Bicara Pilkada, Tinggalkan Dulu Label Partai Nasional

Ilustrasi Pilkada. Dok, istimewa

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Irfannusir, mengajak semua politisi di Aceh untuk lebih fokus membahas Pilkada 2022, dengan cara meninggalkan ego partai nasional dari masing-masing politisi demi menyangkut untuk kepentingan bersama.

“Saya bilang kita memang harus sepakat dalam persoalan Pilkada 2022 ini. Kita tinggalkan dulu lebel partai nasional, kita bicara kepentingan Aceh,” kata Irfannusir, Senin (15/2/2021).

Tidak hanya itu, sebut Irfannusir, dalam meyakinkan Pemerintah Pusat mengenai Pilkada Aceh 2022, diperlukan adanya keterlibatan lembaga-lembaga istimewa di Aceh untuk melakukan lobi ke Jakarta. Musababnya, Pilkada 2022 juga bagian dari menjaga marwah Aceh.

“Persoalan bagaimana cara kita melakukannya, saya kira di sini harus terlibat semua, bila perlu ada Wali Nanggroe, misalkan lambaga-lembaga kita di Aceh ini melakukan lobi-lobi ke Jakarta, terutama ke pak Presiden,” sebutnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan Aceh saat ini harus melakukan langkah yang lebih ekstrem, dengan menyarankan DPRA untuk menggelar paripurna guna menyepakati lebih lanjut bahwa Pilkada tetap di 2022.

Tidak diperlukan lagi adanya sikap keraguan. Karena tawar-menawar soal Pilkada 2022 akan dilakukan dengan jelas. Apalagi, saat ini KIP Aceh sudah menjadwalkan Pilkada. Meskipun akan berbenturan dengan dengan kepentingan nasional.

“Jadi ini secara lokal saja dulu kita lakukan, ini pasti berbenturan dengan kepentingan nasional. Ya tapi enggak apa-apa saya kira, lakukan saja. Saya kira mari kita bersepakat, kalau memang betul-betul kita solid partai lokal dengan partai nasional. Saya kira kita lakukan saja penekanan agar Pilkada ini bisa dilakukan pada 2022,” jelasnya.

Di samping itu, hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRA dari Partai Nasional Aceh (PNA), Rizal Falevi Kirani. Ia mengatakan perlu dijalankan kerjasama dari seluruh masyarakat sipil dan partai politik. Karena semua elemen menginginkan Pilkada menjadi sebuah keharusan di 2022.

“Kita sudah dari awal mengatakan bahwa pilkada 2022 itu sebuah keharusan, yang menjadi masalah hari ini adalah karena dibungkus dengan kepentingan-kepentingan nasional,” kata Fahlevi.

Jadi, sekarang bukan lagi kepentingan partai politik, melainkan kepentingan Aceh. Saat ini harus terstruktur, yakni tersusun, masif dan tersistematis.

“Misalnya siapa yang melakukan apa, siapa leadnya, kemudian tahapan-tahapan ini apa lagi yang harus kita kejar,” kata Falevi.

Total
4
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Besok, BBTNGL Resmi Berkantor di Aceh

Besok, BBTNGL Resmi Berkantor di Aceh

Next Article

Foto Feature: Target Vaksinasi Tenaga Kesehatan Aceh

Related Posts