DPRK Bireuen Sepakat Pilkada Aceh Digelar 2022

Anggota Komisi I DPRK Bireuen, Zulkarnaini. Foto: Muksal Zainal/readers.ID

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota se-Aceh sepakat dan mendukung keputusan KIP Aceh Pilkada Aceh yang akan diselenggarakan pada 2022. Sesuai Undang-Undang Pemerntah Aceh (UUPA) tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Anggota Komisi I DPRK Bireuen, Zulkarnaini mengatakan, penyelanggaraan Pilkada Aceh 2022 hingga kini masih dalam tahapan. DPRK se-Aceh juga telah menyikapi isu menyangkut Pilkada serentak 2024.

“Kita sepakat atas keputusan KIP Aceh. Pilkada Aceh wajib diselenggarakan pada tahun 2022,” kata Zulkarnaini saat ditemui readers.ID di DPRA, Selasa (9/2/2021).

Pria yang akrab disapa Zoel Sopan itu, mengharapkan semua ketua parpol, tokoh-tokoh Aceh, Ulama, dan pihak terkait lainnya yang memiliki koneksi dengan Pemerintah Pusat agar membicarakan tentang Pilkada Aceh 2022.

“Ketika kekhususan Aceh dikerdilkan, kita jangan diam. Ini menjadi tanggung-jawab kita bersama. Perkara ini harus dikomunikasikan dengan serius. Bukan dengan ancaman,” ujarnya.

Zulkarnaini menilai, dalam ini dirinya menyarankan harus adanya sosok kominukator yang menjejaki persoalan Pilkada Aceh di 2022 mendatang. Para petinggi harus merangkul semua pihak untuk membahas perkara ini.

“UU pemilu harus direvisi, dan Pilkada Aceh harus diselenggarakan di tahun 2020. Hal inilah yang mestinya dikomunikasikan ke Jakarta. Maka, dalam perkara ini kita butuh sosok komunikator yang handalm,” sebutnya.

Sebagaimana dilansir laman resmi KPU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak rencana revisi UU Pemilu. Mereka ingin tetap melaksanakan Undang-undang Pemilihan Umum dan Undang-undang Pilkada yang sudah ada.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan UU Pemilu belum perlu direvisi. Sebab, UU itu masih mengatur rangkaian pemilu di Indonesia hingga 2024.

“UU tersebut belum dilaksanakan. Tidak tepat jika belum dilaksanakan, sudah direvisi. Mestinya, dilaksanakan dulu, kemudian dievaluasi, baru kemudian direvisi jika diperlukan,” katanya.

Total
21
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Golkar Aceh Jaya Dukung TM Nurlif Maju Sebagai Calon Gubernur Aceh

Next Article

Bea Cukai Aceh Musnahkan Ayam Ilegal asal Thailand

Related Posts