Dana Gampong Rawan Dikorupsi

Seorang mantan geuchik diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Aceh Utara karena diduga melakukan korupsi dana gampong. Foto: Dok, istimewa

Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA) menilai pengelolaan dana desa di Aceh sebagian tidak transparan. Akibatnya, praktik korupsi dana gampong oleh aparatur masih saja terjadi hingga sangat merugikan warga.

Koordinator MaTA, Alfian, mengatakan pengelolaan dana gampong tidak terbuka. Tidak sedikit aparatur desa yang menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi.

“Mereka bukan tidak tahu prosedur pengelolaan, namun memang moralitas sangat rendah,” ujar Alfian, Kamis (25/2/2021).

Alfian mengatakan, dampak dari korupsi dana gampong langsung dirasakan oleh warga. Misalnya, korupsi dana pengadaan makanan bergizi untuk anak. Dikarenakan anggaran ditilep, akibatnya anak-anak tidak memperoleh asupan makanan gizi tambahan.

Alfian mendorong inspektorat dan aparat penegak hukum untuk mengawal ketat penggunaan dana desa agar tidak ada ruang korupsi bagi aparatur.

Selasa (23/2/2021) seorang mantan Kepala Desa Meunasah Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, SD (52) juga ditahan oleh jaksa. Sehari sebelumnya, Senin (22/2/2021) seorang mantan Kepala Desa Blok 18, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, SS (56) ditahan oleh jaksa. Kedua Geuchik (Kepala Desa) itu ditangkap karen dugaan korupsi dana desa.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi, mengatakan SD ditahan karena diduga menilep dana gampong sebesar Rp 524,9 juta. SD tidak melakukan sejumlah kegiatan yang sejatinya dibiayai oleh dana gampong.

Beberapa kegiatan yang tidak dilakukan bimbingan teknis untuk aparatur, tidak membayar honor tim penyusun program, dan tidak menyetor uang untuk badan usaha milik gampong. Bukan hanya itu, anggaran untuk penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak juga digasak.

“Anggaran yang diduga disalahgunakan dana desa tahun 2017 dan 2018,” kata Pipuk.

Setiap menarik anggaran desa dari bank, SD tidak menyerahkan uang kepada bendahara, namun dikuasai sendiri. Bendahara hanya diberikan uang transpor Rp 200.000. SD ditahan untuk diproses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara di SS mantan Kepala Desa Blok 18, ditahan karena diduga korupsi dana desa sebesar Rp 373 juta. Modus korupsi dengan cara menggelembungkan harga dan menyalahgunakan dana badan usaha milik gampong.

SD dan SS dijerat dengan dengan 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Total
4
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Foto Feature: Angka Pengangguran

Next Article

Korban Penembakan Polisi di RM Cafe Ternyata Prajurit Elite TNI AD

Related Posts