BBTNGL Resmi Berkantor di Aceh

BBNTGL Resmi Berkantor di Aceh
Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) resmi berkantor di Banda Aceh, setelah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Jendral (Dirjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ir. Wiratno, M.Sc, Selasa (16/2/2021). Muksal Zainal | readers.ID

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) resmi berkantor di Banda Aceh, setelah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Jendral (Dirjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ir. Wiratno, M.Sc, Selasa (16/2/2021).

Sebelumnya kantor BBNTGL berada di Sumatera Utara, Medan dan sekarang sudah dipindahkan ke Banda Aceh.

“Pemindahan ini menjadi bagian dalam upaya kami mendorong balai besar TNGL sebagai salah satu yang berperan besar dalam menangani perlindungan dan pengawetan keaneka-ragaman hayati di Aceh,” kata Wiratno.

Wiratno menambahkan, hal ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota, beserta seluruh rakyat Aceh.

“Tujuannya masyarakat di sekitar TNGL memiliki ekonomi berbasis kawasan konservasi, tumbuh dengan spirit keswadayaan, kemandirian dan bisa berdampingan dengan satwa liar,” terangnya.

Lebih lanjut Wiratno menjelaskan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser seluas 830.268,95 ha, yaitu 75,27% di provinsi Aceh (624.913,81 ha) dan 24,73% di Sumatera Utara (205.355,14 ha).

Disamping itu, Gubernur Aceh yang diwakiili Asisten III Pemerintah Aceh, Ir. Marwardi menyampaikan pilihan membuka kantor TNGL di Aceh adalah keputasan yang tepat agar komunikasi dengan pemerintah Aceh lebih lancar.

“Kami berharap kerjasama kita dalam melindungi dan melestarikan Leuser lebih efektif dan efisien,” katanya.

Mawardi menambahkan gunung leuser merupakan kawasan paling strategis karena memiliki sumber daya alam dan ekosistem luar biasa.

“Upaya melestrikan Leuser tidak hanya menjadi kepentingan Indonesia, namun dunia. Tetapi kita jangan lupa dengan kekayaan dan berbagai tantangan yang dihadapi TNGL cukup besar. Bila kita abai maka kerusakan kedepan akan sangat besar,” pungkasnya.

Lebih lanjut Mewardi menuturkan sebagai pengelola Pemerintah Aceh telah menetapkan beberapa kebijakan, di antaranya perekrutan 2000 orang tenaga pengamanan hutan, Qanun No. 11 Tahun 2019 tentang pengelolaan satwa liar, pembentukan tim terpadu pencegahan dan kerusakan kawasan hutan serta kebijakan lainnya.

Sementara itu, Wakil ketua komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan berkat kerjasama semua pihak, sekarang kantor BBTNGL berpindah ke Aceh.

“Kantornya boleh pindah, tapi hutannya tidak boleh pindah,” kata Dedi Mulyadi.[acl]

Total
6
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Sampai Kapan Tanpa Wagub, Nova?

Sampai Kapan Tanpa Wagub, Nova?

Next Article

Pemerintah Siapkan Rp 9,3 Triliun Atasi Kemiskinan di Aceh

Related Posts