Babak Baru, Patgulipat Penggelapan Beasiswa Aceh (1)

Babak Penggelapan Beasiswa Aceh
Dokumen uji petik pemeriksaan mahasiswa penerima beasiswa 2017 dari Inspektorat Aceh.

Butuh waktu tiga tahun lebih pengungkapan kasus dugaan penggelapan dana beasiswa Aceh 2017 yang melibatkan 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masuk dalam penyidikan.

Sudah tiga kali pergantian Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, 4 pergantian Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsul) baru sekarang ada sedikit titik terang penuntasan dugaan penggelapan dana beasiswa tersebut.

Secercah harapan muncul, tatkala publik mendapatkan surat dari Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 180/2508/83 tertanggal 29 April 2021 perihal Persetujuan untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Anggota DPR Aceh. Artinya, Ditkrimsus Polda Aceh sudah dapat memeriksa anggota dewan yang bersangkutan untuk diminta keterangan awal dalam proses penyidikan.

Dalam surat tersebut yang ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyetujui tindakan penyidikan kepada 6 anggota DPRA. Yaitu berinisial AA (PAN), AM (Gerindra), HY (PKPI), IUA (PA), YH (PA) dan ZF (PA).

Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 180/2508/83 tertanggal 29 April 2021 perihal Persetujuan untuk Melakukan Penyidikan Terhadap Anggota DPR Aceh. Artinya, Ditkrimsus Polda Aceh sudah dapat memeriksa anggota dewan yang bersangkutan untuk diminta keterangan awal dalam proses penyidikan.

Mereka masuk dalam proses penyidikan dituliskan dalam surat Menteri Dalam Negeri tersebut, akan diperiksa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan bantuan biaya pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Manusia (BPSDM) Aceh tahun 2017.

Penulis pada Maret 2019 lalu pernah melakukan investigasi terkait dengan modus dugaan penggelapan dana beasiswa Aceh tersebut. Saat itu ada 20 mahasiswa lebih menerima beasiswa tersebut diminta keterangan dan juga bertemu langsung dengan penghubung.

Pemilihan nama mahasiswa dan penghubung diperoleh dari dokumen uji petik inspektorat Aceh yang saya peroleh. Berdasarkan uji petik itulah, kemudian dapat memilih secara acak nama mahasiswa penerima dan juga penghubung, sehingga terbongkarlah modus operandinya.

Momentum Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah memberikan izin kepada Polda Aceh memeriksa anggota DPRA yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, diduga telah menggelapkan dana beasiswa. Penulis ingin menurunkan kembali hasil investasi 3 tahun lalu.

Beasiswa Berbuah Pahit

Pada Senin (11/3/2019) lalu, tiga orang gadis tiba di sebuah café kawasan Darussalam.  Menggunakan gaun berwarna pastel, ia tampak melongok kiri dan kanan, lalu masuk ke dalam bersama dua rekannya.

Senyum simpul dari bibir mungilnya seakan menyapa memberitahukan kalau ia sudah tiba di tempat yang dijanjikan. Sebelum masuk ia sempat berhenti sejenak mencari meja yang akan dituju. Gadis remaja berinisial Y ini merupakan mahasiswi dari salah satu kampus negeri di Banda Aceh.

Y, satu dari ratusan penerima beasiswa dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2017. Mayoritas penerima beasiswa tidak utuh, karena dipotong oleh anggota dewan yang mengusulkan.

“Silakan duduk,” sapa kami. Y bersama dua rekannya langsung memilih duduk berhadapan dan hanya memesan teh dingin.

Minuman yang tersaji di depannya, langsung diseruput. Entah sedang gerah, karena cuaca hari itu cukup terik, entah gugup, acap kali tatapan matanya nanar dan kosong. “Takut juga ya,” ucapnya spontan sembari tersenyum.

Ia tak menyangka, beasiswa yang diterima dari dana aspirasi itu berbuah pahit. Nikmat yang diterima tak seberapa, namun masalahnya luar biasa.

Berharap bisa menambah biaya untuk kuliah, ternyata pupus seketika. Alih-alih mendapatkan dana yang besar dengan jumlah utuh, malah menerima Rp 750 ribu rupiah dari Rp 20 juta beasiswa yang telah dicairkan awal tahun 2018 lalu.

