Cinta Produk Lokal, Efek Domino Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi: Mari Patuhi Konstitusi Jabatan Presiden Paling Lama 2 Periode
Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo membuat pedoman interpretasi terhadap pasal-pasal yang terkandung dalam UU ITE. (Lukas – Biro Pers)

Presiden Jokowi menyampaikan, Indonesia harus mampu memanfaatkan secara optimal pasar dalam negeri. Dengan meningkatnya daya beli akan mendongkrak ekonomi nasional. Caranya dengan memberi ruang lebih besar untuk produk lokal dan terus meningkatkan kualitas.

Alasan Jokowi lebih mementingkan produk lokal, mengingat pasar dalam negari cukup besar dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia. Tentunya ini menjadi peluang bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan produk dalam negeri.

Mengutip data dari katadata.co.id pada 2020, penduduk Indonesia terbesar keempat dunia. Yaitu berjumlah 274 juta jiwa. Peringkat terbanyak pertama Tiongkok 1,4 miliar, India 1,4 miliar dan Amerika Serikat 331 juta jiwa.

Dengan jumlah penduduk terbesar di dunia – banyak negara melirik Indonesia karena menjadi pasar empuk yang diminati investor – terlebih investasi barang dan jasa. Sehingga tidak heran banyak investor asing berlomba-lomba ‘merayu’ pemerintah Jokowi untuk mempermudah investasi di Nusantara ini.

Jumlah penduduk besar merupakan suatu keuntungan bukan menjadi beban. Asalkan potensi itu bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan bangsa .

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan kemandirian ekonomi bangsa. Karena bonus demografi ini berdampak positif apabila ada keseimbangan dengan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri dari hulu ke hilir, termasuk akses permodalan.

Besarnya potensi pasar di Nusantara ini. Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyampaikan agar lebih mencintai produk lokal dibandingkan produk asing. Sehingga menggempar jagad manya, ada yang pro maupun kontra.

BACA JUGA: ‘Pepesan Kosong’ Jokowi Benci Produk Asing

Ada yang menyebutkan pernyataan Jokowi paradok dengan kebijakan yang telah dikeluarkan selama ini. Kendati banyak juga yang mendukunng untuk memulai kemandirian ekonomi nasional – dengan syarat seluruh pembantunya di kabinet harus mampu menerjemahkan apa yang disampaikan kepala negara.

“Jangan mereka dapat untung, kita hanya menjadi penonton. Enggak boleh seperti itu lagi. Oleh sebab itu, selalu tadi saya sampaikan, partnerkan dengan swasta kita, partnerkan dengan pengusaha daerah, partnerkan dengan BUMN,” kata Jokowi pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, (5/3/2021).

Presiden menekankan, praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat dan tidak adil, apalagi bila sampai membahayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri, tidak boleh dibiarkan.

Karena mencintai produk lokal dan memberikan ruang lebih bagi produk-produk dalam negeri dapat mendongkrak ekonomi nasional setelah dihantam pandemi Covid-19. Begitu juga akan tercipta efek domino yang besar bagi gerak roda ekonomi dalam negeri di masa yang akan datang.

“Jangan sampai proyek-proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN, masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci, itu akan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil,” ujarnya.

Pemberian ruang yang lebih besar bagi produk-produk dalam negeri tersebut tentunya harus disertai dengan peningkatan kualitas produk itu sendiri beserta harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan produk-produk serupa dari mancanegara.

Pengamat Ekonomi Aceh, Rustam Effendi menyambut baik rencana Presiden Jokowi memprioritas pengembangan produk dalam negeri. Dengan adanya kebijakan ini, akan menumbuhkan semangat nasionalisme ekonomi dan akan menciptakan kemandirian perekonomian bangsa.

“ Ini yang saya lihat seperti Jepang. Jepang itu betul-betul mencintai apa yang dia buat. Contohnya handphone, di sana itu tidak ada memakai handphone yang bukan Jepang punya,” kata Rustam Effendi beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) ini menyampaikan, ini merupakan sinyal bagus yang disampaikan presiden harus mampu dikongkritkan oleh eksekutor, yaitu para kabinet yang membantunya.

Hal yang dibutuhkan saat ini, sebutnya, seluruh kabinet gotong royong jilid II ini harus mampu mengimplementasikan dalam aktivitas nyata. Sehingga apa yang direncanakan presiden akan berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa menuju kemandiran ekonomi.

“Karena kita pasar yang luar biasa, penduduk kita luar biasa. Dunia itu melihat kita, termasuk Cina, Korsel, Taiwan, itu disasar kita,” sebutnya.

Jumlah penduduk yang banyak tentunya cukup berpotensi untuk dikelola dengan baik investasi sektor konsumsi. Seluruh kebutuhan untuk konsumsi harus mampu diproduki di dalam negeri.

BACA JUGA: Silang Versi Kemiskinan Aceh

Potensi sektor konsumsi di dalam negeri harus diperkuat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi bangsa. “Jadi penentu pertumbuhan ekonomi itu ada konsumsi. Konsumsi oleh rumah tangga. Ini maknanya, konsumsi itu terkait jumlah penduduk yang banyak kita ini yang sangat membantu kita,” ungkapnya.

Saat ini pemerintah Indonesia belum mamenfaatkan potensi dan bonus demografi Indonesia untuk mengembangkan sektor ekonomi konsumsi. Seperti ketahanan pangan dan sejumlah kebutuhan konsumsi lain agar tidak lagi diekspor.

“Selama ini belum maksimal kita manfaatkan. Jadi apa yang bisa kita produksi kita tingkat produksi kita. Apa yang kita gunakan kita harus punya. Jadi kita tumbuhkan semangat nasionalisme ekonomi kita yang semakin kuat untuk mencintai apa yang kita produksi,” pintanya.

Menurutnya, kunci sekarang berada di kementerian menerjemahkan visi Jokowi membenci produk asing dan mencintai produk lokal. Seluruh jajaran kebinet harus mampu mengimplementasikan, cita-cita tersebut juga tidak akan tercapai dan Indonesia tetap ketergantungan dengan asing, bila pembantunya tidak mampu menjalankan visi Jokowi.

Bukan berarti Indonesia anti dengan asing, sebutnya, tetapi pemerintah hanya mengimpor barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Kemudian pemerintah harus memiliki rencana alih teknologi, sehingga nantinya bangsa Indonesia bisa mandiri dan menjadi negara maju yang memiliki daya saing.

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

BPOM Terbitkan Izin Darurat Vaksin Corona AstraZeneca

Next Article
Warga Gampong Peunyerat Digegerkan Suara Ledakan dari Gerobak

Polresta Belum Mengetahui Penyebab Ledakan di Lhong Raya

Related Posts