DPRA Dukung Pembangunan Pelabuhan Ekspor CPO di Aceh

Saat ini pelabuhan ekspor tersebut seharusnya sudah berdiri di Aceh. Hal itu karena mengingat produksi kelapa sawit di Aceh yang kian meningkat.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Irpannusir mengatakan, pihaknya sangat mendukung adanya usulan pembangunan pelabuhan ekspor minyak sawit (crude palm oil/CPO) di Aceh.

Menurutnya, saat ini pelabuhan ekspor tersebut seharusnya sudah berdiri di Aceh. Hal itu karena mengingat produksi kelapa sawit di Aceh yang kian meningkat. 

"Terkait pelabuhan CPO memang sebuah keharusan yang harus ada di Aceh. Pertama guna menjaga stabilitas harga agar tetap stabil. Yang kedua mengingat produksi sawit di Aceh yang sudah sangat memungkinkan untuk dibutuhkannya pelabuhan," kata Irpannusir kepada readers.id, Sabtu (5/3/2022).

Irpannusir menuturkan, produksi sawit di Aceh selama ini kian meningkat. Namun hasilnya selalu harus dibawa ke luar daerah, dan hal itu dikhawatirkan adanya terjadi monopoli harga yang dilakukan oleh daerah lain.

"Kalau itu dilakukan, maka akan menyulitkan kita untuk bangkit ketika harga minyak rendah atau harga sawit rendah, karena ada permainan harga yang dibuat oleh orang lain di luar Aceh," ujar Irpannusir.

"Sementara Aceh memungkinkan melakukan stabilitasi harga apabila ada pelabuhan CPO yang bisa mengirim minyak ke luar," tambahnya.

Atas dasar itu, kata Irpannusir, dalam hal mewujudkan pembangunan pelabuhan CPO ini pihaknya akan memanggil pengusaha-pengusaha Aceh yang ada di luar atau pengusaha-pengusaha yang ada di Aceh untuk bersama-sama dengan pemerintah guna memikirkan agar pelabuhan itu segera berdiri di Tanoeh Rencong.

"Cuma kuncinya pengusaha dan pemerintah harus saling buka diri, saling mendukung. Kita tinggalkan egois masing-masing, mari kita pikirkan masyarakat Aceh," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh, Fadli Ali, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera membangun pelabuhan ekspor minyak mentah sawit (calm palm oil/CPO) di Aceh. Hal ini dimaksudkan supaya dapat memperbaiki harga beli sawit di Seuramoe Mekkah.

“Supaya petani kelapa sawit bisa menerima harga beli pada tingkat petani yang mendekati dengan petani lain yang ada di luar Aceh,” kata Sekretaris Apkasindo Aceh, Fadhli Ali, Kamis (3/3/2022).

Fadhli menilai, saat ini Pemerintah Aceh harus memprioritaskan pembangunan pelabuhan ekspor CPO tersebut, karena ke depannya pemerintah pusat akan mengusulkan dana bagi hasil dari pungutan ekspor CPO.  

“Maka pemerintah harus pikirkan soal pelabuhan exspor CPO apa lagi ke depan ini akan ada yang lagi di usulkan dana bagi hasil dari pungutan expor CPO. Sehingga bisa menambah PAD daerah,” ujar Fadhli.