Darurat Literasi di Nusantara

Sejumlah anak sedang membaca di Banda Aceh. Roni | readers.ID

Data pengunjung Pustaka Wilayah (Puswil) Aceh yang dikeluarkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) bikin mengernyitkan dahi. Pasalnya, sepanjang tahun 2020 total pengunjung Pustaka Wilayah Aceh hanya sebanyak 20.004 pengunjung.

Jumlah tersebut terbilang rendah, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Banda Aceh sesuai data yang dirilis BPS Aceh tahun 2020 sebanyak 270.321 jiwa, belum lagi bila dibandingkan dengan penduduk Aceh 5,3 juta jiwa. Artinya, hanya 7,4 persen warga Kota Banda Aceh yang berkunjung ke Pustaka Wilayah.

Belum lagi bila dikalkulasi dengan jumlah total mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) sebanyak 43.836 untuk semua strata (Humas USK, diakses per 18 Mei 2021), UIN Ar-Raniry, Universitas Bina Bangsa Getsempena, Universitas Muhammadiyah dan beberapa kampus swasta lainnya yang berada di Kota Banda Aceh dan dekat dengan gedung Pustaka Wilayah.

Rendahnya pengunjung ke Pustaka Wilayah Aceh dan minimnya minat warga membaca selaras dengan data yang dikeluarkan UNESCO 2018,  minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, dari 1,000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Ini merupakan jumlah yang mengecewakan, ternyata budaya membaca di Indonesia masih sangat rendah.

Berdasarkan riset yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. UNESCO juga mencatat rata-rata penduduk Indonesia hanya menghabiskan 27 halaman membaca buku per tahunnya.

Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Aceh, Nazaruddin Musa mengatakan, upaya meningkatkan minat baca di Aceh harus berbarengan dengan peningkatan kualitas sumber daya perpustakaan.

Hal itu, lanjutnya, meliputi sumber daya pustakawan atau pengelola perpustakaan, fasilitas perpustakaan, anggaran perpustakaan, kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas perpustakaan serta minat baca masyarakat itu sendiri.

Momentum peringatan Hari Buku dan Dirgahayu Perpustakaan Nasional tahun ini, sebutnya,  harus bisa menumbuhkan kesadaran semua pihak, terutama pemerintah tentang keadaan literasi di Indonesia dan Aceh yang masih rendah.

“Dengan kesadaran aktual yang bukan seremonial semata itu, akan lahir kebijakan-kebijakan atau qanun khusus tentang perpustakaan dan peningkatan literasi, terutama di Provinsi Aceh,” tambahnya.

Hal itu, lanjut Ketua PD IPI Aceh ini, misalnya kebijakan dalam sistem pembelajaran berbasis perpustakaan (library based learning), serta peningkatan kebersamaan antara pemerintah dan pegiat-pegiat literasi di seluruh pelosok daerah ke depan.

“Untuk menumbuhkan semangat kebersamaan ini, kita harus merujuk pada konsep Iqra’ sebagai fondasi literasi dalam Islam,” ujar Nazaruddin.

Dengan prinsip ini diharapkan semua pihak merasa berkewajiban untuk terlibat dalam gerakan literasi pada konteks yang luas. “Yaitu mengajak manusia untuk membaca semua ciptaan Allah Swt, sehingga menjadikan hamba yang selalu bertafakkur dan bersyukur,” tambahnya.

Buku Cetak Tidak akan Menemui Senjakala

Ketua PD IPI Aceh Nazaruddin Musa menyampaikan, hasil survei mengungkapkan bahwa paling tidak ada dua sebab yang menyebabkan buku cetak tetap eksis di era digital.

Pertama, sense of turning pages, di mana membuka halaman per halaman buku merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi mereka yang sudah memiliki kebiasaan membaca buku.

Kedua, smell of paper atau aroma kertas dari buku baru, juga sesuatu yang tak tergantikan oleh e-Book (buku elektronik) atau e-Pub (publikasi elektronik).

“Untuk itu, perpustakaan perlu menganut konsep perpustakaan hibrida (hybrid library) dalam upaya memenuhi kebutuhan pemustakanya,” ujar Nazaruddin.

Katanya, substansi dari sebuah peringatan Hari Buku Nasional adalah mengingatkan dan menumbuhkan suatu kesadaran bersama akan pentingnya literasi. Satu yang pasti bahwa buku cetak tak hilang dan tak akan tergantikan oleh kemajuan teknologi.

