Babak Baru, Patgulipat Penggelapan Beasiswa Aceh (2)

Babak Penggelapan Beasiswa Aceh
Dokumen uji petik pemeriksaan mahasiswa penerima beasiswa 2017 dari Inspektorat Aceh.

Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari enam orang yang telah mendapat izin penyidikan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah memenuhi panggilan penyidik. Kedatangan kedua anggota dewan tersebut untuk untuk melengkapi berkas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penggelapan dana beasiswa Aceh 2017.

“Dua orang sudah memenuhi panggilan penyidik. Hari ini ada pemanggilan dua orang lainnya. Pemanggilan untuk melengkapi berkas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Pol Margiyanta, Rabu (5/5/2021) dikutip dari Antara.

Margiyanta mengaku pemanggilan kepada 6 anggota DPRA tersebut dilakukan secara bertahap untuk dimintai keterangan. Pemanggilan enam anggota DPRA tersebut dilakukan setelah ada izin Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Izin Menteri Dalam Negeri tersebut untuk memenuhi Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Adapun enam anggota DPRA yang dipanggil untuk memberikan keterangan tersebut yakni AA, AS, HY, IU, YH, dan Z. Pemanggilan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi bantuan biaya pendidikan pada BPSDM Aceh tahun anggaran 2017.

Baca Juga:

Kasus dugaan penggelapan dana beasiswa bersumber dana aspirasi anggota DPRA tahun 2017 memasuki babak baru. Setelah lebih tiga tahun mangkrak, tanpa ada kemajuan untuk menuntaskan kasus yang sempat menghebohkan Aceh sejak 2018 lalu.

Perkara ini sudah menggelinding sejak Dirkrimsus Polda Aceh dijabat oleh Kombes Pol Erwin Zadma. Seluruh saksi-saksi diperiksa penyidik saat Erwin menjabat. Hingga tongkat estafet berpindah ke Kombes Pol T Saladin sejak Rabu (6/1/2019), proses pemeriksaan terkesan stagnan.

Babak baru proses pengungkapan dugaan penggelapan dana beasiswa Aceh kembali ada titik terang saat ini. Butuh tiga tahun lebih penantian pengungkapan kasus tersebut. Baru sekarang Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh dijabat oleh Kombes Pol Margiyanta mendapatkan izin dari Mendagri untuk memeriksa anggota dewan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Kasus ini bermula ada laporan dari masyarakat. Kemudian Inspektorat Aceh turun tangan dan menemukan kejanggalan penyaluran beasiswa bersumber dari aspirasi dewan ini. Kemudian melakukan uji petik kepada sejumlah mahasiswa yang menerima. Dari hasil pengakuan mahasiswa terdapat 9 anggota dewan dari 24 orang yang mengusulkan terindikasi tersandung dugaan penyelewengan dana beasiswa.

Mereka adalah berinsial IUA dari Fraksi Partai Aceh  mengusulkan beasiswa untuk 341 mahasiswa dengan jumlah anggaran Rp 7,930 miliar, YH dari Fraksi Partai Aceh mengusulkan beasiswa untuk 18 mahasiswa dengan jumlah anggaran Rp 534.410.000 dan MS mengusulkan beasiswa untuk 54 mahasiswa dengan total anggaran Rp 1.470 miliar dari Partai Golkar.

Tiga dari 9 anggota dewan yang diduga memotong beasiswa itu menampik telah melakukan pemotongan beasiswa tersebut. YH, IUA dan MS saat dikonfirmasi mengaku tidak memotong beasiswa tersebut.

Mereka berdalih, pihak legislatif tidak memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan. Hanya bertugas mengajukan bantuan beasiswa dari dana aspirasi yang dititipkan melalui BPSDM Aceh.

Begitu juga anggota dewan bernisial M dari Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan 21 beasiswa dengan jumlah anggaran Rp 135 juta ikut menampik. Dia keberatan disebut telah memotong beasiswa tersebut.

Sedangkan lima anggota dewan yang diduga juga memotong beasiswa tersebut belum bisa dikonfirmasi saat itu. Akan tetapi mereka pernah membantah dalam sejumlah kesempatan tentang keterlibatannya memotong beasiswa bersumber dari dana aspirasi tersebut.

Meskipun berdasarkan berkas pemeriksaan dari Inspektorat Aceh terhadap mahasiswa penerima beasiswa, nama mereka tercantum jelas. Penerima beasiswa membuat pengakuan ada sejumlah pemotongan yang dilakukan oleh penghubung yang ditunjukkan oleh anggota dewan bersangkutan.

Hingga akhirnya pihak Inspektorat melaporkan perkara ini kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pada 13 April 2018. Mendapatkan laporan itu, Gubernur Aceh berang. Ia meminta kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran pendidikan tersebut.

Apa lagi saat itu sedang terjadi perang urat saraf antara eksekutif dan legislatif. Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 tidak ada titik temu antara kedua lembaga negara ini.

Irwandi Yusuf selaku pemegang kekuasaan Kepala Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh terhadap APBA 2018. Suhu politik antara eksekutif dan legislatif saat itu semakin memanas. Perang urat saraf menghiasi media lokal di Aceh, hingga dewan sempat mengancam bakal melakukan impeachment terhadap Irwandi Yusuf.

Meskipun rencana tersebut tidak dilakukan oleh DPRA saat itu. Tetapi Ketua DPRA, Tgk Muharuddin memilih jalur hukum dengan menggugat judicial review (uji formil dan materil) terhadap Pergub No: 09 Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018 tentang APBA 2018.

Permohonan ini kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) yang tertuang dalam putusan No:48/P-HUM/2018. Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Rabu 19 September 2018. Saat itu MA malah menghukum pemohon harus membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta.

