aceh yang pernah berjaya di masa lalu diharapkan akan kembali terpublikasi. Hal ini yang kemudian menurut Ismail menjadi pemantik untuk mendatangkan wisman maupun wisatawan domestik berkunjung ke Aceh. 

Tak tanggung-tanggung, Pemerintah Aceh menargetkan tiga juta wisatawan ke Aceh per tahunnya dengan rincian satu juta wisman dan dua juta wisatawan domestik.

“Kita ingin fokus tonjolkan nilai budaya. Misal, pak gubernur sekarang di Dubai Expo bawa penampilan seni ke sana. Lebih banyak budaya akan kita tampilkan, karena budaya akan mengikuti sejarah dan jadi nilai jual kita Aceh,” katanya.

Sementara pelaku usaha wisata di Aceh sekaligus pemilik Joel’s Bungalows and Restaurant, Zulfikri mengatakan, pada dasarnya Aceh sudah menerapkan konsep wisata halal jauh sebelum produk inil dikampanyekan pemerintah pusat. 

Menurutnya, kultur dan budaya masyarakat Aceh yang kental dengan Islam berpengaruh hingga ke sektor wisata.

Ia menjelaskan, urgensi wisata halal perlu dijual di daerah yang justru mayoritas non-muslim, semisal di Australia, Hongkong, Jepang dan negara-negara lainnya di Eropa. Dengan wisata, wisman muslim yang berkunjung ke negara mayoritas non-muslim tidak ragu lagi dengan kehalalan kuliner serta kemudahan tempat beribadah.

“Jumlah umat muslim semakin bertumbuh di seluruh dunia, mereka melihat target pasar umat muslim terus meningkat. Jika produk wisata halal tidak disiapkan, mereka akan kehilangan pasar itu,” jelas Zulfikri saat dihubungi reporter readers.ID, Kamis (4/11/2021).

Sarana wisata yang tak berfungsi karena lama tidak digunakan. Foto: Hotli Simanjuntak/readers.ID

Justru  Zulfikri mendorong agar pemerintah lebih gencar mengadakan event yang membuat mata dunia tertuju pada Aceh. Minimal menurutnya dengan sering mengadakan acara yang melibatkan kepala daerah atau ketua asosiasi se-Indonesia yang tuan rumahnya adalah Aceh.

Semakin sering Aceh menjadi tempat kegiatan berskala nasional dan internasional, akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah wisatawan dan menjadi promosi secara tidak langsung, bahwa daerah paling barat Indonesia ini sudah aman pasca-konflik dan memiliki tempat-tempat wisata yang indah untuk dikunjungi.

“Kita maunya bahkan dalam sebulan itu ada empat kali event skala nasional bahkan internasional di Aceh. Promosi pariwisata Aceh untuk orang luar dengan konsep seperti ini saya rasa sangat efektif dan solutif,” ungkap Zulfikri.

Menurutnya selama ini Pemerintah Aceh belum punya roadmap yang jelas terkait pembangunan ekonomi dan sektor apa yang akan dijadikan sebagai unggulan dalam mendatangkan pendapatan bagi daerah.

Ia mencontohkan Thailand sebagai salah satu negara yang gagal dari segi ekspansi pertanian, namun pihaknya mendapat target market dari sektor pariwisata atau berada empat besar di Asia dan Pasifik dengan kontribusi pariwisata untuk PDB sebesar 7 persen (Indonesia peringkat ketujuh dengan PDB sektor pariwisata 4 persen).

Keberhasilan sektor pariwisata dalam pembangunan ekonomi ikut mendorong sektor lainnya, termasuk sektor pertanian yang menerima berkah kunjungan wisatawan. Sebab secara tidak langsung, wisman yang datang akan berbelanja hasil alam di tempat destinasi wisata tersebut.

Keramah tamahan masyarakat menciptakan rasa nyaman bagi wisatawan. Foto: Hotli Simanjuntak/readers.ID

“Kalau ada 1.000 wisatawan ke Aceh, mereka bawa uang Rp 1 juta saja, uangnya semua akan tinggal di Aceh. Beda sama APBA cuma numpang lewat, soalnya belanja seperti semen dan alat infrastruktur sedikit sekali yang dibelanjakan di Aceh, sisanya kebanyakan belanja ke Medan,” ungkap Zulfikri.

Dari capaian wisman untuk destinasi wisata halal, secara hitungan-hitungan Aceh menurutnya memang belum mampu mengejar ketertinggalan bila dibandingkan dengan NTB. 

Ia mencontohkan dari segi ketersediaan fasilitas hotel bintang lima, kemudian industri pendukung lainnya sebagai penunjang mendatangkan wisman ke Aceh. Ketersediaan akomodasi masih menjadi faktor utama bagi wisatawan memilih destinasi wisata. 

Solusinya menurut Zulfikri, harus ada upaya keras dari pemerintah dalam mendatangkan investor agar mau menanamkan modalnya untuk pengembangan pariwisata di Aceh.

Hal lain yang menjadi tantangan dalam mendatangkan wisman ke Aceh yakni dari segi pelayanan, kebersihan dan kemampuan SDM terhadap konsep pariwisata halal secara komprehensif. Selanjutnya, edukasi terhadap masyarakat terkait dampak positif datangnya wisatawan untuk kontribusi dan pertumbuhan ekonomi harus terus dikampanyekan pemerintah ke depan.

Ada hal yang perlu diubah cara berpikir orang Aceh, sebutnya, selama ini bicara  pariwisata selalu konotasinya negatif dan maksiat. Ini yang perlu diluruskan dan diberikan edukasi pada masyarakat agar dunia wisata bisa berkembangan. Karena  pariwisata mampu memberikan kontribusi ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan.[]

Editor: Afifuddin Acal

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Cegah Kegaduhan, DPRA: BSI Wajib Umumkan SOP ke Publik

Next Article
ANTARA /cnsphoto via REUTERS/nz/cfo/am

Meski Zona Kuning, Indikasi Kasus Covid-19 di Aceh Meningkat

Related Posts
Read More

Kata Gen-Z Soal Vaksin

Wajahnya tertutup masker hitam sambil menenteng beberapa lembar kertas menuju meja skrining. Sesekali ia menyeka rambutnya sembari membuang…