“Untuk itu, perpustakaan perlu untuk senantiasa meningkatkan kualitas dalam mendorong minat baca dan tingkat literasi masyarakat Aceh ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, aktivis mahasiswa yang juga penulis lima buku, Sulthan Alfaraby mengungkapkan, minat baca dan tingkat literasi di Aceh itu sebenarnya tergantung bagaimana pemerintah dan seluruh stakeholder, baik itu mahasiswa, ormas, OKP dan sejenisnya, mampu mengajak dan memfasilitasi masyarakat menjadi gemar membaca.

“Saya tidak ingin memvonis minat baca di Aceh itu rendah. Tapi yang harus kita ketahui bahwa pendidikan di Aceh hari ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Artinya, masih banyak yang membutuhkan bantuan pendidikan,” ungkap Sulthan.

Penulis buku Aktivis Undercover yang juga mahasiswa UIN Ar-Raniry itu berujar, banyak orang di pelosok atau daerah terpencil yang ingin membaca, namun tidak mendapat akses karena minimnya bantuan buku.

Hal ini juga seperti yang terungkap dari Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dikutip dari konde.co, seorang peneliti di Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Balitbang Kemendikbud  mengatakan  bahwa ada korelasi antara akses dengan kebiasaan.

Para pegiat literasi melihat bahwa minat baca orang Indonesia cukup tinggi, tapi itu potensi yang belum mewujud jadi perilaku, kebiasaan, dan budaya.

Di Indonesia Timur lebih parah. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengungkapkan, anak di Indonesia timur menghadapi tantangan multisektoral, salah satunya karena kesenjangan pendidikan dan kemampuan dasar.

Keterbatasan itulah yang membuat 4 dari 34 provinsi di Indonesia, terutama di Indonesia timur memiliki tingkat literasi terendah, yakni Papua, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Salah satu faktor pemicunya adalah kurangnya fasilitas, seperti buku bacaan dan perpustakaan. Pegiat literasi  Nila Tanzil bercerita betapa minimnya fasilitas pendidikan di Indonesia timur.

Jika secara umum masyarakat tidak mendapatkan akses, bagaimana dengan perempuan? Perempuan adalah warga yang selalu tertinggal dibandingkan laki-laki. Bukan tidak tertarik untuk membaca, namun perempuan tak punya akses untuk itu.

Keterbatasan akses ini seharusnya bisa diatasi, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi internet dan gawai (gadget) serta perangkat elektronik lain, terutama untuk sekolah di daerah pelosok desa.

Untuk perempuan, tentu tak hanya sekedar terbukanya akses teknologi, namun juga kesempatan dan waktu. Jika tak punya waktu dan kesempatan, maka perempuan akan selalu tertinggal.

Kebiasaan masyarakat yang memandang perempuan tak harus membaca adalah faktor yang menyebabkan perempuan selalu ketinggalan membaca selama ini. Seolah membaca adalah urusan laki-laki, padahal perempuan harus diberikan kesempatan yang sama.

Biasanya di daerah terpencil memang masih susah ditemui toko buku dan perpustakaan yang memadai. Persoalannya bagaimana sekolah-sekolah dan perpustakaan di seluruh Indonesia bisa mendapatkan bacaan yang murah bahkan kalau bisa gratis, mendidik dan mudah penggunaannya.

Semua tahu bahwa harga buku di Indonesia sangatlah mahal dan jarang buku-buku bermutu yang mudah dan murah disebarkan ke seluruh Indonesia. Terlebih di pelosok sangat sulit untuk mendapatkan buku yang berkualitas, tetapi buku hanya lebih mudah didapatkan di pusat kota.

“Sumber buku hanya berkutat di pusat kota saja. Inilah tugas kita bersama untuk membenahi pendidikan dimulai dari bergerak menyumbang buku ke pelosok yang membutuhkan, demi meningkatkan kualitas generasi kita ke depan,” ujar Sulthan.

Ia melanjutkan, Pemerintah Aceh maupun kampus selaku penganut Tri Dharma Perguruan Tinggi, harus lebih giat menyambangi wilayah terpencil di Aceh dengan konsep perpustakaan bergerak.

“Jangan sampai keterbatasan fasilitas seperti minimnya buku, membuat mereka tidak membaca. Ini jadi masalah bagi Aceh ke depan,” kata Sultan.

“Dan kita mendorong terus hal ini agar semangat pendidikan di Aceh tidak terus-terusan tertinggal,” tambahnya.

