Disabilitas yang Merencah Keterbatasan

Zulfadli Aldiansyah saat berjualan kurma. Foto: for readers.ID

“Saya selalu bilang ke teman-teman, jangan ngemis. Kita bisa mandiri kok secara ekonomi dengan berdagang, yang penting mau berusaha,” kata Zulfadli Aldiansyah, seorang disabilitas di Banda Aceh menasehati teman-temannya.

Setiap kali bertemu dengan komunitasnya, dia tidak pernah bosan menasehati rekannya agar tidak menjadi peminta-minta. Keterbatasan yang dimiliki bukan menjadi alasan mengharapkan belas kasihan orang lain.

Aldi, begitu sapaan akrabnya mengaku tidak pernah berpangku tangan dengan keterbatasannya, apalagi memilih menjadi pengemis. Menurutnya, setiap manusia dilahirkan dengan hak dan rezeki yang sama selama mau berusaha. 

Aldi yakin, kegigihan dan kemauan yang kuat, siapapun bisa membangun kemandirian ekonomi, membangun usaha sendiri, tak terkecuali penyandang disabilitas. Dia sendiri telah menemukan jalannya dalam membangun usaha milik sendiri.

Perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat, betul-betul dimanfaatkan untuk arah positif. Tidak sekedar membagikan aktivitas yang dilakukan, tetapi dia memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk mengelola usahanya secara mandiri. 

Medio November 2021 lalu, readers.ID mewawancara khusus dengan Aldi. Sore, sekitar pukul 18.00 WIB, pria berusia 33 tahun ini telah tiba duluan di salah satu kafe di Lamlagang, Banda Aceh. 

Sepiring ketoprak sudah terhidang di hadapannya. Dia langsung menyapa dan bercerita lika-liku saat membangun usahanya dengan memanfaatkan digitalisasi. Sejurus kemudian dia menyantap sajian pengganjal lambung di depannya.

“Bang Aldi jual kurma. Biasanya dijual ke kafe-kafe yang menyediakan menu jus kurma atau ke siapa saja yang mau pesan,” ucap Aldi, Jumat (12/11/2021) kepada readers.ID.

Ia diketahui sebagai tuna daksa, Aldi memiliki kesulitan dalam berbicara dan menggerakkan tubuhnya sebagaimana orang pada umumnya. Namun keterbatasan ini tak melumpuhkan semangat Aldi dalam berwirausaha dan melakukan aktivitas sosial sejak lama.

Aldi menjual kurma dengan cara dropship atau menjual kembali barang dagangan milik orang lain. Yaitu mengambil barang kurma impor asal Arab Saudi dari salah seorang supplier (pemasok) di Banda Aceh yang tak lain merupakan temannya sendiri.

Di bulan Ramadhan Aldi bisa menjual hingga 30 kardus kurma ke kafe-kafe yang jadi langganannya dan para pembeli yang berasal dari media sosial. Namun di luar Ramadhan, kurma-nya terjual sekitar lima kardus setiap bulannya.

“Alhamdulillah tetap ada orang yang mau beli sampai sekarang,” ungkap Aldi sambil meyakinkan bahwa rezeki selalu datang kepada siapa pun yang mau berusaha.

Sebelum tercetus berjualan secara daring. Aldi cukup aktif dalam kegiatan sosial, terutama terkait isu lingkungan dan gerakan zero waste. Sejak 2012, ia kerap mengikuti aktivitas bersih-bersih sampah bersama sejumlah komunitas peduli lingkungan di sekitar Pantai Pelabuhan Ulee Lheue dan tempat lain sekitaran Kota Banda Aceh.

Karena semangatnya, Aldi bahkan sempat dinobatkan Ikon Peduli Sampah Nasional 2016 lalu oleh Puan Maharani yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Serta dinobatkan sebagai Duta Disabilitas Banda Aceh 2017.

Hingga kini Aldi masih terlibat aktivitas sosial, salah satunya bersama Earth Hour Aceh dengan isu peduli lingkungan dan kerap mengadakan kegiatan bersih-bersih sampah di akhir pekan di Kota Banda Aceh.

Lantas, Aldi kerap membagikan kegiatannya di media sosial pribadinya. Lalu sering di-repost oleh pemilik akun lain yang memiliki banyak pengikut. Sehingga media sosial miliknya pun ikut bertambah pengikutnya.

