Bola Liar Dana Hibah 100 OKP

Bola Liar Dana Hibah 100 OKP
Aliansi Pemuda Peduli Aceh (APPA) menggelar aksi protes terkait dana Bansos yang dikucurkan untuk 100 OKP di Aceh, Senin (25/1/2021). Muhammad | readers.ID

Kritik soal penerimaan dana hibah bantuan sosial penanganan Covid-19 ke ratusan organisasi di Aceh, hingga kini terus bergulir di tengah-tengah masyarakat. Bola liar dana hibah untuk 100 Organisasi Kepemudaan (OKP) terus menggelinding hingga saling lempar tanggungjawab.

Salah satunya menyasar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh. Komite yang menaungi seluruh organisasi di Aceh ini, sempat disebut sebagai pihak yang terlibat dalam penyaluran dana hibah tersebut.

Ketua KNPI Aceh, Wahyu Saputra saat dikonfirmasi readers.ID, Jumat (5/2/2021) menegaskan bahwa lembaganya hanya memfasilitasi pertemuan dengan ratusan organisasi tersebut, sebelum dana hibah disalurkan.

BACA JUGA:

EDITORIAL: Leaders are Readers

Dana Hibah Mengalir ke Rekening 100 OKP di Aceh (1)

“Kita memanggil 150-an ormas dan OKP itu ke KNPI, semua. Kita sampaikan bahwa gubernur ada memberi bantuan untuk penanganan Covid-19,” ujar Wahyu. Sementara untuk kelompok paguyuban, wewenangnya ada di Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA).

Wahyu memastikan KNPI sama sekali tak punya hak menentukan siapa ormas yang bakal menerima dana itu. Pasalnya, tugasnya selesai pasca pertemuan dengan perwakilan organisasi tersebut.

“Kita cuma sosialisasikan saja dan beritahu mereka syarat-syarat yang wajib dipenuhi, kita bukan penyeleksi,” kata Wahyu lagi.

Setelah itu, menurut pengakuan Wahyu, berkas pemenuhan syarat-syarat tersebut bakal diverifikasi pihak Kesbangpol Linmas Aceh, untuk diteruskan ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh.

Wahyu merincikan syarat-syarat yang musti dipenuhi oleh setiap organisasi, yakni pengajuan proposal yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dan Kadispora Aceh, lalu melampirkan SK terbaru, Surat Keterangan Kesbangpol Linmas, akta pendirian, NPWP lembaga, domisili lembaga, SK Menkumham atau SKT Pusat, rekening bank lembaga serta KTP pengurus organisasi.

BACA JUGA: 

Mereka yang Terima Dana Hibah (2)

Mereka yang Tak Terima Dana Hibah (3)

“Yang periksa itu Kesbangpol, ketika diverifikasi dan terbukti legal, ya mereka bisa lulus. Kemudian yang menyeleksi organisasi itu Dispora,” terangnya.

Kesbangpol Mengaku Tak Terlibat

Syarat utama sebuah lembaga atau organisasi untuk bisa mengajukan diri sebagai penerima dana hibah Covid-19 adalah resmi dan diakui oleh negara. Lalu, bagaimana dengan 100 OKP yang masuk dalam Surat Keputusan Gubernur Aceh?

Memastikan verifikasi data nama-nama organisasi tersebut, readers.ID mendatangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kebangpol) Aceh, di Kota Banda Aceh, pada Rabu (3/2/2021).

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas (Organisasi Masyarakat) Kesbangpol Aceh, Musmulyadi, mengaku jika pihaknya tidak disertakan dalam penyeleksian berkas proposal OKP penerima dana hibah Covid-19.

“Untuk melihat verifikasi proposal secara rinci kita tidak dilibatkan. Karena mungkin mereka beranggapan ketika ormas tersebut sudah melampirkan surat keterangan tanda lapor,  atau SKT atau SK Kemenkumham, itu sudah selesai,” katanya ketika dijumpai readers.ID.

