DPRA: APBA 2022 Harus Fokus Pengentasan Kemiskinan

Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh Tentang APBA Tahun Anggaran 2022, di Gedung Serbaguna DPRA, Senin (22/11/2021) malam [Foto: Rianza Alfandi]

Dewan Perwakikan Rakyat Aceh (DPRA) menerima Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah.

Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Qanun Aceh Tentang APBA Tahun Anggaran 2022 itu disampaikan Sekda Aceh dalam rapat paripurna di Gedung Serbaguna DPRA, Senin (22/11/2021) malam.

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin berharap arah kebijakan APBA di tahun 2022 diprioritaskan dapat menuntaskan angka kemiskinan di Aceh.

“Kami mengharapkan kepada Pemerinntah Aceh agar arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran 2022 juga memprioritaskan kepada kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan yang salah satunya melalui program pembangunan rumah layak huni,” kata Dahlan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, perrtumbuhan ekonomi pada 2020 pada posisi negatif atau turun sebesar 0,37 persen. Kondisi ini juga berdampak semakin meningkatnya angka kemiskinan di Serambi Makkah.

Pada Maret 2019 angka kemiskinan di Aceh 15,32 persen dan mengalami penurunan pada 2020 pada angka 14,99 persen. Tetapi angka positif Covid-19 di Aceh terus meningkat 2021, angka kemiskinan ikut meningkat sebanyak 0,34 persen menjadi 15,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga angka persentase penangguran meningkat sebesar 0,39 persen.

Baca Juga:

Selain itu, kata Dahlan, di tahun 2022 DPR Aceh juga mengharapkan Pemerintah Aceh dapat mendukung prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan berfokus belanja pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, pertanian, perikanan, pariwisata, dunia usaha, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kebijakan tersebut menurutnya sesuai dengan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Aceh tahun 2017-2022.

“Selain itu, juga bertepatan dengan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Demikian juga pertumbuhan ekonomi makro, yang menjadi ukuran dalam menghadapi pandemi Covid-19 harus terus kita upayakan,” kata Dahlan.

“Pentingnya stabilitas ekonomi mengharuskan pemerintah Aceh untuk menciptakan dan menjaga kestabilan ekonomi,” tambahnya.[acl]

Statistik Kemiskinan Aceh:

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Foto Feature: Luas Mangrove Indonesia Berkurang

Next Article

Statistik: Kondisi Mangrove di Indonesia

Related Posts
Read More

Kata Gen-Z Soal Vaksin

Wajahnya tertutup masker hitam sambil menenteng beberapa lembar kertas menuju meja skrining. Sesekali ia menyeka rambutnya sembari membuang…