Kesempatan inilah dipergunakan oleh Aldi. Saban hari pengikut media sosial semakin banyak, hingga lahirlah ide untuk berjualan secara daring.

“Bang Aldi aktif kegiatan bersih-bersih sampah sejak 2012, kemudian sering di-repost di Instagram sama publik figur. Makanya banyak followers dan pilih buat jualan,” ungkapnya.

Memiliki pengikut 19,2 ribu di Instagram dengan nama akun @aldi_dj87 dimaksimalkan betul oleh Aldi untuk berwirausaha. Ia membuat toko online bernama Aldi Store Banda Aceh untuk mendagangkan kurmanya dengan model bisnis dropship yang diimpor langsung dari Arab Saudi.

Awal berjualan tahun 2020 lalu, Aldi sempat merasa minder karena keterbatasannya. Namun rasa tak percaya diri itu dia tepis, tekadnya meskipun sebagai penyandang disabilitas ingin membuktikan tetap mampu memiliki usaha sendiri, tanpa harus mengharapkan belas kasihan orang lain.

Selama ini tak bisa dinafikan, penyandang disabilitas masih kurang mendapat tempat di tengah masyarakat. Mereka sering dipandang lemah, tak berdaya serta menjadi kelas kedua dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Padahal penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas. Konstitusi Negara telah menjamin hak-hak mereka. Baik itu hak mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan, lapangan pekerjaan maupun hak-hak lainnya.

“Saya ingin mengubah perspektif bahwa disabilitas ini selalu dipandang sebelah mata. Gak kok, kita bisa mandiri dan kuat di atas kaki kita sendiri,” kata Aldi mantap.

Dalam menjalankan usahanya, Aldi dibantu oleh seorang teman untuk pengemasan dan mengantar produk kurmanya ke konsumen. Dia mengalami kesulitan mengendarai sepeda motor karena keterbatasan yang dimilikinya. 

Bila tak ada teman, Aldi beraktivitas menggunakan bantuan ojek online dalam menjalankan bisnis dan aktivitas sosialnya.

Usaha Aldi bisa dibilang benar-benar dimulai dari nol, termasuk modal awal dari kantong pribadinya. Pasalnya, dia mengaku sejak memulai usaha tidak pernah mendapatkan modal usaha khusus dari pemerintah. Sejak awal, modal usahanya bantuan dari pihak-pihak dermawan.

Dia pernah mencoba mengajukan proposal bantuan dana untuk bisnis kurmanya, sekitar dua bulan silam ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh, namun hingga kini belum mendapat jawaban.

Kendati Aldi tak menampik, ada bantuan berupa bantuan sosial (bansos) yang  terdampak Covid-19 bagi disabilitas, tetapi bukan khusus untuk pengembangan usahanya. Kemudian ada juga pelatihan seperti menjahit dan lain-lain untuk disabilitas lainnya. 

Namun Aldi berharap, pemerintah merangkul penyandang disabilitas dan didampingi hingga mandiri secara ekonomi dan bisa memasarkan produknya sendiri. 

“Kedepan semoga pemerintah membantu kami melalui modal usaha dan pendampingan dalam berbisnis, supaya kami bisa lebih mandiri secara ekonomi,” harapnya.

Negara Menjamin Hak Disabilitas

Kehadiran penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata, belum mendapat tempat di masyarakat. Keterbatasan yang dimiliki masih dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan perlu mendapat belas kasihan.

Cara pandang seperti ini tidak hanya di masyarakat. Dalam politik anggaran, saat membuat regulasi sering kali mengabaikan pemenuhan hak-hak disabilitas. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga  hak kemudahan mengakses fasilitas umum.

Padahal Undang-undang  Dasar UUD 1945, tegas  menjamin para penyandang disabilitas.  Setidaknya dalam Pasal 28H ayat (2)  UUD 45, menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Dikutip dari ham.go.id, pemerintah Indonesia juga telah  meratifikasi   Convention On The Rights Of Persons With Disabilities,  pada 2011 lalu yang tertuang  dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011  tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Indonesia merupakan negara ke-107 yang meratifikasi konvensi tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2001  diatur tentang  hak-hak para   penyandang disabilitas. Mulai dari  hak untuk bebas dari penyiksaan,  perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk  bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena.

