DPRA Temui Fraksi Demokrat DPR RI Bahas Pilkada Aceh 2022

Rombongan DPRA menemui anggota Fraksi Demokrat DPR RI, membahas Pilkada Aceh 2022. Foto: Dok, istimewa.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI. Dalam pertemuan ini, rombongan DPRA membahas persoalan pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 mendatang. 

Rombongan DPRA yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Yunus diterima langsung oleh anggota FPD, yaitu  Muslim, Wahyu Sanjaya, dan Rezka Oktoberia di ruang Fraksi Partai Demokrat, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Anggota DPR RI FPD asal Aceh, Muslim, memberikan apresiasi penuh kepada Komisi I DPRA yang teguh memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dirinya menegaskan,  Partai Demokrat sesuai arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Rifky Harsya (TRH), serta dukungan Penuh Ketua Fraksi Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono (EBY) sangat konsisten menjaga dan mengawal kekhususan Aceh, terutama perihal menyangkut Pilkada 2022.

“Jelas kita konsisten sedari awal mengawal kekhususan Aceh sebagai amanah MoU Helsinki. Dan ini sesuai dengan arahan Ketua Umum AHY,” katanya.

Sementara itu, Tgk. Muhammad Yunus, mewakili Komisi I DPRA mengungkapkan tujuan rombongannya ke Jakarta, yaitu pihaknya ingin beraudiensi dengan Komisi II DPR RI perihal tindak lanjut RUU Pemilu.

Dalam pertemuan tersebut, M. Yunus menyampaikan apresiasinya kepada Partai Demokrat yang telah menerima kunjungan mereka. Ia melaporkan bahwa kedatangan mereka sudah mendapatkan dukungan dari seluruh ketua komisi I di 23 Kabupaten/Kota di Aceh.

M Yunus berharap Partai Demokrat konsisten mengawal kekhususan dan stabilitas Aceh.

“Kita tahu bersama pak SBY adalah Inisiator Perdamaian, dan PD punya semangat yang sama mengawal ini,” ucapnya.

Perwakilan FPD, Wahyu Sanjaya, memberikan gambaran bagaimana pembahasan RUU Pemilu di Parlemen berjalan. Pasang surutnya pembahasan yang akhir-akhir ini marak,  tak lepas dari Pemerintah yang bersikukuh Pilkada tetap dilaksanakan 2024.

Wahyu Sanjaya menegaskan bahwa ‘Standing’ Partai Demokrat jelas, yaitu menginginkan Pilkada sesuai dengan jangka waktu masing-masing daerah.

“Khusus untuk Aceh sesuai arahan Ketum dan Sekjend serta juga didukung penuh oleh Ketua Fraksi, Tahapan Pilkada harus merujuk pada UUPA sebagai amanah MoU Helsinki,” ujar Wahyu.

Kemudian, Wahyu yang juga Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu mengatakan bahwa siap menampung aspirasi untuk kemudian dibahas di Komisi.

Ia menambahkan, lima anggota FPD di Komisi II juga sangat berkomitmen penuh memberikan dukungan kepada Aceh dalam mengawal  proses tersebut.

“Diminta ataupun tidak, kami akan terus memperjuangkan kepentingan Masyarakat Aceh”, ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, anggota Komisi I DPRA, Tgk. Muhammad Yunus, Saiful Bahri, Darwati A. Gani, Ridwan Yunus, Edi Kamal, Tgk. H. Attarmizi Hamid, Fuadri, dan Bardan Sahidi. Sedangkan  FPD diwakili oleh Muslim, Wahyu Sanjaya, dan Rezka Oktoberia.

Total
14
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Nisan Kerajaan Aceh di Proyek Jalan Tol Harus Diselamatkan

Puluhan Batu Nisan Kerajaan Aceh Ditemukan di Proyek Tol Aceh

Next Article

Foto Esai: Pembudidayaan Kepiting Lunak, Bisnis Menjanjikan

Related Posts