Effendi Hasan: Pilkada 2024 Upaya Pelemahan UUPA

Pengamat politik, Effendi Hasan. (Foto/Tribun)

Terkait rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan 2024, pengamat politik Universitas Syiah Kuala (USK) Effendi Hasan, mengatakan hal tersebut sebagai upaya-upaya pelemahan pada Undang-Undang Pemerintah Aceh.

“Jika dilaksanakan pada 2024, hal tersebut ada upaya-upaya pelemahan UUPA, itu konsekuensinya,” kata Effendi Hasan kepada wartawan, Rabu (4/2/2021).

Seharusnya, kata dia, pemerintah pusat harus menghargai keistimewaan yang dimiliki Aceh. Karena Aceh memiliki regulasi tersendiri terkait pilkada yang harus dilaksanakan tahun 2022.

“Aceh tidak bisa digeneralkan dengan provinsi lain di Indonesia. Karena Aceh punya kekhususan sendiri. Ada regulasi atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, ada qanun yang menetapkan bahwa pilkada dilaksanakan pada tahun 2022,” ujar Effendi.

Effendi mengatakan, seharusnya lembaga DPRA dan Pemerintah Aceh berusaha meyakinkan pusat soal kekhususan itu.

“Di dalam qanun ada menjelaskan tentang pilkada Aceh. Itu yang harus diyakinkan kepada pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat dalam setiap kebijakan tidak menyamakan Aceh dengan wilayah lainnya,” tuturnya.

Dalam konteks ini, kata Effendi, Aceh sudah jelas beda dengan daerah lain karena memiliki kekhususan. Tapi, harus ada kerja nyata dari pihak eksekutif dan legislatif untuk membangun komunikasi politik dengan pemerintah pusat.

“Sekarang lagi dibahas, jadi momen penting untuk membangun komunikasi politik itu. Sehingga ada alasan bahwa Aceh bisa melaksanakan pilkada 2022,” sebut Effendi.

Ia juga menilai, saat ini pihak eksekutif dan legislatif tidak memanfaatkan momen, jadi terkesan seperti tak acuh. Semestinya mereka sudah mengetahui tentang pilkada dan sudah membahasnya.

Jika pilkada dilaksanakan tahun 2024, Effendi memprediksi Aceh akan banyak mengalami kerugian. Hal itu disebabkan karena banyak pejabat dengan status masa jabatan sementara hingga dua tahun.

“Oleh karena itu, eksekutif dan legislatif harus segera membahas ini dengan pemerintah pusat, karena sekali lagi, ada dasar kita UUPA dan qanun,” pungkasnya. (Fd)

Total
26
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Jalan Penghubung Abdya-Gayo Lues Ditargetkan Tuntas 2022

Next Article
5 Nelayan Aceh Positif Corona Jalani Isolasi di Wisma Atlet

5 Nelayan Aceh Positif Corona Jalani Isolasi di Wisma Atlet

Related Posts