DPRA dan Pemerintah Aceh Dinilai Tak Serius Bahas Pilkada 2022

Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali. Foto: Muhammad/readers.ID
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Iskandar Ali, menyampaikan alasannya menginterupsi pimpinan rapat koordinasi dan meminta pembahasan terkait Pilkada serentak se-Aceh tahun 2022 ditunda.
“Tadi saya merasa karena yang menandatangi surat untuk hadir di sini adalah ketua ewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), saya rasa ini adalah agenda paling penting untuk tahun 2021,” kata Iskandar, usai rapat koordinasi dibubarkan, pada Senin (9/2/2021).
Seperti diketahui, Komisi I DPRA menggelar rapat koordinasi Pilkada serentak se-Aceh tahun 2022 dengan mengundang Tim Pemerintah Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, ketua DPRK se-Aceh, pimpinan Komisi A se-Aceh, dan KIP kabupaten kota se-Aceh.
Rapat yang digelar di ruang Paripurna DPRA itu terpaksa dibubarkan karena absennya  Ketua DPRA, Jamaluddin dan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah selaku pihak yang dinilai memiliki peran penting untuk mengambil kebijakan.
“Inikan terasanya main main, kita harapkan pengambil kebijakan bisa hadir. Karena seperti ini, Komisi A bukan saya mendeskriditkan Komisi A, tapi mereka tidak cukup kuat untuk mengambil sebuah keputusan,” ujar Iskandar.
Pembahasan mengenai Pilkada serentak harus diputuskan dengan segera oleh pihak eksekutif maupun legislatif tingkat provinsi. Sebab, tahapan Pilkada sendiri dinilai telah semakin dekat.
“Jadi kita berlarut-larut, padahal ini tahapan pilkada makin mepet ini. Hari ini minimal ada sebuah keputusan, kita bergerak sama sama,” imbuhnya.
Baca:
Total
6
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
3.161 Nakes Belum Divaksin di Banda Aceh

Foto Feature: Tiga Juta Masyarakat Aceh Akan Divaksin

Next Article

Prof Farid Wajdi: Pemerintah Harus Mampu Meredam Berita Hoax Vaksin

Related Posts