Selanjutnya, aktivis mahasiswa UIN Ar-Raniry yang juga penulis lima buku itu berharap, Pemerintah Aceh agar lebih giat lagi mengadakan pelatihan berkaitan dengan literasi dan menyebarkan perpustakaan bergerak di berbagai pelosok Aceh nantinya.

“Kita yakin, gerakan semacam ini dapat meningkatkan minat baca dan semangat literasi bagi generasi emas di Aceh nanti,” ungkap Sulthan.

Rendahnya minat membaca tidak hanya minimnya literasi generasi milenial. Tetapi juga akan berdampak mudahnya termakan hoaks. Terlebih informasi yang beredar di media sosial yang belum tentu kebenarannya dan membutuhkan verifikasi. Maka minimnya literasi semakin menyuburkan beredarnya informasi hoaks.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 35 persen warga Indonesia aktif menggunakan internet. Sudah bukan rahasia umum lagi sekarang, hoaks beredar melalui teknologi informasi dari berbagai platform media sosial.

Kementerian Kominfo juga merilis data pada 2018 lalu 4 dari 10 orang di Indonesia aktif di media sosial. Begitu juga penduduk Indonesia hanya 7 menit tanpa  ada menggunakan handphone dan aktif mengakses internet antara 8 sampai dengan 11 jam.

Yang lebih parah hingga menyuburkan hoaks akibat minimnya literasi, Kementerian Kominfo menyebutknya dengan 10-90. Yaitu pengguna media sosial di Indonesia hanya 10 persen yang memproduksi konten atau informasi, sedangkan 90 persen lainnya menyebarkannya tanpa verifikasi.

Padahal berdasarkan temuan Kementerian Kominfo 7 dari 10 orang di Indonesia cemas dengan informasi hoaks yang beredar di dunia maya. Namun hingga sekarang Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas terkait dengan penggunaan media sosial.

Regulasi tentang informasi dan teknologi di Indonesia hanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum bisa menjawab tantangan perembanga  arus informasi teknolgi.

Mirisnya, UU ITE semangat awal untuk mengatur transaksi elektronik agar tidak menyebarkan informasi yang tidak benar. Justru regulasi tersebut kemudian menjelma menjadi ancaman kebebasan berekspresi, karena ada sejumlah pasal karet yang bisa dipergunakan sesuai dengan kepentingan seseorang.

Sultan menyebutkan, memperkaya literasi dengan rajin membaca serta memperbanyak referensi akan dapat menangkal informasi hoaks yang beredar bebas di media sosial. Sehingga tidak semakin menyuburkan informasi sesat yang beredar bebas di berbagai platform media sosial saat ini.

“Dan kepada masyarakat, terutama kita para milenial, jangan malas membaca, karena hal itu juga salah satu cara mencegah hoaks. Dengan membaca dan mencari tahu kebenaran suatu informasi, maka kita telah membantu menyelamatkan negeri ini, khususnya Provinsi Aceh untuk mewujudkan SDM unggul dan bermutu ke depan,” pungkasnya.

Dekatkan dengan Literasi

Sementara itu, Raja Baca Aceh, Muhammad Raziq Aulia menyampaikan, untuk mendorong minat baca dan tingkat literasi khususnya para milenial di Aceh, selain berpartisipasi mendukung program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, pihaknya juga aktif dalam mengkampanyekan pustaka digital iPustaka dan ePustaka Aceh di kalangan anak muda.

“Meningkatkan minat baca dan literasi di bumi Aceh adalah tanggung jawab semua pihak. Baik itu orang tua, guru, penggiat literasi dan pemerintah serta seluruh pihak, harus mengambil peran masing-masing dan bersinergi, agar tujuan pemerintah melalui Program Aceh Caroeng dapat diwujudkan,” kata Raziq.

Raja Baca Aceh itu melanjutkan, peran orang tua dan guru terhadap literasi dapat dilakukan seperti mengenalkan anak-anak dengan buku bacaan sejak dini, membuat pojok baca di rumah atau di sekolah, kemudian mewajibkan anak-anak untuk membaca 15 menit setiap hari, serta didukung dengan membacakan cerita dan dongeng kepada mereka di rumah masing-masing.

