Akademisi USK: Gubernur Aceh Melanggar Hukum Menyimpan Burung di Rumdis

Waktu Baca 12 Menit

Akademisi USK: Gubernur Aceh Melanggar Hukum Menyimpan Burung di Rumdis
Tim BKSDA dan Dinas Peternakan Aceh mengamankan beberapa ekor burung yang tergolong satwa dilindungi, dari rumah dinas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. [Dok. Ist]

Seorang akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH USK), Kurniawan S SH LLM menyebutkan, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah diduga telah melaggar hukum menyimpan dan memelihara satwa dilindungi di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh yang ditempatinya.

Meskipun 9 satwa dilindungi itu telah dievakuasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Kamis (11/3/2021) lalu. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidak menghilangkan tindak pidana yang telah dilakukan.

Sembilan burung dilindungi di rumah dinas wakil gubernur Aceh, di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh, terdiri dari seekor burung julang emas (Rhyticeros undulatus), satu ekor elang hitam (Uctinaetus malaynesis), empat ekor elang bondol (Haliatur indus) dan tiga ekor elang brontok (Nisaetus chirrhatus).

Adapun dalam konteks ditemukannya sejumlah satwa yang dilindungi di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh tersebut. Kurniawan menyebutkan, Gubernur Aceh telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Konservasi, karena telah menyimpan, memiliki, dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

“Undang-undang telah memberikan jaminan perlindungan terhadap aneka tumbuhan dan satwa yang berada dalam kondisi terancam punah termasuk yang populasinya jarang,” kata Kurniawan, pada readers.ID, Selasa (16/3/2021).

Kata Kurniawan, sembilan burung yang dievakuasi oleh BKSDA Aceh masuk katagori terancam punah dan sekarang dilindungi. Hal ini seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

“Satwa yang telah diamankan petugas BKSDA Aceh dari rumah dinas wakil gubernur Aceh beberapa waktu lalu masuk dalam jenis satwa dilindungi, baik dilindungi karena dalam bahaya kepunahan maupun karena populasinya sudah jarang maupun juga masuk dalam daftar jenis satwa dilindungi,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA) menyampaikan, dugaan melanggar hukum juga diperkuat dalam aturan Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Ketua Pusat Riset Ilmu Pemerintahan (Pripem) USK menyebutkan, aturan itu terus diperbaharui dan hingga dikeluarkannya Keputusan Menteri LHK Republik Indonesia tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

“Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK sebelumnya dan Keputusan Menteri LHK Republik Indonesia,” tegas Kurniawan.

Perubahan dalam aturan tersebut mengenai jenis tumbuhan dan satwa dilindungi menjadi tak dilindungi atau sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan otoritas keilmuan (Society Authority), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat 3 PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Katanya, secara hukum, instansi yang berwenang melakukan tindakan penyelamatan berupa pemeliharaan atau pengembangbiakan seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) atau lembaga konservasi lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

“Jadi bukannya berada pada pribadi orang dan juga bukan berada pada pribadi pajabat daerah atau pejabat pejabat lainya,” ujar Kurniawan.
Kurniawan tegaskan, burung yang terdapat di rumah dinas wakil gubernur Aceh, tidaklah sedang dalam rangka untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan terhadap satwa yang dilindungi tersebut.

“Melainkan karena melakukan pemeliharaan secara ilegal dan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Kurniawan menyebutkan, satwa dilindungi yang diterima BKSDA Aceh bukanlah penyerahan, lebih tepatnya dapat disebut penyitaan. Secara aspek hukum, semua jenis burung yang dibawa oleh BKSDA Aceh dari rumah dinas wakil gubernur Aceh beberapa waktu lalu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.

Hal itu sudah sangat jelas dipertegas dalam pasal tersebut, khusus pada poin a. Dalam poin itu dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Bagi yang melanggar pasal tersebut, diancam dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai diatur dalam Pasal 40 ayat 2, yakni “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta”.

