Dugaan Penggelapan DD Berkedok Bimtek, NGO HAM Aceh Bakal Lapor Kapolri

Ilustrasi. Foto by redaksi24.com

Koala NGO HAM (Hak Asasi Manusia) Aceh menduga adanya potensi penggelapan dana desa secara masif dan terbesar yang terjadi di Bireuen.

Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad mengatakan, hal itu diketahui oleh pihak berawal dari keluhan masyarakat gampong (desa).

Warga merasa dana desa yang ada saat ini tidak lagi memberi manfaat apa-apa untuk masyarakat.

“Akibat belanja publik gampong telah dimanfaatkan secara melawan hukum oleh aparatur gampong bekerja sama dengan pihak-pihak bekedok lembaga pelatihan,” kata Zulfikar, pada Jumat (18/6/2021) melalui siaran pers.

Ia menyampaikan, dugaan penyalahgunaan dana desa berkedok kegiatan bimbingan teknologi (bimtek) setidak telah merugikan anggaran dana desa.

“Merugikan anggaran dana untuk 609 gampong di Bireuen lebih kurang Rp58 miliar dan besar kemungkinan akan lebih,” ucapnya.

Dari analisa Koalisi NGO HAM Aceh setelah menurunkan tim ke Bireuen, ditemukan dugaan kuat penyelewengan dana desa dengan penyalahgunaan kewenangan dari institusi dan pejabat negara.

Di antaranya, mulai dari muspida plus sampai ke muspika plus serta Aparatur desa yang menamakan diri Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG).

Kegiatan tersebut diduga melanggar sejumlah prosedur formil yaitu Permendagri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa, Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong serta Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

Selain itu, diduga tidak adanya Laporan pertanggungjawaban (Lpj) yang memenuhi aturan dan standar pelaporan keuangan sebagaimana diatur di Republik Indonesia sebagai laporan pemerintahan untuk kegiatan bimtek.

Selanjutnya, diduga terjadi penggelembungan (markup) biaya kegiatan karena tidak merujuk pada aturan penetapan harga barang dan jasa.

“Hingga biaya per pelatihan menjadi fluktuatif dan terkesan ditetapkan suka-suka penyelenggara tanpa mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan dana desa yang notabenenya adalah dana negara,” jelas Zulfikar.

Diduga kasus ini juga ada melibatkan oknum institusi negara dalam memastikan terselenggaranya bimtek yang bukan bagian dari tupoksi kelembagaan mereka.

Dugaan potensi penggelapan pajak negara yang dibebankan secara aturan pada penyediaan barang dan jasa pada pemerintahan desa atau gampong.

Temuan sementara ini, dikatakan Zulfikar, akan menjadi dasar pihaknya untuk bersurat dengan pihak kementrian, kapolri dan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan pengawasan ke Bireuen.

“Koalisi akan bersurat dengan kapolri, Jaksa Agung, Mentri Keuangan, Mentri Desa dan Mentri Dalam Negeri,” ungkapnya.

Koalisi NGO HAM Aceh juga sedang merampungkan legal opinion sebagai bahan laporan tindak pidana yang tergolong pada kejahatan terhadap keuangan negara.

Sebab, gampong adalah unjung tombak pertahanan atau penyelamatan ekonomi negara sebagaimana dimaksud dalam visi dan misi presiden Republik Indonesia tentang target pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat di gampong.

“Jadi jangan main-main dengan dana desa,” tegasnya.[]

Total
0
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Kapal Keamanan Laut Thailand Selamatkan Nelayan Aceh

Next Article

Wapres Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Daring

Related Posts