“Hanya Rp 750 ribu yang saya dapat, lainnya dipotong bang, janjinya dulu bagi dua,” ungkapnya lirih, sembari menyuruput teh dingin di gelas miliknya sambil menatap nanar dengan mata berkaca-kaca.

Tak pernah terbesit di benak Y untuk mengusulkan beasiswa yang kemudian menyeret dirinya dalam lingkaran gelap dana aspirasi anggota dewan. Hingga dipanggil oleh Inspektorat Aceh untuk menjalani uji petik dugaan penyelewengan beasiswa dari dana aspirasi DPRA.

Seumur hidup ia mengaku tak pernah bermimpi mendapatkan beasiswa ini jika hasilnya begini. Y pun berkisah bagaimana awal mula beasiswa itu ia peroleh.

Suatu hari ia diajak rekan-rekannya nongkrong di cafe di dekat kampus yang ada di Kota Banda Aceh bersama rekan se-kostnya, melepas penat setelah bergelut dengan perkuliahan.dan hal seperti itu kerap dilakukan mahasiswa di Aceh.

Sesampai di café itu, tiba-tiba ada yang menawarkan beasiswa oleh rekannya yang belum dikenal. Mulanya ia menolak. Ia berpikir terlalu rumit mengurus segala administrasinya.

Apa lagi dirinya baru semester pertama kuliah saat itu. Namun setelah dijelaskan persyaratan ternyata sangat mudah dan ada orang yang mengurus, hatinya pun luluh dan menerima tawaran itu.

Sebenarnya beasiswa itu bukan hendak diberikan kepada Y. Tetapi kepada rekannya yang baru dikenal saat nongkrong di café itu juga. Karena tidak cukup syarat, ditawarkan kepada Y.

“Setelah dijelaskan syaratnya, ya saya terima saja, kebetulan lagi butuh juga, dan kawan gak cukup syarat, karena diploma tiga,” ungkapnya.

Masih kata Y, perjanjian awal cukup manis. Bila nantinya beasiswa itu disetujui, maka akan dibagi dua dengan mahasiswa yang tidak memenuhi syarat tersebut.

Namun semua itu hanya omong-kosong belaka. Setelah beasiswa ditransfer ke rekening BRI milik Y sebanyak Rp 20 juta. Malah Y diminta oleh penghubung berinisial RS mentransfer uang ke rekeningnya sebesar Rp 18,5 juta dan Y hanya menerima Rp 1,5 juta saja.

Y sempat berang. Ia protes akan permintaan itu. Bahkan ada rencana tidak mau menstransfer. Tapi si penghubung tersebut tidak berhenti di situ, setiap saat ia menghubungi Y.

Bahkan Y mendapat ancaman dari penghubung. Bila tidak ditransfer akan didatangi sampai ke rumah untuk menagih uang Rp 18,5 juta itu. Akhirnya Y pun tak punya pilihan lain, mentransfer uang yang diminta penghubung.

“Tiba-tiba dibilang, transfernya Rp 18,5 juta ya ke abang. Saya bilang kok kek gitu,” ungkapnya.

Y hanya menerima Rp 1,5 juta. Lagi-lagi Y harus berbagi dengan rekannya lagi yang gagal mendapatkan beasiswa, yang tidak cukup syarat itu. Alhasil, dia hanya mendapatkan Rp 750 ribu dari Rp 20 juta masuk ke rekeningnya.

Y salah seorang dari ratusan mahasiswa lainnya yang mengalami pemotongan beasiswa aspirasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2017. Dana beasiswa tersebut bersumber dari dana aspirasi yang kemudian dititipkan di LPSDM Aceh.

Kasus ini mulai menggelinding pada awal tahun 2018 lalu. Banyak media massa memberitakan kasus pemotongan beasiswa oleh anggota dewan. Hingga akhirnya Inspektorat turun tangan.

Uji Petik Telah Memantik

Berdasarkan dokumen uji petik penulis peroleh dari Inspektorat Aceh. Ternyata pemotongan beasiswa dari dana aspirasi 2017 itu bervariasi. Setidaknya tercantum 200 dokumen lebih hasil konfirmasi tercatat, penyelewengan dana pendidikan itu terjadi. Jumlah anggota dewan yang tercatat diduga memotong dana beasiswa itu sebanyak 9 orang dari 24 orang yang mengusulkan dana bantuan pendidikan itu pada tahun 2017.