Selain itu, penyandang disabilitas juga  berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Untuk  menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas,  pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.  Adanya  undang-undang tersebut, tidak saja menjadi payung hukum  bagi penyandang disabilitas, tapi  jaminan  agar penyandang disabilitas  terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi.

Secara garis besar, Undang-Undang  Penyandang Disabilitas  mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 

Dengan begitu, adanya undang-undang tersebut akan memperkuat  hak dan kesempatan  yang lebih baik  bagi penyandang disabilitas . Mulai dari hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang lebih baik dan kemudahan mengakses fasilitas umum.

Terkait penyandang disabilitas, diatur dalam pasal 1 UU Nomor 18 tahun 2016 disebutkan, bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang  mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainya berdasarkan kesamaan hak.

Meski demikian, selama ini yang dilakukan pemerintah terkesan administratif dan hanya sampai pada tataran pelatihan, tidak dengan pendampingan apalagi sampai kepada pemasaran.

Padahal kalau merujuk dari regulasi Penyandang Disabilitas, pemerintah berkewajiban memberikan perhatian khusus, tidak boleh disamakan dengan non-disabilitas. Termasuk kesempatan mendapatkan akses modal, baik di perbankan maupun pemerintah.

Pemerintah seharusnya memiliki alokasi dana khusus untuk disabilitas, terutama selama pandemi Covid-19. Menurut data SUSENAS, 2019 sekitar 9 persen atau sekitar 23,3 juta masyarakat Indonesia merupakan penyandang disabilitas. 

The National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) melaporkan, penyandang disabilitas tidak hanya menghadapi risiko ekonomi dan finansial yang besar, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam mengakses fasilitas dan layanan kesehatan serta pendidikan, perlindungan sosial dan memasuki pasar tenaga kerja terutama pada masa pandemi Covid-19. 

Selain itu, mayoritas penyandang disabilitas bekerja di sektor informal (terapis pijat, penjahit, penjual makanan keliling) jumlah pendapatannya tidak menentu. Adanya pembatasan mobilitas dikala pandemi ini semakin menurunkan pendapatan mereka.  

Menurut data terkini (Jaringan DPO Respon Covid-19 Inklusif, 2020) 50-80 persen penyandang disabilitas mengalami penurunan pendapatan hingga 80 persen.  Sementara 60 hingga 90 persen mengalami kesulitan belajar, terutama ketika harus menggunakan aplikasi telepon genggam dan metode daring lainnya. 

Hal ini juga diperkuat dari hasil penelitian cepat yang dilakukan Kemitraan untuk Penelitian Australia-Indonesia (PAIR) yang dipublikasikan Oktober 2021, menunjukkan bahwa krisis Covid-19 memperburuk situasi pada perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas.

Bahkan temuan dalam penelitian itu, dampak pandemi Covid-19 untuk penyandang disabilitas dengan konsekuensi yang dapat membahayakan jiwa mereka. Hasil survei itu, 80,9 persen responden setuju bahwa  pandemi berdampak negatif kepada mereka.

Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas dua kali mendapatkan tekanan selama pandemi melanda nusantara ini. Selain posisi mereka selalu dipandang sebagai kelompok lemah di tengah masyarakat, ditambah lagi pandemi Covid-19, semakin menempatkan mereka kelompok yang paling rentan.

Program Manager Children and Youth Disabilities for Change (CYDC), Erlina Marlinda menyebutkan, selama ini yang dilakukan pemerintah hanya sampai pada peningkatan skill dalam memproduksi, namun tidak didampingi dalam hal pemasaran.

Pemerintah selama ini memberikan pelatihan untuk disabilitas seperti bengkel, menjahit, buat kue dan sebagainya. Namun setelah itu pihaknya tidak tahu mau membawa ke mana keterampilan yang dimiliki atau produk yang dihasilkan untuk dipasarkan.

“Ketika mereka (disabilitas) punya produk, mereka gak tau mau pasarkan ke mana. Pemerintah belum ada pendampingan terkait pemasaran,” kata Erlina saat dihubungi reporter readers.ID, Selasa (16/11/2021).

Ia juga menyampaikan, program UMKM yang selama ini digembar-gemborkan, ternyata masih minim dan belum menyentuh kaum disabilitas. 

