ISYEF Aceh: Perlu Peran Milenial Jalankan Ekonomi Syariah

Ketua Indonesia Islamic Youth Economic Forum (ISYEF) Aceh, Fauzan Febriansyah.

Ketua Indonesia Islamic Youth Economic Forum (ISYEF) Aceh, Fauzan Febriansyah menyampaikan, perlu peran aktif milenial dalam menjalankan ekonomi syariah baik di Indonesia maupun di Aceh.

Hal itu disampaikan Fauzan dalam Fokus Grup Diskusion (FGD) di Sabang dengan tema “Selangkah Lebih Maju Bersama Lembaga Keuangan Syariah”.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh lembaga Lingkar Publik Strategis dalam rangka sosialisasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah oleh Biro Perekonomian Setda Aceh, Selasa (9/3/2021) di Mata Ie Resort, Sabang.

Ketua Indonesia Islamic Youth Economic Forum (ISYEF) Aceh, Fauzan Febriansyah

“Perlu peran milenial terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di Aceh,” kata Fauzan.

Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sabang, Reza Badrudin menjelaskan bahwa BSI siap menjadi mitra bisnis para pengusaha milenial dan mendukung Qanun yang merupakan produk hukum pemerintah.

Hadirnya qanun tersebut telah mengubah sistem operasional lembaga keuangan di Aceh, yang semula menerapkan dua sistem konvensional dan syariah, sekarang hanya sistem syariah saja. Pada 4 Januari 2022 mendatang hanya diterapkan sistem syariah di Serambi Makah.

Sementara itu, Koordinator Lingkar Publik Strategis Rizki Ardial mengatakan bahwa kegiatan ini penting dilakukan oleh pemerintah Aceh, mengingat tidak semua masyarakat Aceh paham tentang sistem lembaga keuangan.

Bahkan tidak sedikit yang beranggapan bahwa tidak ada yang membedakan antara sistem lembaga keuangan Syariah dengan yang konvensional.

Ketua Indonesia Islamic Youth Economic Forum (ISYEF) Aceh, Fauzan Febriansyah

Oleh karena itu, jika pemerintah tidak optimal dalam melaksanakan sosialisasi ini, dikhawatirkan akan terjadi polemik dalam kalangan masyarakat Aceh, dan ini sangat mungkin terjadi diakibatkan persoalan-persoalan teknis di lapangan.

“Dengan demikian, pemerintah juga harus memastikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasional di Aceh agar lebih optimal dalam menjalankan fungsinya dan tidak menyulitkan para nasabah dalam pelayanan, baik secara langsung, maupun melalui fasilitas-fasilitas perbankan lainnya,” sebutnya.

Kabid Peraturan Perundang-undangan Sekda Aceh, Muhammad Junaidi menegaskan bahwa penetapan Qanun 11/2018 memiliki lanadasan yuridis yang sangat kuat yaitu UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Maka sejak Qanun tersebut diundangkan 4 Januari 2019 maka sah berlaku bagi penduduk Aceh serta lembaga keuangan dalam teritori Aceh. “Apapun bentuk transaksi dalam wilayah Aceh harus syariah,” sebutnya.[]

Ketua Indonesia Islamic Youth Economic Forum (ISYEF) Aceh, Fauzan Febriansyah

 

Total
12
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Moritza Thaher: Musisi Aceh Berpeluang Tembus Pasar Dunia

Next Article

Kasus 3 Polisi Penembak Laskar FPI Naik Penyidikan

Related Posts