Hari Perempuan Internasional (1): Menyelisik Ruang Aman, Hari Ini

Menyelisik Ruang Aman Hari Ini
Dok. Puluhan pegiat perempuan menggelar aksi memperingati Hari Perempuan Sedunia, Maret 2019 silam. Salah satu tuntutannya adalah penerapan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Tahun 2020 lalu, legislatif mencabut pembahasan RUU PKS itu dari Prolegnas, sehingga upaya pemulihan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di Indonesia masih harus menempuh jalan panjang, hingga kini. [Readers.ID/Fuadi Mardhatillah]

Endang Setianingsih masih menggulirkan jemari ke layar telepon genggamnya. Ia berusaha memilah lembaran data digital yang ingin diteruskannya ke readers.ID, Rabu (3/3/2021). Data itu tak lain rekap kasus kekerasan terhadap perempuan sejak tiga tahun terakhir.

“Meningkat setiap tahunnya,” kata psikolog dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh ini, saat ditemui di kantornya.

Endang tengah merinci soal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Aceh. Catatannya, KDRT menempati peringkat tertinggi dari sekian bentuk kasus kekerasan lainnya yang menimpa perempuan Aceh dalam kurun 2018-2020.

Hal ini lantas menyingkap keprihatinan bagi Endang. Pasalnya, sebelum tahun 2018 silam kekerasan dalam rumah tangga masih berada di peringkat kedua di bawah angka kasus kekerasan psikis. Namun trennya memang naik turun.

Tahun 2016 misalnya, angka KDRT mencapai 203 kasus. Lalu melonjak jadi 319 kasus tahun berikutnya. “Hanya dalam tempo setahun, naik 116 kasus waktu itu,” ujar Endang.

Namun angka itu sempat melandai pada 2018, yakni 280 kasus. “Tapi jangan salah,” tukas Endang. Di tahun tersebut KDRT justru mulai dominan dan kian bertambah setahun berikutnya.

Ia bahkan mengatakan, 2019 menjadi tahun tertinggi kasus KDRT dalam empat tahun terakhir. Sedikitnya 354 kasus kekerasan terjadi. Meski jumlahnya turun di tahun 2020, namun KDRT tetap jadi kasus paling dominan.

Muara Kekerasan Lainnya

Mengamati jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang terus berada di atas 200 kasus setiap tahunnya, Endang mengaku gamang. Menurutnya, dampak kekerasan itu kerap berkelindan dengan kasus kekerasan lain yang menyusul kemudian. Salah satunya penelantaran anak.

“Itu mengkhawatirkan, saya kira. Karena di situ orang tua saja tidak bisa memanajemen dirinya sendiri dengan berbagai persoalan, sehingga dalam kasus KDRT sendiri saya melihat yang jadi korban adalah anak,” ujar Endang.

Dalam banyak kasus yang ditanganinya, kasus KDRT sering berujung pada perceraian. Kendati itu dinilai salah satu cara menyudahi kekerasan, namun masalah baru timbul. Terutama soal hak asuh dan tanggung jawab menafkahi anak-anak.

Bak simalakama, jika kasus kekerasan itu tak dapat diselesaikan secara damai maupun melalui perceraian, ini malah berpeluang menimbulkan kekerasan lainnya. Misalnya, ketika salah satu pihak menginginkan perceraian, namun di pihak lain menolaknya, situasi bisa kembali gaduh.

“KDRT ini saya lihat tidak selesai dengan bercerai, ternyata ada proses penolakan lagi sehingga ada kekerasan lagi,” imbuhnya. Sontak, rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi keluarga, justru menyibak luka bagi penghuninya, terutama perempuan dan anak.

Dilatari Ego

Amatan Endang, kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dipicu keegoisan masing-masing individu. Endang juga tidak menampik, jika kebanyakan kasus KDRT diawali adanya perselingkuhan yang dilakukan salah satu pihak.

Kemudahan mengakses media sosial, ungkapnya, juga memicu kasus KDRT. Sebab, melalui media sosial, seseorang bisa dengan mudah menjalin komunikasi dengan orang lain yang diperkirakan berujung dengan perselingkuhan.