“Selain itu, bicara tentang literasi, kita tidak boleh mempersempit makna literasi hanya sekadar baca tulis saja, tapi lebih luas dari itu. Kita dapat mengatakan literasi adalah kemampuan seseorang untuk menerima sebuah informasi dan kemudian mengolah informasi tersebut menjadi ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan diri sendiri maupun orang lain,” kata Raziq.

“Dan oleh karena itu, kepada masyarakat, khusus teman-teman milenial termasuk saya, harus terus belajar, berkarya dan berperan aktif memajukan Aceh yang kita cintai ini melalui kegiatan membaca dan peningkatan literasi ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, pemerhati literasi di Aceh, Hayatullah Pase berpendapat, rendahnya minat baca di Aceh dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berliterasi.

“Faktornya bisa jadi karena lingkungan tidak mendukung, baik itu di rumah maupun di lembaga pendidikan itu sendiri,” ungkap Hayat.

Ia berujar, pemerintah sejatinya lebih banyak membuat sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran berliterasi dan memberikan penghargaan atas karya-karya yang dihasilkan dari proses literasi itu sendiri. Bisa seperti membuat lomba menulis, membaca, dan kegiatan-kegiatan literasi lainnya.

“Kegiatan yang demikian akan memotivasi generasi muda dan masyarakat untuk meningkatkan literasi mereka, sehingga dengan tingginya angka literasi, maka angka kepercayaan masyarakat terhadap berita hoaks pun akan menurun,” tambahnya.

Pemerhati literasi di Aceh itu juga berujar, untuk meningkatkan minat baca dan literasi di Aceh, masyarakat harus membiasakan diri dan lebih sering bermain ke toko buku atau perpustakaan. Hal ini bertujuan mendorong diri sendiri agar termotivasi dengan kegiatan membaca dan menulis nantinya.

Bagi orang tua, kata Hayatullah Pase, harus mengajak anak-anak membaca bersama, beri teladan kepada mereka. Jika orang tua membaca, anaknya juga akan meniru dan akan lebih mudah untuk diajak membaca.

Sementara itu Kepala DPKA, Dr Edi Yandra mengatakan, orang tua sangat berkontribusi untuk menumbuhkan minat membaca pada anak. Orang tua harus menjadi contoh untuk memancing minat membaca pada anak sejak usia dini.

Untuk meningkatkan minat membaca, kata Edi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Pada 2021 ini telah menganggarkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar yang dipergunakan untuk menumbuhkan minat membaca.

Anggaran tersebut diperuntukkan ke sejumlah program seperti kampanye membaca untuk mahasiswa, siswa, penggiat literasi dan masyarakat.

Kemudian kegiatan lainnya seperti story telling atau mendongeng tingkat TK dan PAUD, lomba bercerita, lomba pemilihan Raja dan Ratu Baca Aceh tingkat remaja, seminar perpustakaan nasional dan lokakarya, workshop kegiatan perpustakaan, iPustaka Aceh, e-book, e-jurnal dan Indonesia One Search (IOS).

Selain itu, pihaknya juga menyediakan fasilitas berupa penambahan koleksi bacaan, baik buku fisik maupun buku digital, melalui Perpustakaan Digital Provinsi Aceh (iPustaka dan ePustaka Aceh), mobil perpustakaan keliling, ruang baca hingga koleksi bacaan.

“Di tengah sejumlah program ini, kita juga merasakan kurangnya promosi perpustakaan pada seluruh leading sektor,” kata Dr Edi Yandra saat dihubungi readers.ID bertepatan dengan Peringatan Hari Buku Nasional, Senin (17/5/2021).

Pihaknya menekankan, upaya meningkatkan minat baca di Aceh tidak bisa dilakukan secara tunggal oleh pemerintah saja. Perlu dukungan orang tua untuk memfasilitasi anak agar gemar membaca sejak dini, sehingga tingkat literasi masyarakat di provinsi ujung barat Indonesia ini meningkat.

Ia pun meminta peran orang tua untuk menyediakan buku bacaan di rumah. Kekurangan bahan bacaan dalam rumah sangat mempengaruhi pola minat baca anak.

“Oorang tua diharapkan proaktif mengenalkan buku bacaan kepada anak-anak sejak usia dini, serta meminimalisir penggunaan gadget di rumah dengan sering-sering mengajak anaknya ke perpustakaan,” tutupnya.[]

Editor: Afifuddin Acal

Total
2
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Pedagang Peunayong Menolak Relokasi ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Next Article

Gerhana Bulan Total Bakal Melintasi Langit Aceh 26 Mei Nanti

Related Posts