BPDP-KS Dukung Peremajaan 500 Ribu Hektare Sawit Rakyat Aceh

Foto: Rianza Alfandi/readers.ID
Penulis:

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) bertajuk Kiat Sukses Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Dalam Rangka Mendukung Percepatan PSR 500.000 Hektare.

Direktur BPDPKS, Kabul Wijayanto, mengatakan pihaknya sangat mendukung program peremajaan sawit (PSR) di Aceh. Hal itu guna untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dialami para petani sawit.

"Petani swadaya menguasai hampir separuh perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia," kata Kabul melalui virtual, Selasa, (15/6/2021).

Menurut Kabul, tujuan program peremajaan sawit rakyat dilakukan guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, pendapatan, kesejahteraan, mengurangi GAP, meningkatkan keamanan kebun, menambah Multipier Effect dan meningkatkan ekonomi nasional.

Kabul menjelaskan, petani swadaya menguasai sebanyak 6,72 juta hektare atau 41 persen lahan sawit di Indonesia. Sedangkan perusahaan swasta sebanyak 8,68 juta hektare atau 53 persen lahan. Dan sebanyak enam persen atau 0,98 juta hektare lahan kelapa sawit dimiliki oleh BUMN.

"Sekian banyak lahan yang digunakan untuk membuka lahan sawit, total 2,6 juta petani dan sudah memperkerjakan 4,3 juta pekerja perkebunan," jelasnya.

Menurut data, kata Kabul, masalah yang terjadi pada petani kelapa sawit saat ini ialah produktivitas yang rendah. Sehingga mengakibatkan kesejahteraan petani rendah.

Untuk itu, Kabul mengimbau agar petani di Aceh dan Indonesia harus meningkatkan produktivitas sehingga dapat mensejahterakan petani.

Lebih lanjut, Kabul mengatakan, peningkatan produktivitas Calm Palm Oil (CPO) sebagai produk utama kelapa sawit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto daerah-daerah sentra kelapa sawit.

"BPDPKS sangat mendukung sektor sawit Indonesia berdasarkan Perpres nomor 61 tahun 2015 jo Perpres nomor 66 tahun 2018 tentang Pembentukan BPDPKS sebagai upaya pengontrol stabilisasi harga sawit," sebut Kabul.

"Realisasi penyaluran dana PSR dari BPDPKS sudah mencapai Rp 6,01 triliun dengan luas lahan sebanyak 222.948 hektare lahan. Program itu dilakukan sejak 2016 hingga sekarang," tambahnya.