Eks Mensos, Juliari Batubara Ditahan di Lapas Tangerang

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan penasihat hukumnya Maqdir Ismail mengikuti sidang pembacaan vonis dari Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK Jakarta.
Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan penasihat hukumnya Maqdir Ismail mengikuti sidang pembacaan vonis dari Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK Jakarta, Senin (23/8/2021). (ANTARA/HO-Desca Lidya Natalia)

Eks Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Juliari Batubara dieksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (22/9/2021). Koruptor dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 itu dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten.

Di tempat ini, eks Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia itu nantinya akan menjalani hukuman pidana 12 tahun penjara.

“Jaksa eksekusi KPK Suryo Sularso pada hari Rabu (22/9) telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor atas nama terpidana Juliari P Batubara yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara memasukkannya ke Lapas Kelas 1 Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dilansir dari Antara, pada Kamis (23/9/2021).

Juliari juga dijatuhi denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Juliari wajib membayar uang pengganti sejumlah Rp14,5 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 bulan setelah perkara berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dirampas untuk menutupi uang pengganti.

Bila nantinya harta benda eks Menteri Sosial Republik Indonesoa tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Politikus PDIP itu juga dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Dalam perkara tersebut, Juliari P Batubara selaku Menteri Sosial RI periode 2019-2024 dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, sebesar Rp1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja, serta uang sebesar Rp29,252 miliar dari beberapa penyedia barang lain sehingga totalnya mencapai Rp32,482 miliar.

Tujuan pemberian suap itu adalah karena Juliari menunjuk PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude yang diwakili Harry Van Sidabukke, PT Tigapilar Agro Utama yang diwakili Ardian Iskandar, serta beberapa penyedia barang lainnya menjadi penyedia dalam pengadaan bansos sembako.

Uang suap itu diterima melalui perantaraan Matheus Joko Santoso yang saat itu menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako periode April-Oktober 2020 dan Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Kemensos sekaligus PPK pengadaan bansos sembako Covid-19 periode Oktober-Desember 2020.

Matheus Joko dan Adi Wahyono juga menggunakan fee tersebut untuk kegiatan operasional Juliari selaku Mensos dan kegiatan operasional lain di Kemensos, seperti pembelian ponsel, biaya tes swab, pembayaran makan dan minum, pembelian sepeda Brompton, pembayaran honor artis Cita Citata, pembayaran hewan kurban, hingga penyewaan pesawat pribadi.

Terkait dengan perkara ini, Matheus Joko Santoso telah dijatuhi vonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp450 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1,56 miliar subsider 1,5 tahun penjara.

Sementara itu, Adi Wahyono divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp350 juta subsider 6 bulan kurungan.[mu]

Total
2
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Petugas memeriksa sertifikat vaksinasi penumpang kapal penyeberangan di pintu masuk Pelabuhan Calang, Aceh Jaya

Penumpang Kapal di Pelabuhan Calang Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Next Article
vaksinasi massal.

Sudah 51 Ribu Warga Aceh Tamiang Divaksinasi

Related Posts