“Yang terjadi pada Kamis lalu, tepat kata seyogyanya bukan penyerahan satwa yang dilindungi oleh Pemerintah Aceh melalui kepala Dinas Peternakan Aceh kepada BKSDA Aceh, melainkan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh petugas BKSDA Aceh,” tegas Kurniawan.

Kata Kurniawan, kata ‘penyerahan’ yang digunakan oleh Pemerintah Aceh, merupakan modus untuk menghindari jeratan hukum, setelah keberadaan burung tersebut viral di media sosial beberapa waktu lalu.

Aparatur keamanan, seperti kepolisian dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat publik.

“Diuji nyalinya apakah berani dan mampu melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang melibatkan gubernur Aceh sebagai dugaan pelaku tindakan pidana,” tegas Kurniawan.

Tindakan itu perlu dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa negara masih mengimplementasikan beradasarkan atas hukum (rechstaat) sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara sekaligus sebagai hukum dasar dalam bernegara.

Adapun terkait pernyataan yang dikemukakan oleh pejabat eselon tingkat provinsi itu, bahwa Nova Iriansyah bukan niat memelihara tetapi dalam rangka penyelamatan. Kurniawan menegaskan, ada kesan berdalih guna menutupi modus tindak pidana dilakukan oleh gubernur Aceh.

“Terkesan membuat-buat alasan guna menutupi modus tindak pidana yang terjadi dan setidak-tidaknya dilakukan oleh orang-orang dalam di rumah dinas wakil gubernur Aceh dengan sepengetahuan atau pembiaran yang dilakukan oleh wakil Gubernur Aceh masa itu yang saat ini menjabat sebagai gubernur Aceh,” ucapnya.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Aceh Rahmandi, menyebutkan, terkait adanya sejumlah satwa dilindungi di rumah dinas wakil gubernur Aceh tersebut, disimpan bukan karena hobi melainkan untuk dipelihara dalam rangka penyelamatan.

“Gubernur Aceh mengizinkan untuk memelihara bukan sebagai hobi, dalam rangka penyelamatan dan setelah dirasakan cukup baru diserahkan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut,” kata Rahmandi, pada Kamis (11/3/2021).

Ia menyampaikan, unggas-unggas itu dipelihara hanya sementara waktu. Selama dipelihara dan dirawat di rumah dinas tersebut, sejumlah burung itu terlihat sudah sehat sehingga kemudian diserahkan kepada pihak BKSDA.

“Apalagi ini jenis burung-burung langka dan sudah semestinya dilindungi dan yang sudah terlanjur ditangkap perlu dirawat sampai sehat kembali untuk kemudian diputuskan oleh BKSDA status berikurnya,” ujar Rahmandi.

Terkait status burung langka dan dilindungi, sebut Rahmandi, sesuai amanat Undang-undang perseorangan dilarang memelihara hewan dilindungi. Hal itu juga ditegaskan oleh gubernur Aceh agar mempedomani Undang-Undang.

“Makanya, sudah waktunya kita serahkan burung-burung ini ke BKSDA untuk dilepasliarkan atau dilatih terlebih dahulu di penangkaran sebelum dilepaskan,” pungkasnya.

Sementara berdasarkan undang-undang konservasi dilarang menyimpan atau memelihara secara personal satwa dilindungi dan dapat dijerat hukum pidana. Hal ini juga seperti akademisi USK, Kurniawan sampaikan, siapapun yang memelihara satwa dilindungi dapat dipidanakan.

Namun, dalam konteks ini BKSDA menganggap bahwa tindakan yang dilakukan pejabat provinsi itu tidak melanggar hukum. Sehingga tidak perlu dilakukan penerapan hukum.

Kepala BKSDA Aceh, Agus Arianto mengatakan, penerapan hukum baru bisa dilakukan apabila sudah melalui proses akhir atau jika tidak bisa dilakukan secara persuasif.

“Sebetulnya kalau dalam sisi penanganan hukum itu melalui proses terakhir. Sejauh masih persuasif atau kesadaran sendiri mereka telah sadar dan menyerahkan, saya rasa itu hal yang baik,” ujarnya.[acl]

Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...