DPD RI Bahas Pengelolaan Wilayah Perbatasan di USK

“Begitu pula untuk provinsi Aceh yang memiliki pulau terluar. Nanti Tim kita akan ke Sabang dan bertemu pemerintah daerah, untuk mendapatkan aspirasi atau sorotan yang menjadi perhatian kita,” ucapnya.

BANDA ACEH, READERS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Syiah Kuala, untuk membahas pengelolaan wilayah perbatasan negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional. Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPD RI Dr. Nono Sampono, M.Si di Ruang VIP AAC Dayan Dawood, Senin (28/3/2022).

Adapun isu yang dibahas dalam kegiatan ini di antaranya kebijakan terkait penyelesaian batas kewilayahan di laut dan pengamanan kawasan perbatasan di laut dalam memperkuat ketahanan nasional, arah dan kebijakan pembangunan perbatasan negara khususnya dalam menempatkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan Indonesia.

Selain itu juga membahas lalu peran strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPBD), dalam percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di perbatasan negara dan memperkuat ketahanan nasional, dan lainnya.

Wakil Rektor II USK Dr. Ir. Agussabati, M.Si dalam sambutannya mengatakan, pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra untuk wilayah perbatasan. Sebab diakui atau tidak, tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan relatif lebih rendah dibanding yang hidup di wilayah non perbatasan.

Selain itu, tanpa perhatian ekstra pemerintah maka secara psikologis masyarakat di wilayah perbatasan akan terasa lebih dekat dengan negara tetangga. Untuk itulah, Agussabti menilai FGD ini sangat penting untuk menemukan formula kebijakan yang tepat dalam membangun masyarakat di perbatasan.

“Insyaallah, dalam kaitan ini USK akan selalu siap mencurahkan segala pemikiran serta temuan-temuan keilmuan yang baru, terkait upaya kita membangun wilayah perbatasan,” ucapnya.

Pada kesempatan ini, Staf Ahli Gubernur Aceh Ir. Iskandar menyampaikan  bahwa Pemerintah Daerah Aceh sangat menyambut baik terlaksananya kegiatan ini. Mengingat Aceh secara geografis berada di ujung barat Indonesia, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga.  Kondisi ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian penuh demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nono Sampono menjelaskan, kegiatan ini adalah upaya bersama untuk membangun wilayah perbatasan, sekaligus untuk memperkuat ketahanan nasional. Sebab ia menilai, sampai saat ini wilayah perbatasan di Indonesia masih bermasalah. Hal ini terlihat kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan yang masih rendah. Di sisi lain, Pulau terluar juga sangat rawan dengan kejahatan.

“Begitu pula untuk provinsi Aceh yang memiliki pulau terluar. Nanti Tim kita akan ke Sabang dan bertemu pemerintah daerah, untuk mendapatkan aspirasi atau sorotan yang menjadi perhatian kita,” ucapnya.

Dalam kegiatan ini, USK melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga melakukan penandatangan Mou dengan Universitas Indonesia, tentang program magister ketahanan nasional. Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari FGD ini. Selain itu, dari kegiatan ini juga disepakati untuk dibentuknya Pusat Kajian Pembangunan Wilayah Perbatasan di USK.

Selain WR II USK, turut hadir sebagai pemateri dalam kegiatan ini Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, M.I.P, Deputi I BNPP Drs. Robert Simbolon, MPA, Direktur Strategi Kamla Bakamla RI Laksamana Madya TNI AAN Kurnia S.sos., M.M.

Lalu Tenaga Profesional Lemhanas RI Bidang SKA dan Ketahanan Nasional Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A., serta  Direktur Sekolah Kajian Statejik dan Global Universitas Indonesia Athor Subroto, S.E., M.M., M.Sc., Ph.D.

Sumber: USK