Dana Gampong, Korupsi dan Kemiskinan di Aceh

Ilustrasi. Foto by google

Sejak 2015 hingga 2020 sebanyak 6.497 desa di Provinsi Aceh telah dibanjirkan dengan dana desa sebesar Rp 24,895 triliun. Tanpa pengelolaan yang baik dan transparan, dana desa akan menjadi ladang bancakan elit desa. Kasus aparatur desa melakukan korupsi sudah banyak terjadi.

Hasil penelusuran readers.ID melalui pemberitaan media sejak 2018-2021 sebanyak 36 aparatur desa ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Sebagian telah vonis dan sebagian masih dalam proses hukum.

Korupsi dana desa oleh aparatur gampong menunjukkan korupsi terjadi pada pemerintah dari tingkat provinsi hingga pemerintah level terendah, gampong.

Kasus terbaru adalah mantan Geuchik (Kepala Desa) Meunasah Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, SD ditetapkan sebagai tersangka karena diduga korupsi dana desa sebesar Rp 525 juta. SD tidak melaksanakan program desa yang sudah dirancang, justru uang itu disalahgunakan.

Bahkan, program seperti pengadaan makanan asupan gizi untuk anak dikorup. Padahal, anak-anak sangat membutuhkan asupan gizi tambahan agar tumbuh menjadi anak yang sehat.

Sementara di Aceh Singkil, SS mantan Kepala Desa Blok 18, Kecamatan Gunung Meriah ditahan karena diduga menggelapkan dana desa Rp 373 juta. Modus operandi dengan menggelembungkan harga pada beberapa kegiatan. SS juga menguasai dana dari unit usaha gampong.

Sebelumnya mantan Kepala Desa Lamreh, Kabupaten Aceh Besar dan sekretaris desa itu ditahan oleh polisi karena diduga korupsi dana desa sebesar Rp 232 juta. Kegiatan tidak dilakukan sesuai dengan rencana, bahkan ada sebagian dibuat laporan fiktif, sementara kegiatan tidak dilakukan.

Koordinator Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA) Alfian, Rabu (24/2/2021) kepada readers.ID mengatakan korupsi dana desa terjadi bukan karena aparatur tidak mengetahui tata kelola, namun karena memang disengaja dikorupsi.

“Tata kelola dana desa masih rawan sekali terjadi korupsi karena mentalitas dan moralitas perangkat desa sangat rendah,” ujar Alfian.

Alfian menilai tidak logis jika masih ada aparatur yang tidak memahami tata kelola, sebab dana desa telah diguyur sejak 2015. Selama 6 tahun, sudah banyak pelatihan, studi banding, dan proses pengelolaan didampingi oleh pendamping desa.

“Kami sama sekali tidak melihat permasalahan korupsi dana desa di “pengetahuan” tapi lebih di mentalitas dan moralitas memang korup,” Alfian mengulang pernyataan yang sama.

Dana desa diberikan kepada pemerintah desa agar desa bisa mengatasi persoalan-persoalan mendasar, seperti infrastruktur skala kecil, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pemberdayaan ekonomi skala mikro, dan peningkatan kesejahteraan warga desa.

Namun, faktanya angka kemiskinan di Aceh masih besar. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik Aceh pada September 2020 sebanyak 833.000 orang di Aceh miskin. Jika dibagi 6.497 desa maka di setiap desa terdapat 128 orang miskin.

Sementara setiap desa memperoleh anggaran antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Dengan anggaran sebesar desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya.

“Korupsi dana desa sudah saban tahun terjadi. Menurut saya korupsi menjadi pemicu kemiskinan di Aceh,” ujar Alfian.

Korupsi dana desa dampaknya langsung dirasakan oleh warga setempat. Misalnya korupsi anggaran pengadaan makanan bergizi bagi anak, akibatnya anak-anak tidak memperoleh asupan gizi tambahan. Gizi yang buruk bukan hanya berpengaruh pada kesehatan, namun juga pada kecerdasan.

Alfian mendesak aparatur penegak hukum untuk mengawasi dengan ketat agar tidak ada lagi praktik korupsi dana desa.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Aceh Muksalmina menuturkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa masih perlu ditingkatkan, agar pengelolaan dana desa sesuai dengan regulasi yang ada.

Muksalmina mengatakan korupsi dana desa sebagian besar terjadi karena ketidaktahuan aparatur dalam melakukan tata kelola. Kelemahan dalam melengkapi administrasi terkadang menyebabkan pelanggaran terhadap aturan. Imbasnya, aparatur berhadapan dengan hukum.

Namun, Muksalmina tidak menampik ada satu-dua oknum aparatur desa yang dengan sengaja melakukan korupsi. “Tetapi jangan dipukul sama rata. Banyak aparatur desa yang mengelola dana dengan baik,” kata Muksalmina.

Menurut Muksalmina korupsi dana desa terjadi karena dua hal, pertama karena ketidaktahuan aparatur dalam mengikuti regulasi dan kelengkapan administrasi dan kedua karena ada kesengajaan.

“Kalau ada kepala desa yang dengan sengaja korupsi, kami (Apdesi) tidak akan membela atau mendampingi,” ujar Muksalmina.

Muksalmina menambahkan dana desa berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Dia mencontohkan saat ada proyek infrastruktur, dana desa akan mengalir dan berputar di kalangan warga, sehingga daya beli warga meningkat dan ekonomi desa tumbuh.

Sedangkan untuk jangka panjang, kini banyak desa yang mulai membangun badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa menjadi jembatan menuju desa yang mandiri di kala penyaluran dana desa dihentikan.

Muksalmina berharap program dana desa tetap dilanjutkan hingga 5 tahun ke depan atau tanpa batas waktu. Sebab, keberadaan dana desa dampaknya langsung dirasakan oleh warga.

“Kalau yang disorot persoalan korupsi, di semua pemerintahan ada korupsi. Kepala daerah dan legislatif, korupsi lebih besar,” ujar Muksalmina.

Sebelumnya Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat menerima audiensi dengan pengurus Apdesi pada Juli 2020 mengatakan dana desa harus difokuskan pada pemberdayaan ekonomi warga agar kesejahteraan warga tumbuh.

Pada 2021 terdapat lima bidang fokus penggunaan dana desa yakni, penanggulangn kemiskinan, pengangguran, stunting, ketahanan pangan dan bencana alam.

Nova mengingatkan agar dana desa dikelola dengan amanah dan sesuai regulasi. Sebab setiap pengelolaan anggaran publik harus mampu dipertanggungjawabkan.[acl]

Total
6
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Bocah 6 Tahun Tenggelam di Sungai Sampoiniet Ditemukan

Bocah 6 Tahun Tenggelam di Sungai Sampoiniet Ditemukan

Next Article

Sirih, Seni Tari, Makanan dan Penghormatan

Related Posts