Ia menjelaskan, sejak Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 menjadi undang-undang pengganti atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pihaknya hanya sebagai lembaga yang menerima tanda lapor sebuah organisasi.

Tanda lapor itu sendiri biasanya berlaku selama lima tahun atau sesuai Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, Musmulyadi tidak bisa memastikan apakah semua OKP yang dimaksud memiliki tanda lapor atau tidak.

“Saya tidak berani mengatakan bahwa kalau yang disana itu memiliki tanda lapor atau tidak, karena kita tidak tahu. Karena yang verifikasi teman-teman di Dispora,” ujarnya.

Meskipun demikian, ia yakin bahwa 100 OKP di bawah naungan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh, serta beberapa organisasi mahasiswa dan paguyuban tersebut, memenuhi syarat sehingga dilewatkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Aceh.

“Tetapi menurut saya tidak mungkin orang itu (Dispora) meloloskan kalau misalnya syarat-syarat utama tidak lengkap,” ucap Musmulyadi.

Pemerintah Aceh Klaim OKP Aktif Membantu Sosialisasi Covid-19

Berbagai OKP di Aceh selama masa pandemi Covid-19 sangat aktif membantu pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan. Kerjasama yang baik tersebut, telah berdampak positif dengan semakin tingginya kesadaran warga dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Humpro Setda Aceh, Muhammad Iswanto, usai menerima unjuk rasa secara damai di Halaman Kantor Gubernur,  Kamis, (21/1/2021). Dalam aksi itu mereka menuntut transparansi hibah OKP.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, menegaskan dana hibah tersebut merupakan bantuan atas keikutsertaan OKP yang telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi di Aceh.

“Jadi itu bukan bagi-bagi uang, Ormas dan OKP itu sudah bekerja lebih dulu dengan dananya sendiri yang angkanya bisa jadi lebih besar dari jumlah bantuan hibah pemerintah. Peran serta Ormas/ OKP dalam menanggulangi Covid-19 sangat membantu pemerintah baik dengan cara sosialisasi maupun upaya pencegahan lainnya,” kata Iswanto.

“Sekali lagi, apa yang sudah dilakukan Ormas/OKP selama pandemi Covid ini jauh lebih besar dibandingkan besaran bantuan yang disalurkan pemerintah,” tambahnya.

Iswanto menuturkan, berdasarkan amatan pemerintah sejumlah OKP sudah bekerja keras tanpa pamrih membantu pemerintah menanggulangi Covid-19. Mulai dari membagikan masker, disinfektan, hingga mensosialisasikan langkah pencegahan Covid-19 sampai ke kabupaten/kota.

Iswanto menjelaskan, pada dasarnya pemberian bantuan dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan merupakan hal yang lumrah dilakukan pemerintah. Sebab, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan membina keaktifan organisasi masyarakat. Apalagi mereka yang aktif membantu pemerintah dalam kondisi pandemi ini.

Pun demikian, hibah dana bagi OKP untuk penanggulangan Covid-19 itu sudah melalui seleksi yang ketat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh serta Kesbangpol.

Kedua instansi itu, melakukan verifikasi, mengecek keabsahan dan keaktifan organisasi dalam melakukan kegiatan penanggulangan Covid-19.  Selanjutnya, setelah melalui verifikasi yang ketat, 100 OKP yang dipilih disalurkan dana hibah melalui Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA).

“Pemberian bantuan dana hibah itu merupakan salah satu skema penanggulangan dampak Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Aceh.

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan sejumlah skema lainnya seperti pemberian dana stimulan bagi UMKM dan penyaluran bahan pokok bagi warga miskin terdampak pandemi,”ujar Iswanto.

Iswanto berharap semua pihak dapat memahami maksud pemberian bantuan hibah tersebut. Hibah itu pada dasarnya bertujuan untuk membantu Ormas dan OKP yang ikut serta menanggulangi dampak pandemi.[acl]

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Menanti Kerja Polisi Mengungkap Tabir Kematian Gajah di Aceh Jaya

Next Article

Sekda Desak Nakes Bersedia Divaksin: Malu Kalau Tidak Mau

Related Posts