Erlina berharap, ke depan ada perhatian dan kekhususan untuk kaum disabilitas dalam mengembangkan usahanya sampai kepada pendampingan terhadap produk yang dipasarkan, hingga pembukuan dan pengelolaan keuangan.

“Kita berharap bank juga ikut support dari segi pembiayaan,” ungkap Erlina.

Program Manager CYDC itu berujar, jumlah wirausaha disabilitas di Aceh kemungkinan di bawah satu persen. Hal ini menurutnya perlu terus didorong ke depan agar semakin banyak kelompok tersebut bisa mandiri secara ekonomi melalui berbisnis, terlebih di era kemudahan teknologi seperti sekarang ini.

Erlina melanjutkan, segenap pihak seperti pemerintah, LSM dan perusahaan melalui dana CSR-nya diharapkan mampu mendorong para disabilitas berwirausaha melalui pengembangan kapasitas diri dan pendampingan pemasaran produk. Sehingga semakin banyak disabilitas terberdayakan di Aceh.

Namun mirisnya, keinginan untuk meningkatkan taraf perekonomian penyandang disabilitas bak pungguk merindukan bulan. Begitulah menggambarkan untuk memperkuat ekonomi disabilitas. Pasalnya tidak terdapat mata anggaran khusus untuk pemberdayaan ekonomi disabilitas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dari dinas terkait. 

Padahal Aceh sudah mendapatkan hak khusus sejak 26 Mei 1959 sebagai daerah istimewa. Diperkokoh lagi hak kekhususan Aceh setelah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berdamai dengan Pemerintah Indonesia, diberikan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Kompensasi dari MoU Helsinki tersebut, sejak 2008, Aceh mendapat kucuran DOKA sebesar  Rp 3,5 triliun lebih dan terus mengalami peningkatan hingga 2020 mencapai Rp 8 triliun lebih, dengan total yang telah diterima sebanyak Rp 81,402 triliun.

Kucuran dana sebesar itu belum sebanding dengan pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah Rencong. Konon lagi pengalokasian dana khusus untuk pemberdayaan ekonomi kelompok disabilitas.

Hingga September 2020 angka kemiskinan hampir sama dengan angka pada 2000 lalu sebesar 15,20 persen dan sekarang berdasarkan data dari BPS Aceh 15,43 persen – hanya selisih 0,23 persen dengan angka 20 tahun lalu.

Bila ditinjau dari realisasi anggaran selama 2020, perputaran uang di seluruh Aceh terbilang tinggi. Baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota (APBK), mengacu data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, mencapai Rp 38,95 triliun lebih.

Sementara  alokasi dana untuk disabilitas di Aceh hanya sebesar Rp 30 juta per tahun  yang ditempatkan di Dinas Sosial (Dinsos) Aceh. Anggaran itu tidak dikhususkan untuk pemberdayaan ekonomi. Tetapi diperuntukkan untuk keperluan umum, terutama kebutuhan fasilitas alat bantu untuk disabilitas.

“Kalau kita prioritaskan alat bantu, kursi roda dan tongkat beberapa biji saja (anggaran itu) sudah habis. Belum lagi ada yang disabilitas kita yang terlantar di jalan,” kata Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Rehsos) Dinsos Aceh, Muhammad Nasir saat ditemui readers.ID di ruang kerjanya, Selasa (16/11/2021).

Kasi Rehsos Dinsos Aceh, Muhammad Nasir. Foto: Roni/readers.ID

Kendati demikian, Pihaknya melalui Sub Bagian Penganggaran sudah sering duduk bersama dalam pembahasan anggaran, namun untuk disabilitas relatif kecil karena adanya penyesuaian.

“Kita artinya dari pihak pimpinan sudah capek, menyampaikan dengan bawa regulasi. Tapi intinya tim anggaran sudah menyesuaikan. Kita lihat memang kebutuhan kita banyak, tapi dari ini kan melihat semua aspek,” katanya.

Data Dinsos per Maret 2021 ada 10.167 orang disabilitas yang terdata di Aceh. Meski demikian, kata Kasi Rehsos itu bisa jadi ada 50 persen lagi yang masih belum terdata di luar sana, karena keterbatasan yang ada dan pihaknya tak punya anggaran khusus untuk pendataan.

