DPP Demokrat: Seharusnya Gubernur Pimpin Advokasi Pilkada Aceh 2022

Sekjen DPP Demokrat soal Polemik Wagub Aceh: Partai Koalisi Harus Kompak 
CEO Readers.ID, Fauzan Febriansyah, SH saat sedang berdiskusi dengan Sekjend DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya di Equinara Horse Sport, Pulo Mas, Jakarta.

DPP Partai Demokrat menyatakan siap memperjuangkan tahapan Pilkada Aceh tahun 2022. Menurut Demokrat, aturan menegaskan bahwa Pilkada diselenggarakan lima tahun sekali.

“Bahkan sebelum kunjungan Komisi I DPR Aceh beberapa hari lalu, kita di internal sudah sepakat mendukung Pilkada tahun 2022 di Aceh,” kata Sekjen DPP Demokrat, Teuku Riefky Harsya saat ditemui readers.ID, Sabtu (13/2/2021) di Equinara Horse Sport, Pulo Mas, Jakarta.

Secara internal, kata dia, Partai Demokrat memang tengah menyoroti sejumlah undang-undang yang bakal dibahas pada tahun 2021 ini, salah satunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pemilihan kepala daerah.

“Posisi kita tetap akan memperjuangkan Pilkada ini diselenggarakan dalam lima tahunan. Tidak di-PJ-kan, apalagi sampai bertahun-tahun,” ujarnya.

Menurut Riefky, penyelenggaraan pemilihan serentak dalam satu tahun pada 2024, bakal sangat menguras sisi psikologis baik di kalangan penyelenggara maupun masyarakat pemilih. Ia mencontohkan dampak Pemilu 2019 silam, di mana banyak jatuh korban jiwa karena kelelahan.

Seperti diketahui, dalam pemilihan tersebut, sedikitnya 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. “Kalau diadakan serentak lagi ke depan, tentu berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang dalam,” ujarnya.

Pihaknya juga kurang sepakat dengan mekanisme penunjukan Penjabat Sementara (Pjs) pengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum Pilkada 2024. Kata Riefky, Pjs bukan pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan kewenangannya terbatas. Sementara ia bakal memimpin daerah satu hingga dua tahun anggaran.

Namun, kendati sepakat dengan masa jabatan kepala daerah lima tahun, Demokrat mengakui upaya memperjuangkan pelaksanaan Pilkada tahun 2022 dan 2023 tidaklah mudah. Mengingat partainya tak berada di dalam koalisi pemerintah, maka butuh sinergi dengan banyak pihak.

“Demokrat dan PKS juga belum cukup untuk meloloskan aspirasi tersebut. Tapi ini tetap harus disuarakan, untuk itu perlu kerja sama dengan civil society, akademisi nasional, bahkan juga perlu mendengar aspirasi dari UMKM, kalangan yang paling terdampak dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada,” ujarnya.

Agar lebih solid, ia menyarankan pembentukan tim khusus untuk memperjuangkan Pilkada Aceh 2022. Ia berharap Gubernur Aceh bisa memimpin narasi itu. “Baiknya memang dipimpin kepala daerah, karena jika semua sudah satu sikap, pimpinan daerah, DPRA, penyelenggara, masyarakat sipil di Aceh sampai tokoh politik nasional, maka ini bisa berhasil.”

Riefky mengatakan ada dua kemungkinan yang diperoleh dari upaya ini. Pertama, penyesuaian tahapan Pilkada 2022 bisa saja berlaku secara nasional, atau yang kedua, hanya dikhususkan untuk beberapa daerah, salah satunya Aceh.

“Jadi ruang perjuangan kita ada dua, satu untuk kebijakan secara nasional, atau jadi kebijakan yang parsial, hanya di daerah tertentu saja,” pungkasnya.

Ia juga menandaskan, “Partai Demokrat siap untuk memimpin narasi mendorong pelaksanaan Pilkada 2022 ini.”[acl]

Total
39
Shares
8 comments

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Jalan Panjang Ibnu Arhas: Dari Musisi, Penceramah hingga Politisi

Next Article

Sekjen DPP Demokrat soal Polemik Wagub Aceh: Partai Koalisi Harus Kompak 

Related Posts