Suhu politik kedua lembaga ini semakin memanas dan kasus penyelewengan dana beasiswa itu terus menggelinding. Menjadi bahan perbincangan publik di Aceh. Hingga akhirnya Irwandi Yusuf terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 3 Juni 2018 lalu setelah salat magrib di Pendopo Gubernur Aceh.

Kasus dugaan penyelewengan beasiswa itu pun meredup paska OTT Irwandi Yusuf. Sebelumnya menjadi pembicaraan hangat, baik di café-café, media sosial hingga pemberitaan media lokal. Setelah itu teralih perhatian kepada isu penangkapan Tgk Agam, sapaan akrap Irwandi Yusuf.

Kendati demikian, Inspektorat Aceh tetap melakukan pemeriksaan ke sejumlah mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut secara maraton. Penerima beasiswa yang berhasil diperiksa oleh Inspektorat Aceh sebanyak 200 orang lebih. Rata-rata mahasiswa yang diperiksa itu mengaku ada terjadi pemotongan dan bahkan tidak mengatahui jumlah beasiswa yang dikirim.

Kepala Inspektorat Aceh saat itu (2019), Zulkifli mengaku, semua hasil pemeriksaan itu sudah diserahkan ke Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Aceh. Pihaknya menduga ada penyelewengan dana beasiswa tersebut.

“Semua dokumen sudah diserahkan ke Ditkrimsus Polda Aceh,” jelas Zulkifli.

Zulkifli juga irit bicara. Bola panas ini kemudian dilemparkan ke kepolisian. Ia meminta untuk berkomunikasi dengan pihak Ditkrimsus Polda Aceh. Menurutnya, Inspektorat sudah selesai melakukan pemeriksaan dan sekarang sudah menjadi tanggungjawab penegak hukum untuk proses hukum selanjutnya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh saat itu (2019), Mahyuzar mengaku sudah mengetahui beasiswa tahun 2017 bersumber dari dana aspirasi sarat masalah. Namun ia menyebutkan, sejak proses awal pengusulan hingga pencairan dirinya belum menjabat sebagai lembaga ini.

Ia tak menampik beasiswa itu terindikasi terjadi tindak pidana korupsi. Ini sesuai dengan temuan Inspektorat Aceh, ada 24 anggota dewan yang mengusulkan dana tersebut.

Jumlah yang diusulkan sebanyak 938 orang, terdiri 852 usulan dewan dan 86 secara mandiri. Anggaran yang dialokasikan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPSDM sebesar Rp 109.326.530.100. Realiasasinya sebanyak Rp 96.060.881.083. Sedangkan alokasi dana untuk beasiswa sebesar Rp 22.317.060.600 dengan realisasi Rp 19.854.000.000 lebih.

Setelah dilakukan verifikasi oleh BPSDM, sebelumnya bernama LPSDM mahasiswa yang layak menerima sebanyak 803 orang. Jenjang pendidikan dari D3,D4, S1,S2 dan S3. Ada juga beasiswa diterima untuk dokter spesialis yang tersebar di lembaga penyelenggara pendidikan.

Permasalahan lain yang ditemukan dari hasil pemeriksaan, selain mahasiswa tidak menerima beasiswa tersebut secara utuh. Proses rekrutmen penerima juga tanpa ada kerjasama dengan rektorat tempat penerima kuliah atau lembaga penyelenggara pendidikan.

Proses rekrutmen dilakukan oleh penghubung masing-masing anggota dewan yang mengusulkan beasiswa tersebut. Hal ini sesuai dengan pengakuan mahasiswa penerima mengaku mendapatkan beasiswa itu dari penghubung anggota dewan.

Penghubung anggota dewan itulah yang mencari dan mengambil seluruh berkas dari calon penerima beasiswa. Termasuk setelah terjadi pencairan, ada penghubung yang menyita ATM milik mahasiswa. Sedangkan untuk penerima hanya diberikan bervariasi-antara Rp 750 ribu hingga Rp 7 juta dari jumlah yang dikirim antara Rp 20 juta hingga Rp 45 juta per orang.

Sebagian lainnya langsung ditransfer ke rekening penerima, namun saat dana dicairkan penghubung langsung meminta penerima mengirim kembali ke rekening penghubung dengan jumlah bervariasi.

Namun Mahyuzar mengaku, berdasarkan informasi yang ia peroleh seluruh prosedur permohonan hingga penyaluran sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Semua sudah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di lembaga yang dipimpinnya.

“Saya ini kan baru di sini. Tetapi sepengetahuan saya semua sudah sesuai dengan prosedur,” kata Mahyuzar.

Menurut Mahyuzar, BPSDM telah menyalurkan beasiswa itu ke rekening penerima masing-masing. Kalau pun ada terjadi pemotongan, itu tidak dilakukan oleh pihak BPSDM. BPSDM mengirimkan beasiswa tersebut secara utuh ke rekening penerima masing-masing.

“Utuh dikirimkan ke rekening penerima, tidak ada pemotongan dari BPSDM,” sebutnya.

Kini babak baru pengungkapan dugaan penggelapan dana beasiswa Aceh 2017 bersumber dari dana aspirasi dewan menggelinding kembali. Ditkrimsus Polda Aceh sudah mendapat restu dari Mendagri untuk memanggil anggota dewan yang diduga terlibat dalam lingkaran patgulipat penggelapan dana beasiswa tersebut.

Total
5
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Triwulan Satu 2021, Pertumbuhan Ekonomi Aceh Turun 1,95 Persen

Next Article

Truk Tangki Terbalik di Nagan Raya Aceh, CPO Tumpah di Jalan

Related Posts