Hari Perempuan Internasional (4): Ruang Gerak yang Terlalu Sempit

Hotli Simanjuntak | readers.ID
Hotli Simanjuntak | readers.ID

Perempuan dan desa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai wujud terselenggaranya administrasi kecil pemerintahan, sudah semestinya pada tingkat desa kaum perempuan dilibatkan sebagai salah satu pihak yang berperan penting.

Bukan tanpa dasar, peran penting perempuan dalam sebuah desa tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Bahkan melalui UU ini, perempuan bisa menjadi ancaman untuk merebut ranah-ranah yang selama ini didominasi oleh laki-laki di desa.

Kendati adanya UU tersebut, keikutsertaan perempuan dalam pembangunan desa terutama dalam proses pembuatan kebijakan masih sangat rendah, di mana perempuan masih dianggap terpaku dalam urusan privasi.

Padahal, jika berkaca pada sejarah peran perempuan dalam memperjuangkan bangsa sangat besar. Mulai dari  kepala negara hingga berperan sebagai panglima perang sekali pun.

BACA JUGA: Hari Perempuan Internasional (1): Menyelisik Ruang Aman, Hari Ini

Direktur Katahati Institute, Raihal Fajri, mengungkapkan rendahnya partisipasi kaum hawa jika dilihat pada tingkatan yang paling dasar (Gampong) disebabkan karena ruang gerak yang terlalu sempit.

Sehingga mengakibatkan perempuan tampak cenderung tidak ada peran dalam memberi saran atau menjalankan roda pemerintahan, khususnya di tingkat desa.

“Tidak terlibatnya perempuan dalam suatu desa, bisa saja disebabkan karena program yang misalnya seperti mengadakan rapat di malam hari yang mengakibatkan perempuan-perempuan tidak bisa hadir,” kata Raihal kepada Readers.ID (7/3/2021).

Direktur Eksekutif Katahati Institute, Raihal Fajri. [Dok. mediatorsbeyondborders.org]

Aktivis pendamping masyarakat itu mengatakan, seharusnya tidak ada hal yang dapat membendung perempuan untuk terlibat langsung atau bahkan memegang kendali suatu roda pemerintahan desa. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan dan regulasi yang mengaturnya.

Namun tak dapat dipungkiri meski ada kebijakan, kata Raihal, kasus perlawanan terhadap keuchik perempuan juga kerap terjadi. Seperti, yang terjadi di beberapa desa di Aceh.

“Kebijakannya ada, tidak ada pelarangan, tapi kondisi kadang-kadang yang melakukan perlawanan terhadap perempuan. Ya memang politik,  ya soal mengalahkah lawannya,” sebut Raihal.

Peran Perempuan Menanjak Perlahan

Tidak melulu harus terkekang karena persoalan gender dan berada pada level di bawah laki-laki. Raihal mengatakan, peran perempuan ditaraf gampong saat ini mulai menanjak perlahan. Yakni, mulai dilibatkan dalam struktur pemerintahan desa, salah satunya dalam lembaga ‘Tuha Peut’ Gampong.

Hal ini tidak bisa dipandang remeh, secara konsep dalam lembaga ‘Tuha Peut’, peran perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan, baik dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi masyarakat maupun dalam merumuskan kebijakan Gampong.

BACA JUGA: Hari Perempuan Internasional (2): Jejak Perjuangan Seabad

Amatan Raihal, tak hanya sebatas sudah terlibat dalam struktur pemerintahan. Berawal dari keterasingan dan tidak dilibatkan dalam berbagai rapat, saat ini juga sudah terdapat berbagai kelompok perempuan yang tergerak untuk bisa melibatkan diri dalam memberi usulan soal kebijakan yang akan diputuskan dalam ranah desa.

Salah satunya ialah seperti Balee Inong, wadah kaum hawa yang berperan dalam menampung aspirasi untuk memberdayakan perempuan, baik dalam hal ekonomi hingga politik sekalipun.

“Secara kebijakan sejauh ini sudah ada sekarang, perempuan disediakan ruang. Kemudian selain di bagian Tuha Peut, perempuan juga terlibat dalam bagian struktur-struktur lain, kayak posyandu, istri teungku dan lainnya, Tetapi secara lebih luas saat ini sudah on the track lah,” jelasnya.

“Artinya kehadiran perempuan di struktur pemerintahan sudah mulai kelihatan, karena kebijakan sudah ada dan perannya sudah mulai terlihat meski juga ada tantangan kiri kanan,” sambung Raihal.

Butuh Reusam Baru

Berkaca dari peristiwa-peristiwa lampau yang melanda Aceh, Raihal berharap pemerintah perlu menerbitkan Reusam Gampong (kebijakan desa) baru untuk menempatkan perempuan agar memiliki derajat yang sama dengan kaum adam.

Di mana, saat terjadinya kondisi yang melarat seperti pandemi Covid-19 ini, perempuan tidak menderita efek tambahan lainnya, seperti harus mengajarkan anak di rumah sekaligus harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga yang kacau.

“Saya sangat menyarankan desa saat ini harus mengambil kebijakan dengan membuat reusam. Kita perlu belajar dari konflik, karena dulu saat konflik perempuan juga pernah harus menjadi pencari nafkah dan sekaligus menjadi guru bagi anaknya. Nah ini menjadi terulang lagi, artinya kita tidak pernah menggunakan pembelajaran dulu untuk hari ini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, sebut Raihal, dalam hal ini gampong memiliki tanggung jawab dalam memberikan hak yang adil bagi perempuan. Dikarenakan aparatur pemerintahan yang hari ini mempunyai cukup ruang, salah satunya dengan memiliki anggaran desa.

BACA JUGA: Hari Perempuan Internasional (3): Yang Bertahan di Pusaran Trauma

“Sebenarnya ini menjadi tanggung jawab desa, karena kalau kampung mengambil inisiatif bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama. Maka perempuan tidak sendiri di rumah dalam menghadapi kondisi ini,” katanya.

Jadi, di saat seperti ini seharusnya dana desa tidak lagi digunakan untuk pembangunan fisik saja. Melainkan harus dialihkan untuk memberdayakan perempuan, layaknya memberikan fasilitas pembelajaran atau mengadakan pelatihan bagi perempuan.

Sebab, kata Raihal, saat-saat seperti ini perempuan sangat butuh yang namanya energi baru, karena selain menyelesaikan tanggung jawab rumah tangga, ia juga harus menjadi guru privat bagi anaknya.

“Seharusnya itu tidak hanya menjadi tanggung jawab si perempuan, bukan hanya keluarga, tapi lingkungan juga desa. Jadi saat ini dana itu seharusnya tidak lagi digunakan untuk  pembangunan fisik saja. Tetapi juga harus ke pemberdayaan perempuan, khususnya pada kondisi seperti ini,” jelasnya.[]

Total
16
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Perempuan Terinfeksi Virus Corona

Masyarakat Diminta Tenang, Virus Corona Varian Baru Belum Terdetek di Aceh

Next Article
Ketua PSSI Minta Garuda Muda Tak Cepat Puas

Ketua PSSI Minta Garuda Muda Tak Cepat Puas

Related Posts