Kendati demikian, Endang menengahi. Ia tak ingin menyasar pihak manapun untuk dipersalahkan, baik laki-laki maupun perempuan. Karena berkaca dari banyak kasus, sumber masalah KDRT menurutnya adalah ego. Bisa dalam hal penggunaan media sosial, manajemen keluarga dan keterbukaan masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

“Banyak juga perselingkuhan terjadi. Kalau misalnya tidak cermat memanfaatkan media sosial, kasus-kasus itu akan tinggi. Media sosial memiliki pengaruh sendiri dan itu sangat mempengaruhi,” jelas Endang.

Ia juga berpesan, keinginan untuk berkeluarga sejatinya merupakan sikap yang dilatari kesiapan, salah satunya kecerdasan emosional.

“Sehingga setiap permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik, dengan cara komunikasi, supaya hal ini tidak berlarut-larut,” pungkasnya.

Pelaku Orang Terdekat

Selain kekerasan dalam rumah tangga, kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang menimpa perempuan juga penting menjadi sorotan. Selain angkanya yang menanjak, penindakan hukum terhadap para pelaku pelecehan juga menuai persoalan.

Menurut PPA, vonis hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada para pelaku dinilai kurang tepat dan terlalu ringan. Padahal dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terdapat beberapa pilihan hukuman bagi pelaku.

Jika merujuk Qanun Nomor 6 Tahun 2014, pada pasal terkait pemerkosaan disebutkan bahwa hukuman terhadap pelaku berkisar di antara cambuk, denda, atau penjara. Yang disesalkan, kata Endang, penegak hukum justru sering menjatuhkan hukuman cambuk.

Endang Setianingsih
Endang Setianingsih

“Kita sendiri sebenarnya ingin pelaku divonis dengan hukuman penjara yang maksimal supaya ada efek jera, bukan dengan cambuk. Terpidana kan pelaku pemerkosaan, ini bukan kasus zina,” tegasnya.

Endang menyiratkan penindakan hukum yang timpang dapat melanggengkan impunitas terhadap pelaku. Hal ini pula yang menjadi kendala paling besar dari penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Kendala-kendala seperti ini yang akhirnya penjahat itu seakan banyak dilindungi baik oleh masyarakat maupun lainnya,” tambahnya.

Impunitas juga memperparah trauma terhadap korban. Mengacu Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2021, kekerasan terhadap perempuan paling besar terjadi di ranah privat, mencapai 65 persen atau 1.404 kasus dari berbagai wilayah di Indonesia.

Sedangkan sisanya berada di ranah publik/komunitas sebanyak 706 kasus (33 persen) dan di ranah negara sebanyak 24 kasus (1 persen). Adapun pelaku yang paling banyak dalam kasus-kasus itu ialah kalangan orang-orang terdekat korban.

“Mereka (pelaku) rata-rata punya relasi personal dan sangat dikenal oleh korban, relasi itu tampak dari hubungan pelaku dengan korbannya,” tulis Komnas Perempuan dalam laporan bertajuk ‘Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19’ yang dirilis 5 Maret 2021 itu.

Tak pelak, perempuan penyintas kekerasan kerap mengalami trauma yang mendalam. Terlebih jika pelakunya orang terdekat, yang usai dicambuk, akan dengan cepat kembali lagi ke sekitar lingkungan tempatnya tinggal. Jika penyintas bakal melihat lagi sosok tersebut, maka traumanya pun akan berkepanjangan.

Karenanya, Endang berharap para pemangku kebijakan bisa meninjau kembali serta mempertimbangkan lagi setiap mengambil suatu keputusan terutama untuk memvonis pelaku pemerkosaan.[acl]


Baca Juga:

Editor: Fuadi Mardhatillah

Total
9
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

19.500 Alumni Kartu Prakerja Bakal Dapat KUR

Next Article

Infografis: Angka Kekerasan dalam Rumah Tangga

Related Posts
Read More

Kata Gen-Z Soal Vaksin

Wajahnya tertutup masker hitam sambil menenteng beberapa lembar kertas menuju meja skrining. Sesekali ia menyeka rambutnya sembari membuang…