Fadhil Rahmi: Perjuangan Pilkada Aceh 2022 Wajib

Anggota DPD RI asal Aceh, Fadhil Rahmi. (Dok. Ist)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Fadhil Rahmi, menegaskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Aceh wajib dilaksanakan tahun 2022. Hal ini menanggapi permintaan Komisi Pemilihan Umum kepada KIP Aceh untuk tidak menjalankan tahapan Pilkada di tahun tersebut.

Ia menjelaskan, Pilkada di Aceh sudah termaktub dalam Pasal 65 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. Bahwasanya, Aceh melaksanakan Pilkada setiap lima tahun sekali.

“Ya harus diperjuangkan itu, soal mukhalif atau berbeda dengan UU Pilkada pusat, itu masalah lain. Undang-Undang PA ini ada karena ada MoU Helsinki, maka dari itu kita diberi kekhususan oleh Jakarta,” kata Fadil kepada readers.ID, Minggu (14/2/2021).

Menurutnya, permintaan KPU terkait penghentian tahapan Pilkada 2022 adalah tindakan yang sudah mengangkangi UUPA.

“KPU mencoba berada pada porsinya. Tapi sesungguhnya kalau kita ingin jujur, apa  yang dilakukan tersebut sudah mengangkangi apa yang kita yakini dan apa yang secara hierarki hukum lebih tinggi. Mengangkangi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006,” jelas Fadil.

Selain itu, senator asal Aceh ini juga menegaskan akan terus mendorong setiap elemen di Aceh, baik politisi maupun elemen masyarakat untuk meyakini Jakarta, bahwa Aceh akan tetap berjalan dan melanjutkan proses tahapan Pilkada 2022.

Ia menyebutkan, pada prinsipnya DPD dari daerah untuk Indonesia. Mestinya, harus mengedepankan kepenuhan daerah. “Saya yakin setiap DPD memperjuangkan kekhususan daerah. Tak hanya Aceh, kekhususan daerah Papua dan daerah istimewa lainnya,” ungkap Fadhil.

Ia juga menolak adanya unsur pelemahan terhadap UUPA hanya karena banyak pihak yang masih belum memahami konteks undang-undang itu.

“Kita harus mengambil porsi lebih untuk memperkenalkan, menyosialisasikan kepada semua stakeholder di tingkat pusat, bahwa ini seperti ini. Karena memang untuk tampil beda itu tidak serta merta bisa diterima langsung, Aceh beda dengan daerah yang lain,” kata Fadhil.

Ia menyarankan, saat ini pihak internal DPD perlu menyatukan tekad dan kekuatan guna meyakinkan Pemerintah Indonesia terkait keistimewaan yang dimiliki Aceh.

“Makanya, sekarang perlu kekuatan kita, pikiran kita, tenaga kita untuk itu. Memperjuangkan Pilkada 2022 itu wajib, karena kalau enggak, hana yum tanyoe bak mata Jakarta nyan (enggak ada harga kita di mata Jakarta),” pungkas Fadhil.

Total
2
Shares
2 comments

Tinggalkan Balasan

Previous Article
D'Energy Cafe & Traditional Food yang berada di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Lamsayeun, Kabupaten Aceh Besar akan memberikan diskon besar-besaran pada Ulang Tahun (Ultah) ke-2 untuk pelanggannya.

Merayakan Ultah, D’Energi Cafe Diskon Besar-Besaran

Next Article

Usia Satu Dekade, BFLF Konsisten Layani Masyarakat Kurang Mampu

Related Posts