Dokumen uji petik pemeriksaan mahasiswa penerima beasiswa 2017 dari Inspektorat Aceh.

Meskipun saat  ini berdasarkan surat dari Mendagri tentang persetujuan penyidikan hanya terdapat 6 nama. Keenam nama tersebut terdapat dalam daftar 24 nama orang yang mengusulkan dana beasiswa tersebut.

Menurut sumber terpercaya pemberi dokumen itu di Banda Aceh. Semua dokumen diperoleh dari orang dalam di Inspektorat Aceh. Dokumen itu hasil uji petik dari Inspektorat Aceh yang dilakukan pemeriksaan sejak awal Maret 2018 lalu. Dia juga memberikan sejumlah dokumen dan saksi lainnya. Dokumen yang menunjukkan keterlibatan 9 anggota dewan itu diduga melakukan penyelewengan dana beasiswa tersebut.

Berdasarkan dokumen uji petik dari Inspektorat Aceh. Mereka itu adalah, IUA dan YH dari Partai Aceh, MS dari Golkar, M dari PPP dan beberapa anggota dewan lainnya juga seperti tersebut dalam surat Mendagri tersebut.

Saat itu hanya empat anggota dewan yang berhasil dikonfirmasi pun menampik telah memotong dana beasiswa tersebut. Semua mengaku tidak ada yang mengenal mahasiswa penerima beasiswa tersebut.

Sedangkan lima anggota dewan yang diduga juga memotong beasiswa tersebut belum bisa dikonfirmasi, juga pernah membantah dalam sejumlah kesempatan tentang keterlibatannya memotong beasiswa bersumber dari dana aspirasi tersebut.

Namun dalam berkas uji petik pemeriksaan penerima yang dilakukan Inspektorat Aceh jelas tercantum nama mereka. Pola pemotongan pun sama. Anggota dewan itu memasang penghubung bertugas menjaring dan memotong beasiswa dari mahasiswa.

Setelah ada calon penerima beasiswa diminta untuk melengkapi persyaratan penerima beasiswa. Cara ini dilakukan oleh penghubung agar gampang dipotong setelah dikirim ke penerima.

Setiap anggota dewan memiliki beberapa orang penghubung. Penghubung yang memiliki peran penting untuk menjaring penerima beasiswa tersebut. Jadi, beasiswa itu tidak diberitaukan secara umum, tetapi secara tertutup.

Adapun persyaratan yang diminta seperti surat aktif kuliah, transkrip nilai, buku rekening bank, kartu mahasiwa dan surat permohonan. Semua dokumen itu diserahkan kepada penghubung. Kemudian penghubung yang membawa dokumen itu untuk diusulkan sebagai penerima beasiswa.

Berdasarkan dokumen berita acara hasil konfirmasi dimiliki penulis dari Inspektorat Aceh penerima beasiswa. Mahasiswa penerima beasiswa hanya mendapatkan antara Rp 2,5 juta hingga Rp 7 juta dari Rp 20 – Rp 35 juta yang dikirimkan. Meskipun ada juga pengakuan penerima saat ditemukan menerima utuh.

Hampir rata – rata penghubung yang ditunjuk pengusul adalah orang terdekat dari anggota dewan pemilik dana aspirasi tersebut. Ada yang menunjukkan orang dekat, saudara, adik ipar bahkan ada yang menunjukkan anak kandungnya sendiri menjadi penghubung. Penghubung inilah kemudian mencari penerima beasiswa dan bertugas untuk memotong setelah dana dikirim ke rekening penerima.

Ada dua modus penghubung memotong dana beasiswa tersebut. Pertama semua buku rekening dan ATM serta pin dipegang oleh penghubung. Pengakuan penerima beasiswa buku rekening milik penerima yang diambil belum dikembalikan, kendati ada juga sebagian dikembalikan.

Setelah dana dicairkan ke rekening. Penghubung yang menarik dana tersebut, setelah dipotong dengan jumlah bervariasi. Baru kemudian penghubung menyerahkan dana tersebut ke penerima secara tunai.

Rata-rata penghubung menyerahkan uang itu kepada penerima di café yang ada di seputaran Banda Aceh. Ada juga diantar langsung ke rumah penerima oleh penghubung. Bahkan penghubung diminta untuk tidak memberitaukan kepada rekan-rekannya yang dikenal, kalau dana tersebut sudah cair.

