Bupati Pidie Tunjuk Eks Koruptor Jadi Tim Penasehat

Foto: pidiekab.go.id

Bupati Pidie Roni Ahmad atau akrab disapa Abusyik, mengangkat Prof Rokhmin Dahuri sebagai Ketua Tim Penasihat Bupati Pidie Bidang Perikanan dan Kelautan.

Surat keputusan pengangkatan itu diserahkan langsung oleh Abusyik kepada Prof Rokhmin, di Gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI), Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, pada Rabu (24/2/2021).

Dikutip dari laman pidiekab.go.id, alasan pengangkatan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong era Presiden Megawati Soekarnoputri itu, agar pengembangan sektor kelautan dan perikanan lebih berdaya saing dan tepat sasaran, yang tentunya didasarkan atas kajian komprehensif dengan pendekatan kearifan lokal.

Ditambah lagi, Rokhim Dahuri yang kini menjabat sebagai koordinator penasehat menteri KKP RI, telah meninjau lokasi kolam labuh atau pusat pelelangan ikan (PPI) di Pidie pada 13 Agustus tahun 2020 lalu.

Pengangkatan Rokhmin Dahuri melalui Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 523/676/Kep.28/2020, tentang pembentukan Tim Pendukung Pembangunan Sektor Laut di Kabupaten Pidie.

Dengan pengangkatan ini diharapkan Pemerintah Pidie menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan visi besar, terkait pengembangan sektor perikanan dan kelautan di Pidie dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional.

Humas Pemkab Pidie, Mulyadi Nurdin, mengatakan Pemkab ingin fokus pada pengambangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten setempat.

Pengangkatan Rokhmin, katanya, semata-mata untuk membantu pembangunan Pidie agar lebih baik.

“Apalagi beliau kan kini menjabat Koordinator Penasehat Menteri KP, sekaligus juga guru besar di IPB, jadi kita hanya melihat peluang itu,” ujar Mulyadi.

Mulyadi tak menampik soal rekam jejak Rokhmin yang pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dirinya menegaskan penunjukkan mantan menteri itu hanya karena ingin fokus pengembangan sektor kelautan dan perikanan, dan sosok Rokhmin dianggap tepat untuk posisi penasihat mereka.

“Itu saja yang kita lihat, kita ingin fokus pada pembangunan,” tuturnya.

 Rekam Jejak Prof Rokhmin

Dilansir dari detik.com, Prof Rokhmin saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong. Pernah tersangkut kasus korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan yang disidik KPK.

Rokhmin dijerat KPK karena selama periode kepemimpinannya pada 2002-2004 mengumpulkan dana di dua rekening Departemen hingga mencapai jumlah Rp 31 miliar.

Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 15 miliar. Rokhmin lantas dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada 23 Juli 2007, Rokhmin divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan penjara.

Majelis hakim banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat serta Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung tetap memberikan vonis yang sama bagi Rokhmin.

Total
13
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Foto Esai : Pengobatan Tradisional, Antara Sugesti dan Keyakinan

Next Article

Akitivis Antikorupsi Desak Kejati Aceh Tangkap Terpidana Korupsi

Related Posts