Aceh Harus Pertahankan Pilkada 2022

Ilustrasi Pilkada. Dok, istimewa

Terkait perencanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mengundang banyak perdebatan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Meski demikian, Aceh disarankan harus tetap mempertahankan Pilkada 2022 mendatang.

Dalam diskusi yang mengusung tema ‘Kalkulasi Plus Minus Pilkada Tahun 2024: Legal Standing, Paradoksal Hukum Serta Intrik Dan Kepentingan’ yang digagas oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Syiah Kuala (USK) Minggu (28/2/2021).

Wakil Dekan I Fakultas Fisip, Effendi Hasan, mengatakan Pilkada Aceh harus dipertahankan pada tahun 2022. Karena, jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan setiap 5 tahun sekali harus ditunda. Sehingga, apabila masa jabatan habis di tahun 2022 dan 2023 maka Pilkada harus ditunda dan akan dilaksanakan secara serentak pada November 2024 di seluruh daerah di Indonesia.

“Hal tersebut tentu saja mengundang pro dan kontra dalam kegiatan pemilihan kepala daerah seperti Aceh karena pemerintah pusat dan pemerintah Aceh berada dalam situasi yang kurang sepaham,” kata Effendi.

Diskusi publik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala. Foto: Dok. Istimewa

Sementara itu, Anggota DPR Aceh Fuadri,  menyampaikan tugas pemerintah Aceh saat ini harus melihat keadilan dari Pemerintah Pusat terhadap UUPA, di mana Aceh sebaiknya diperlakukan secara khusus.

“Disini saya melihat dari sisi yang berbeda karena kita harus melihat bagaimana perjalanan rakyat Aceh. Ini adalah proses legitimasi di Aceh karena Aceh diberikan kesempatan dan haknya untuk mengatur pemerintahannya sendiri seperti yang diputuskan dalam MoU Helsinki dan juga yang ada dalam Undang-Undang,” ujar Fuadri.

Oleh karena itu, Fuadri  berharap Pemerintah Pusat harus bisa melihat Aceh dengan perasaan yang baik sehingga tidak ada lagi konflik regulasi.

Berbeda halnya dengan pengamat politik asal Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar’iyyah. Ia mengatakan, tidak penting membahas kapan waktu pelaksanaan Pilkada. Melainkan saat ini sebaiknya harus ada evaluasi terkait pelaksanaan pemilu yang sudah terjadi. Karena hal itu lebih diperlukan daripada pelaksanaan pemilu yang akan datang.

“Kenapa Pilkada dipaksa untuk dilaksanakan pada tahun 2022, 2024, atau 2027? Kenapa tidak ditanya terkait apakah kegiatan Pilkada sudah benar dan jujur selama ini,” kata Chusnul.

Chusnul menuturkan, evaluasi terhadap Pilkada yang sudah lalu sangatlah diperlukan daripada membahas Pilkada yang akan datang. Harus meninjau apakah Pilkada yang lalu jujur atau sebaliknya.

“Karena kalau tidak benar dan tidak jujur, segala kegiatan yang ada saat ini tidak berkah. Kita harus mengevaluasi atas kegiatan Pilkada yang sudah terjadi tahun 2019,” ujarnya.

Dalam diskusi yang sama, Komisioner KIP Aceh dan ahli hukum, Junaidi Ahmad, mengungkapkan berdasarkan pandangan hukum UUPA merupakan resolusi dari konflik politik antara Aceh dan pemerintah pusat.

“Namun yang harus dipahami adalah UUPA merupakan otonomi khusus. Memang benar Pilkada bukan kekhususan Aceh karena di wilayah lain juga dilaksanakan Pilkada. Namun kali ini bukan dilihat dari sudut pandang kekhususan Aceh tetapi yang sudah ada di dalam UUPA,” kata Junaidi.

Menurut Junaidi, terdapat masalah yang ada dalam Qanun nomor 12 tahun 2016, bab 11 pasal 101 ayat 5 yang dianggap memberi ruang untuk mengikuti Pilkada sesuai dengan ketetapan Undang-Undang dan perlu ada penyempurnaan terkait hal itu.

“Dalam hal ini dibutuhkan komunikasi lebih lanjut dan signifikan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Karena dengan dilaksanakannya kegiatan Pilkada pada tahun 2022 di Aceh merupakan wujud dari komitmen atas jalannya konstitusi pemerintah Aceh,”pungkasnya.

Adapun kesimpulan dari diskusi yang telah digelar tersebut, Pelaksanaan Pilkada tahun 2022 merupakan penegakan dari Undang-Undang pemerintah Aceh karena UUPA merupakan turunan dari Undang-Undang tentang kekhususan Aceh.

Dalam hal ini dibutuhkan komunikasi lebih lanjut dan signifikan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Karena, dengan dilaksanakannya kegiatan Pilkada pada tahun 2022 di Aceh merupakan wujud dari komitmen atas jalannya konstitusi pemerintah Aceh.

Selain itu juga diperlukan persiapan tim pengawas pemilu dalam kegiatan Pilkada yang akan mendatang dan tetap mengawal UUPA dan dipertahankan agar tidak merugikan kepentingan Aceh dan merugikan kepentingan nasional.

Total
2
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Melihat Pembuatan Keukarah, Kue Khas Aceh yang Mulai Langka

Next Article

6.000 Nakes di Aceh Belum Divaksin, Ini Sebabnya

Related Posts