Bagi penerima yang belum memiliki buku rekening. Penghubung meminta kepada penerima untuk membuat rekening dan ATM di Bank Aceh. Buku rekening dan ATM itu memang dikhususkan untuk menerima beasiswa.

Modus Operandi

Hal Ini dibenarkan oleh seorang penerima beasiswa lainnya yang ditemui saat itu. Mahasiswa yang tak bersedia disebutkan namanya itu mengaku, diminta oleh penghubung berinisial Z untuk membuka rekening baru.

“Iya, kami diminta buat rekening baru,” ungkapnya.

Mahasiswa yang masih berusia 21 tahun itu, kuliah di kampus negeri di Aceh ini mengaku juga kaget saat diminta buku rekening, ATM berserta pin. Namun dia tak punya pilihan lain, sehingga apa yang diminta oleh penghubung terpaksa diberikan.

Meskipun mahasiswa ini merasa keberatan untuk memberikan itu. Namun dia berpikir, buku rekening itu tidak ada saldo lain, selain untuk keperluan pengiriman dana beasiswa. Sehingga ia pun memberikan kepada penghubung yang berinisial Z tadi.

Dia mengaku, saat hendak membuat rekening bank Aceh. Teller sempat mempertanyakan keperluan rekening tersebut. Setelah dijelaskan untuk keperluan beasiswa. Teller bank Aceh sempat mengingatkan agar tidak memberikan buku rekening dan ATM kepada siapapun, termasuk kepada orang yang mengurus beasiswa itu.

“Orang teller bank bilang, dulu pernah terjadi. Dibilang jangan kasih buku rekening dan ATM kepada siapapun. Buku itu sampai sekarang belum dikembalikan,” jelasnya.

Modus kedua, buku rekening dan ATM tetap dipegang oleh penerima beasiswa. Sebelum dana itu cair, mereka selalu diawasi. Baru kemudian setelah dana sudah dikirim. Penghubung langsung menghubungi penerima untuk meminta agar ditransfer sejumlah uang yang hendak dipotong itu.

Bahkan penerima sempat diancam, bila tidak ditransfer akan menjemput langsung ke rumah untuk meminta dana tersebut. Penerima yang mayoritas masih mahasiswa semester awal pun merasa ketakutan, sehingga langsung mengirim uang tersebut ke rekening penghubung.

Hal ini seperti diakui oleh penerima berinisial IM yang hanya menerima uang sebesar Rp 5 juta dari Rp 20 juta yang cair. Sisa Rp 15 juta diminta untuk ditransfer ke penghubung.

Pada saat mengusulkan beasiswa, IM selalu berkomunikasi dengan penghubung berinisial F. Penghubung ini punya kedekatan dengan anggota dewan yang mengusulkan dana pendidikan itu. Mereka juga berasal dari daerah yang sama, yaitu dari Kabupaten Aceh Timur.

Sesama penghubung pun saling berebutan untuk mengambil dana yang harus ditransfer itu dari penerima. Seperti diceritakan IM, saat dana sudah cair, penghubung F dan RS yang se-daerah dengan anggota dewan berebutan mengambil uang dari IM.

Penghubung F meminta kepada IM untuk diberikan kepadanya. Namun F terlalu banyak memotong, yaitu sebesar Rp 16 juta. Maka IM menolak tawaran dari F.

Kemudian IM bertemu dengan saudara dari penghubung lainnya berinisial RS. Kata sepakat pun tercapai. Lalu IM mengirim Rp 15 juta ke rekening atas nama berinisial N.

Meskipun awalnya IM sempat menolak diminta transfer uang ke rekening penghubung N, karena merasa tidak enak. Namun penghubung N menyebutkan, segala urusan dengan penghubung F dia yang mengurus nantinya.

Setelah kejadian itu, hubungan IM dengan penghubung F sempat memburuk. Penghubung F marah karena uang itu ditransfer ke rekening N. Penghubung N ternyata bersaudara dengan penghubung RS.

“Kami bertemu di asrama. Saya bilang gak enak. Lalu kami buat perjanjian gak bertanggungjawab kalau terjadi sesuatu,” jelas IM.

Dokumen uji petik pemeriksaan mahasiswa penerima beasiswa 2017 dari Inspektorat Aceh.

