Hari Perempuan Internasional (3): Yang Bertahan di Pusaran Trauma

Ketua Divisi Kampanye dan Advokasi KontraS Aceh, Azharul Husna. [readers.ID/Adam]

Sembari mengeratkan jaketnya ke badan, Azharul Husna menoleh ke cangkir kopi yang belum juga tandas. Ia lalu menyeruput sesekali, lalu membiarkan aroma kopi itu meruap. Hawa yang timbul sejenak menghangatkannya dari udara lembap usai hujan di Sabtu (6/3/2021) petang itu.

Nana –demikian panggilan akrabnya, tak sendiri. Readers.ID menyapa ketika ia sedang duduk santai bersama temannya di salah satu kedai kopi di seputaran Jalan T Nyak Arief. Dari caranya merespons, Nana tampak pribadi yang adaptif. Saat berbasa-basi, ia memang tak sungkan menyelipkan humor untuk mencairkan suasana.

Namun, keceriaan itu juga yang menyibak rangkaian perjalanan hidup.

Berawal dari masa kecilnya yang berjarak dengan sang ayah, Nana mulai terlatih untuk peka pada keperempuanannya. Ditambah lagi situasi di tempat tinggalnya, Teupok Teungoh, salah satu kawasan ‘merah’ di Lhokseumawe ketika konflik, membuatnya terbiasa mendengar dentuman senjata dan kabar kematian.

Saat masih belia, Nana tak punya ruang untuk bertanya lebih perihal situasi itu. Yang pasti, ketika intensitas konflik meningkat di tahun 90-an, kaum lelaki di Teupok Teungoh tak punya banyak pilihan, kalau tidak bergabung dengan GAM, mereka terpaksa kabur ke luar daerah menghindari ancaman. Tak terkecuali ayahnya.

“Sehari-hari saya lihat keadaan ibu yang sering ditinggal ayah, karena situasi (konflik) ia terpaksa mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Dalam situasi serba kalut, kami sekeluarga berusaha tetap bertahan,” ujar Nana.

Jiwa kemanusiaannya mulai terasah saat peristiwa bencana gempa dan tsunami menghantam Aceh, Desember 2004 silam. Nana yang ketika itu menjabat Sekretaris OSIS di SMP Negeri 3 Lhokseumawe, mengajak teman-temannya menggalang bantuan untuk korban bencana di Banda Aceh.

“Itu paling berkesan, karena pertama kali merasakan jadi relawan untuk membantu korban bencana,” kata Nana.

Beberapa tahun berselang, dari SMA hingga lanjut ke bangku kuliah, Nana memilih vakum dari dunia organisasi. Namun ia sempat menempa ilmu di Sekolah Demokrasi, tak lama usai menuntaskan studinya di jurusan pendidikan STAIN Malikussaleh pada 2013.

Rutinitas itu kemudian mengarahkan minatnya ke Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Disana lah Nana mulai bergelut dengan isu-isu perempuan. “Saya mulai belajar akar ketimpangan antara laki-laki dan perempuan,” imbuhnya.

Di tahun 2015, Nana mulai aktif di Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK). Ia mulai menyelami isu yang lebih spesifik, yakni kekerasan terhadap perempuan di masa konflik Aceh.

Tak butuh waktu lama, RPuK lalu menugaskannya ke Nisam Antara, satu desa di pedalaman Aceh Utara. Disanalah tersingkap banyak cerita.

BACA JUGA: Hari Perempuan Internasional (1): Menyelisik Ruang Aman, Hari Ini

Kesakitan Jangka Panjang

“Berbagai temuan fakta yang menimpa perempuan Nisam saat konflik silam, saya dengar langsung dari para penyintas. Terus terang, saya tersentak, kekerasan yang mereka alami sangat traumatik,” kata Nana lirih.

Bermacam bentuk kekerasan, dari pemerkosaan, penyiksaan hingga pembunuhan terjadi di masa lalu. Bagi Nana, persoalan yang menimpa kaum perempuan tidak bisa dilihat secara tunggal. Kekerasan yang mereka alami semasa konflik, diperparah beban ganda dan ketimpangan relasi yang dilanggengkan masyarakat, tentu bukan hal yang mudah untuk dipulihkan.

Pengalaman itu pun sampai kini tak pernah luput di ingatannya. Selama 2,9 tahun Nana belajar dan berinteraksi langsung dengan sejumlah penyintas konflik dari Gampong Alue Papeun, Seumirah hingga Nisam Antara. Hingga momen perdamaian tiba pada 15 Agustus 2005 pun, trauma itu belum juga terobati.

“Tak terbayangkan, beragam kekerasan menimpa perempuan Aceh, padahal mereka tidak tahu apa-apa tentang gejolak perang dan politik nasional. Namun, dalam konflik panjang itu, yang menjadi korban berlapis itu adalah mereka,” kata Nana.

Ada satu cerita yang paling menyesakkan jika diingatnya lagi. Nana mengenal seorang perempuan di Nisam Antara yang kehilangan suaminya karena konflik belasan tahun lalu. Namun sang istri terus dibekap penantian.

“Sampai hari ini perempuan tersebut masih menyediakan baju koko dan alas shalat untuk suaminya setiap hari raya tiba. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha,” kenangnya.

Nyaris seluruh korban konflik berada dalam kondisi memprihatinkan. Selain fisiknya yang cacat akibat disiksa, psikologi dan mentalnya juga trauma berat sampai sekarang. Nana mengaku sesal tiap kali mengingat hal itu.