Tahun ini baru pertama ada sembilan orang tuna netra diberi akses pelatihan ke Bekasi-Palembang. Setelah selesai diberikan tool kit, misal untuk pijat seperti kasur, lemari dan lain-lain, minimal untuk kemandirian para disabilitas di awal dalam memulai usaha dan sudah bisa langsung bekerja.

Dinsos Aceh membuka ruang bagi disabilitas yang produktif dalam berkarya dan berwirausaha untuk mendapat support dengan memberikan akses pelatihan dan pembinaan. Seperti yang dilakukan selama ini dengan mengirim orang-orang terbaik ke luar Aceh agar bisa lebih mandiri nantinya.

Meski demikian, tidak ada jaminan setiap tahunnya program serupa diadakan mengingat keterbatasan anggaran dan perubahan kebijakan dalam birokrasi pemerintahan yang harus dipatuhi seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di lingkungan Provinsi Aceh.

“Harapan kita disabilitas berupaya juga mencari keterampilan dengan mengaksesnya ke balai lapangan kerja, ke Dinsos kabupaten/kota setempat. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial secara mandiri,” kata Nasir.

Sementara Kabid Pemberdayaan Usaha Kecil (PUK) Diskop UKM Aceh, M Surya Putra menyebutkan, sejauh ini belum ada anggaran yang dikhususkan untuk disabilitas dalam mengembangkan wirausaha baik itu dari segi pendampingan maupun pembiayaan.

Meski demikian, pihaknya membuka ruang bagi disabilitas yang ingin didampingi dari segi peningkatan keterampilan dan modal usaha. Menurutnya, selama persyaratan lengkap, semua unsur dipenuhi, silahkan datang ke Diskop UKM Aceh.

“Tapi sesuai dengan persyaratan yang berlaku juga. Persyaratan itu tidak ada membedakan dia disabilitas atau normal (non-disabilitas). Sama kita buat, jadi tidak memberatkan disabilitas, tidak memberatkan yang normal. Kita tidak ada anak tiri anak kandung,” kata M Surya Putra saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (17/11/2021).

Kabid PUK Diskop UKM Aceh M Surya Putra. Foto: Roni/readers.ID

Diskop UKM Aceh, lanjutnya, siap bila diamanahkan anggaran sebesar-besarnya dari Pemerintah Aceh untuk membantu pengembangan UMKM. 

Ia berujar, kondisi saat ini pihaknya di kabupaten/kota hanya dianggarkan rata-rata sekitar Rp 50-an juta untuk bidang UMKM. Kecilnya anggaran yang diberikan untuk yang membidangi UMKM membuat pihaknya memiliki ruang sempit dalam bergerak mengembangkan para pelaku usaha kecil di Aceh.

Dengan anggaran sebesar itu, kata Kabid PUK Diskop UKM Aceh itu, jangankan memberikan stimulus peralatan kerja, untuk operasional yang membidangi UMKM saja dirasa tidak cukup. Sebab di bidang UMKM, Kabidnya tak hanya mengurusi UMKM saja, melainkan harus mengurusi sub bagian lainnya seperti koperasi dan kelembagaan.

“Kalau bisa kita sampaikan permohonan kepada tim TAPA ataupun ke dewan, agar kabupaten/kota ini dilirik (secara anggaran),” ungkapnya.

Meski demikian, khusus tahun 2021 Diskop UKM Aceh di tingkat provinsi menganggarkan sekitar Rp 29 miliar untuk stimulus bantuan peralatan kerja. Penerima bantuan ini diarahkan kepada wirausahawan pemula yang belum punya modal untuk memulai usahanya.

Sebanyak 1.260 orang pelaku UMKM yang sudah lolos seleksi administrasi dan tes wawancara ini berasal dari 23 kabupaten/kota se-Aceh. Mereka nantinya akan diberikan stimulus bantuan peralatan kerja untuk mengembangkan usahanya di daerah masing-masing.[]

Reporter: Sara Masroni

Editor: Afifuddin Acal

Total
4
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Rawat Tradisi Lokal, Disbudpar Aceh Gelar Festival Seni Pidie Jaya

Next Article

Muhammad Iqbal Kandidat Kuat Ketua Kadin Banda Aceh 2021-2026

Related Posts
Read More

Kata Gen-Z Soal Vaksin

Wajahnya tertutup masker hitam sambil menenteng beberapa lembar kertas menuju meja skrining. Sesekali ia menyeka rambutnya sembari membuang…