Penghubung Membantah

Kami juga menghubungi kedua penghubung yang berinisial F dan RS. Namun kedua penghubung ini menampik telah memotong sejumlah beasiswa itu.

Akan tetapi, penghubung RS mengakui bahwa nama yang disebutkan oleh IM berinisial N adalah adik kandungnya. Penghubung N juga tercantum dalam dokumen berita acara konfirmasi dari Inspektorat.

“Tidak ada itu,” kata RS melalui saluran telepon.

Begitu juga F saat ditemui di salah satu warung kopi di Ulee Kareng menampik telah memotong beasiswa itu. Dia juga menolak disebut sebagai penghubung yang bertugas memotong beasiswa tersebut.

Sementara itu penulis juga mencoba konfirmasi kepada penghubung Z. Baru berhasil tersambung setelah 4 kali dihubungi. Pertamanya dia mengaku sedang berada di Aceh Singkil dan belum bersedia untuk diwawancara.

Empat hari kemudian, kami mencoba menghubungi kembali melalui saluran telepon. Saat diminta untuk bertemu, dia tidak bersedia. Dia juga menolak untuk mewawancara soal beasiswa tersebut. Dia bersikeras tidak terlibat dalam kasus tersebut. Menurut pengakuaannya ia hanya menerima beasiswa tahun 2016.

Padahal dalam dokumen uji petik dari Inspektorat Aceh, jelas tercantum beberapa kali nama penghubung berinisial Z. Bahkan dalam dokumen itu, rata-rata penerima beasiswa menyebutkan penghubung Z yang menyita buku rekening, ATM serta pin.

Ini seperti diakui oleh seorang penerima beasiswa lainnya berinisial SA dan FZ. Juga tercatat dalam dokumen berita acara konfirmasi Inspektorat Aceh.

Penerima beasiswa SA dan FZ mengaku, informasi beasiswa diperoleh dari penghubung Z. Selama proses pengusulan, mereka selalu berkomunikasi dengan penghubung Z.

Buku rekening milik mereka hingga sekarang masih dikuasai oleh penghubung Z. SA dan FZ tidak berani meminta lagi buku tabungan dari Bank Aceh tersebut yang diambil sejak awal pengusulan beasiswa.

“Buku rekening masih sama dia (penghubung Z),” kata SA yang juga dibenarkan oleh rekannya FZ.

SA mengaku setelah dana beasiswa itu cair. Penghubung Z menghubunginya dan mengantar langsung ke rumah pada bulan Januari 2018 lalu. Uang sebesar Rp 3 juta dimasukkan dalam amplop. Sedangkan penerima FZ bertemu dengan penghubung Z di café yang berada di Jambo Tape, Banda Aceh. Dana beasiswa itu dimasukkan dalam amplop senilai Rp 4 juta.

Kedua pemerima beasiswa itu tidak mengetahui beasiswa yang sebenarnya keluar Rp 20 juta. Baru mereka mengetahui beasiswa yang sebenarnya setelah dipanggil oleh Inspektorat. Keduanya juga menampakkan pesan singkat pemanggilan pemeriksaan dari pihak Inspektorat.

Saat kasus ini sudah muncul ke publik. Pihak Inspektorat Aceh mulai memanggil sejumlah penerima beasiswa untuk dilakukan uji petik. Penghubung Z sempat melarang SA dan FZ datang bila dipanggil Inspektorat Aceh.

Namun kedua penerima beasiswa ini tidak menggubris. Mereka tetap memenuhi panggilan Inspektorat. Baru kemudian SA dan FZ selaku penerima beasiswa mengetahui dana yang cair itu sebesar Rp 20 juta.

Kedua penerima ini juga mengaku, sempat disodorkan berkas yang tidak mereka ketahui isinya oleh penghubung Z. Berkas itu ada dicantumkan materai dan mereka menandatanganinya.

“Saya gak tau isinya,” ungkap SA dan juga FZ di lokasi terpisah.

Seluruh dokumen uji petik dari Inspektorat Aceh telah diserahkan ke Ditkrimsus Polda Aceh.

Kepala Inspektorat Aceh, Zulkifli melalui sambungan telepon Maret 2019 lalu mengaku, pihaknya telah memanggil sejumlah mahasiswa penerima beasiswa. Setelah dilakukan pemeriksaan, semua berkas sudah diserahkan kepada Dirkrimsus Polda Aceh.

