Bersisa Mara di Baju Hijau

Bersisa Mara di Baju Hijau
Ilustrasi. readers.ID | Hotli Simanjuntak

Menyoal Militerisme Sipil, Siklus Tak Berujung

****

Setelah menghilang lebih dari 20 tahun lalu, Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) berencana aktif kembali. Wacana itu mulai hangat sepekan terakhir sejak Komjen Listyo Sigit Prabowo, yang kini telah menjabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia memaparkan rencana agenda kerjanya di Senayan.

Listyo saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 20 Januari 2021 lalu berujar, Pam Swakarsa akan kembali aktif untuk menunjang ketertiban di tengah masyarakat. Keberadaan mereka bakal diintegrasikan dengan teknologi informasi dan berbagai fasilitas milik Polri.

“Sehingga Pamswakarsa bisa tersambung dengan petugas-petugas kepolisian,” sahutnya kala itu, mengutip Tempo.

Jika sedikit mundur ke belakang, Listyo sebenarnya tampak sekadar menyahuti Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 yang ditandatangani Kapolri sebelumnya, Jenderal Idham Azis. Aturan ini menjadi legalitas keberadaan Pam Swakarsa. Namun yang dikedepankan adalah peran semacam petugas satuan pengaman (Satpam) dan satuan keamanan lingkungan di lingkup masyarakat.

BACA JUGA: EDITORIAL: Leaders are Readers

Dengan pembentukannya, negara berencana merekrut masyarakat sipil di lingkungan permukiman hingga perkantoran. Dalihnya untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban masyarakat, khususnya di masa pandemi.

Idham saat menandatangani Perkap itu pada 4 Agustus 2020 silam menuturkan, pengamanan dalam aturan baru itu berarti pengembang fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan masyarakat sendiri.

“Yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri,” ujar Idham.

Tak hanya Satpam atau pun Satkamling, pengamanan swakarsa juga dapat berasal dari kearifan lokal atau pranata sosial. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen (Pol) Rusdi Hartono mencontohkan peran pecalang di Bali sebagai wujud dari pengamanan dan ketertiban yang dimaksud.

“Bisa juga kita lihat contohnya itu siswa dan mahasiswa Bhayangkara,” kata dia, Selasa (26/1/2020) lalu.

Jejak Berdarah 1998

Riwayat Pam Swakarsa dapat dengan mudah kita telusuri sejak era reformasi silam. Harian Kompas pada November 1998 pernah mengungkap kerja pasukan swasta ini.

Jenderal Wiranto, yang kala itu menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengatakan, Pam Swakarsa berfungsi mengamankan Sidang Istimewa (SI) MPR, pada10-13 November 1998.

“Butuh mereka untuk mengamankan sidang istimewa MPR dari pihak-pihak yang akan menggagalkannya,” kata Wiranto.

Pihak yang dimaksud Wiranto adalah massa aksi dari kalangan mahasiswa. Ketika itu, sidang istimewa menuai protes. Massa menyesalkan tidak adanya perubahan anggota MPR dan Dwifungsi ABRI masih berjalan.

“Semua anggota di sidang tersebut masih dari rezim Orde Baru,” bunyi aspirasi mahasiswa, mengutip laporan Mengenal Pam Swakarsa, dari Tragedi Semanggi 1998 hingga Digagas Ulang Kapolri Baru di Pikiran Rakyat, 23 Januari lalu.

Namun situasi di lapangan berbeda. Pengamanan sidang istimewa itu justru berubah jadi bentrokan berdarah. Pam Swakarsa terlibat rusuh dengan massa aksi. Maria Katarina Sumarsih, ibu mendiang BR Norma Irmawan yang menjadi korban Tragedi Semanggi I pada 13 November 1998 silam, berkomentar tak lama usai wacana itu muncul di media massa.

Melalui akun Twitter-nya, Sumarsih mengenang, pemerintah saat itu tak hanya mengerahkan TNI/Polri untuk memukul mundur massa aksi, namun juga mengerahkan Pam Swakarsa.

“Mereka dipersenjatai bambu runcing untuk menghadapi mahasiswa yang berdemonstrasi untuk mengawal pelaksanaan reformasi,” tulis Sumarsih, Jumat (22/1/2021).

Pam Swakarsa terlibat dalam pengerahan massa saat Tragedi Semanggi. Polda Metro Jaya kala itu menyebut, selain beberapa ormas Islam, kelompok lain juga terlibat dalam pasukan itu, termasuk Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, FKPPI, dan Warga Wijaya Indonesia.

Namun dugaan keterlibatan ormas Islam juga sempat diperdebatkan. Pasalnya dalam sejumlah penelusuran, diketahui banyak dari anggota Pam Swakarsa yang mengaku dibayar dan dibekali atribut.

“Hanya diberi ikat kepala hijau bertuliskan huruf Arab agar terlihat seperti anggota ormas Islam,” ungkapnya.

Deklarasi Ciganjur pada 10 November 1998 yang digaungkan empat tokoh, yakni Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Amien Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X turut mempersoalkan keberadaan Pam Swakarsa yang ikut mengamankan aksi bersama TNI/Polri. Mereka menuntut pasukan tersebut membubarkan diri.

Namun, bentrokan memuncak tiga hari berselang. Pada 13 November 1998, aparat menembak secara membabi buta ke arah mahasiswa. Mengutip data Amnesty Internasional, sebanyak 17 warga sipil tewas dan 109 lainnya terluka dalam insiden ini.

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Lima Terduga Teroris Aceh

Lima Warga Terduga Teroris Telah Jadi Tersangka

Next Article
Mereka yang Tak Terima Dana Hibah (3)

Mereka yang Tak Terima Dana Hibah (3)

Related Posts