“Pemerintah kurang memperhatikan nasib mereka, 15 tahun sudah Aceh berdamai, namun tak ada kompensasi yang benar-benar sepadan untuk mereka. Adakah permintaan maaf dari negara atas siksaan yang mereka terima tanpa sebab? Tidak, mereka tidak pernah dapat pengakuan itu,” ujar Nana.

Namun bersama RPuK, Nana berupaya memfasilitasi beberapa kebutuhan administrasi korban yang sempat terhambat akibat konflik. RPuK menggagas program one day service (sistem pelayan satu hari).

“Disitu perempuan di Nisam Antara bisa memiliki KTP, KK, Akte, dan Buku Nikah. Perlu difasilitasi lantaran akses administrasi di Pemkab Aceh Utara yang jauh di Lhoksukon,” pungkasnya.

BACA JUGA: Hari Perempuan Internasional (2): Jejak Perjuangan Seabad

Bergiat di KontraS

Konsen di isu konflik masa lalu, langkah Nana pun berlanjut ke Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh. Ia bertolak ke Banda Aceh tahun 2018. Di lembaga ini Nana membidangi Divisi Kampanye dan Advokasi.

Nana juga terlibat dalam penelitian KontraS soal kasus-kasus penghilangan paksa di Aceh. Riset lapangan juga lah yang mempertemukannya dengan anggota keluarga korban.

Rasa empatinya kembali ditempa, sekaligus memotivasi dirinya untuk terus bergiat di lembaga ini.

“Konsistensi dan komitmen kawan-kawan di KontraS begitu sungguh-sungguh, saya belajar banyak disini, sudah seperti gudang ilmu, terutama berkaitan dengan hukum, ini tentu hal baru buat saya yang dulunya berlatarbelakang ilmu pendidikan,” kata Nana.

Sejak berada di KontraS, ia merasakan ada tantangan yang sangat besar terkait pengarusutamaan nilai-nilai hak asasi manusia di kalangan generasi muda. Apalagi jika bicara konteks Aceh pasca damai, dimana Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tengah berkutat mendokumentasikan fakta masa lalu sambil terus mendorong pemulihan bagi korban. Keadilan transisi, ujarnya, masih jadi istilah yang asing. Karena itu perlu terus dipelajari, khususnya bagi muda-mudi yang besar di wilayah konflik.

Diakui juga, tak sedikit generasi muda di Aceh yang mulai berjarak dengan sejarah masa lalu mereka. Secara perlahan ingatan tersebut makin memudar ketika generasi terus berganti. Sementara di sisi lain, para korban masih menaruh harapan bahwa keadilan akan datang untuk mereka, kendati harus menunggu bertahun-tahun.

“KKR sempat merekomendasikan reparasi mendesak, yang disambut dengan SK Gubernur Aceh pada Juli tahun lalu, ada 245 yang perlu segera mendapat reparasi, namun sampai sekarang mana realisasinya? Hingga kini korban masih menanti,” ucap Nana.

BACA JUGA: Ibu yang Dipenjara Bersama Bayinya Dipastikan Bebas 14 Maret 2021

Perempuan Hari Ini

Tak hanya tersisih dari pusaran pemulihan pasca konflik, 15 tahun kemudian pun, perempuan di Aceh masih dibayang-bayangi ancaman kekerasan. Dari berbagai catatan, angka kekerasan fisik maupun pelecehan seksual dari tahun ke tahun terus memprihatinkan.

“Penanganan atas kasus-kasus tersebut belum menemukan efek hukum yang sesuai terhadap pelaku, konon lagi bicara pemulihan korban,” ungkap Nana.

Persoalan utama dari penerapan hukum atas kekerasan yang menimpa perempuan, terpaut pada dualisme hukum. Karena Aceh secara khusus menerapkan Qanun Jinayat. Di qanun ini, sambung Nana, kekerasan terhadap perempuan tidak didefinisikan secara holistik.

Ia menjelaskan, qanun hanya menyasar dua kekerasan terhadap perempuan, yakni perkosaan dan pelecehan seksual. Padahal secara nasional ada aturan yang lebih lengkap.

Untuk kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, ada UU Penghapusan KDRT. Demikian juga menyangkut pelecehan seksual, saat ini tengah digodok RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang di dalamnya mendefinisikan sedikitnya 15 jenis kekerasan. “Jadi lebih lengkap,” ujarnya.

Di sisi hukuman, lanjut Nana, penerapan qanun juga kerap dipersoalkan. Meski qanun memuat tiga jenis hukuman (cambuk, penjara atau denda), namun pelaku kasus kekerasan seksual seringkali dijatuhi vonis cambuk.

“Sehingga gagal memberikan efek jera kepada para pelaku,” ujar Nana.

Ia khawatir, hukuman yang singkat itu dapat memperparah angka kekerasan. “Karena bila pelaku kekerasan seksual hanya dihukum cambuk, tak bisa menutup kemungkinan para penjahat seksual atau pelaku kekerasan leluasa hidup di Aceh ini.”

Editor: Fuadi Mardhatillah

Baca Juga

Total
17
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Pesantren di Aceh Barat Terbakar, Diduga Akibat Obat Nyamuk

Next Article

Gatot Nurmantyo Pernah Ditawari Lengserkan AHY: Moral Saya Tak Terima

Related Posts