Kompak Menampik

Sementara itu tiga anggota dewan yang diwawancarai kompak menolak disebutkan telah memotong dana tersebut. Mereka bersikukuh tidak pernah memotong dan memerintahkan untuk melakukan itu kepada pihak siapapun.

Mereka juga menyebutkan, dewan bukan pengguna anggaran. Sehingga bagaimana proses pemotongannya. Seluruh proses seleksi, diterima atau tidak mahasiswa penerima beasiswa dilakukan oleh pihak LPSDM kala itu.

IUS misalnya, anggota Fraksi Partai Aceh mengaku semua jalur verifikasi hingga eksekusi berada di dinas. Termasuk penilaian apakah calon penerima layak atau tidak. Anggota dewan, sebutnya, hanya sebatas mengusulkan anggaran dan setelah itu sudah tidak lagi terlibat.

Berdasarkan dokumen dari Inspektorat, IUA mengusulkan 341 penerima dengan total anggaran sebesar Rp 7,9 miliar lebih. Dia yang paling besar mengusulkan dana beasiswa dari semua anggota dewan lainnya.

Anggota dewan terpilih kembali pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 17 April 2019 berkali-kali menampik. Bahkan ia menyebutkan, bila ada terjadi pemotongan pihak lain, ia tak bertanggungjawab. Karena dia tidak pernah meminta untuk dipotong, niatnya hanya membantu dana pendidikan untuk masyarakat Aceh yang membutuhkan.

“Langsung diterima oleh mahasiswa, kita hanya sebatas kita usulkan ke dinas, seleksi semua di dinas,” katanya Maret 2019 lalu.

Hal senada juga disampaikan dua anggota dewan lainnya namanya tercantum dalam dokumen, yaitu YH Fraksi Partai Aceh dan MS Fraksi Partai Golkar. Kedua anggota dewan ini juga kompak menolak disebutkan memotong beasiswa yang tersebut. Bahkan mereka mengaku, tidak satu mahasiswa penerima pun yang ia kenal.

Menyangkut adanya ditugaskan koordinator yang mengelola beasiswa tersebut MS mengaku saat itu tidak pernah memerintahkan untuk memotong beasiswa itu pada koordinator. Kalau seandai koordinator ada melakukan pemotongan, sebutnya, itu bukan tanggungjawabnya, karena memang tidak penah memerintahkan hal tersebut.

“Terserah tanggungjawab koordinator, sekarang tidak ada bukti apapun saya meminta pemotongan,” sebutnya.

YH dari Fraksi Partai Aceh juga berpendapat sama, bersikukuh tidak memotong beasiswa itu. Bahkan ia juga mengaku tidak ada perintah dari dirinya untuk melakukan pemotongan.

“Tidak ada pemotongan, tidak ada perintah,” tukasnya.

YH bahkan sempat menganalogikan, bila dirinya memerintahkan seseorang membeli sesuatu ke pasar. Lalau orang itu menabrak kendaraan lain, tentunya bukan salah yang meminta beli sesuatu. Tetapi itu menjadi tanggunjawab dia secara personal.

YH anggota DPRA yang terpilih kembali tetap bersikukuh tidak ada pemotongan. Mahasiswa penerima beasiswa dari dana aspirasi miliknya dikirim oleh LPSDM Aceh secara utuh kepada penerima.

Semua menolak disebut telah menyelewengkan beasiswa dari aspirasi DPRA 2017 lalu. Namun dalam berkas uji petik penerima beasiswa tercatat mereka ada melakukan pemotongan dengan dua modus secara umumnya.

Babak baru patgulipat dugaan penggelapan dana beasiswa 2017 memasuki babak baru. Dirkrimsus Polda Aceh sudah mendapat restu dari Mendagri untuk memeriksa anggota dewan yang diduga terlibat dalam penggelapan beasiswa tersebut. [] Bersambung…

Total
5
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Foto Vaksinasi Pelayan Publik

Warga Inggris Berusia 50 Tahun ke Atas akan Ditawari Dosis ke-3 Vaksin

Next Article

Pemkab Aceh Utara Alokasikan Anggaran Rp 43,6 Miliar Untuk THR

Related Posts