Jeritan Seorang Ibu di Aceh Divonis 3 Bulan Penjara Karena UU ITE

Ilustrasi UU ITE. ©2015 Merdeka.com

Isma Khaira (32) dan bayinya berusia enam bulan harus mendekam di balik jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Lhoksukon, Aceh Utara sejak 19 Februari 2021 lalu.

Isma divonis bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon, Aceh Utara pada 8 Februari 2021.

Wanita asal Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara itu dianggap bersalah karena mencemarkan nama baik seorang keuchik (kepala desa) melalui media sosial facebook. Pengadilan memvonisnya dengan hukuman selama tiga bulan penjara.

Putusan tersebut terbilang lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhoksukon, Aceh Utara sebanyak lima bulan penjara.

Polemik muncul kemudian, Isma memiliki bayi yang masih membutuhkannya seperti menyusui, mengasuh dan juga peluk hangat sang bunda. Sehingga, ia pun ikut membawa bayinya ke Lapas tempat ia dikurung. Persoalan ini menjadi perbincangan publik, baik di media sosial maupun di berbagai ruang diskusi lainnya.

Kabar mengenai adanya narapidana wanita yang membawa bayi ke dalam Lapas Kelas II B Banda Aceh dibenarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Aceh, Heni Yuwono.

Meskipun Heni membantah bayi itu ikut ditahan. Tetapi berdasarkan undang-undang memang diperbolehkan narapidana wanita diperbolehkan membawa anak saat menjalani tahanan – asalkan memenuhi sejumlah persyaratan.

“Itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,” kata Heni Yuwono, Selasa (2//3/2021) kepada readers.ID

Kata Heni, pasal 20 ayat 3 dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur dua tahun.

“Itu bukan ditahan, tetapi ikut saja. Selama ditahan di Lapas masih memberikan tambahan makanan,” kata Heni.

Heni kembali menegaskan, dalam kasus ini pihak Lapas tidak menahan terhadap sang bayi, melainkan hanya menjalani sesuai aturan yang ada. Selama di Lapas, petugas memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan bayi, seperti pemberian susu, popok, dan kelengkapan lainnya.

Tak hanya itu, selama di Lapas Kelas II B Lhoksukon, Isma dan bayinya juga mendapatkan ruangan khusus agar tidak mengganggu narapidana lainnya.

“Ibu itu nanti dikasih ruangan yang ada disediakan tempat tidur bayinya, karena tidak boleh dipisahkan dengan ibunya karena masih bayi,” imbuhnya.

Kasus yang dialami oleh Isma sempat membuat para politisi asal Kabupaten Aceh Utara meminta dilakukan penangguhan penanganan terhadap ibu berusia 32 tahun tersebut.

Menanggapi hal itu, kepala Kanwil Kemenkumham Aceh menyampaikan jika pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangguhan seperti yang diminta.

“Kalau penangguhan itu kewenangan penyidik atau penuntut umum. Kalau di Lapas itu namanya asimilasi atau pembebasan bersyarat,” ujarnya.

Isma dikatakan Heni, selama ini telah menjalani masa tahanan rumah selama 21 hari sebelum vonis diputuskan oleh pihak Pengadilan Negeri Lhoksukon. Nantinya sisa masa kurungan di dalam Lapas yang dijalani wanita itu hanya dua bulan sembilan hari.

Sebelum diketahui, Isma dilaporkan ke Polsek Seunuddon atas pencemaran nama baik melalui media sosial, Facebook, kepada seorang kepala desa di tempatnya tinggal, pada Kamis (2/4/2021).

Ibu berusia 32 tahun itu dalam status media sosialnya mengunggah sebuah video berdurasi 35 detik dan kata-kata tentang pertikaian antara kepala desa dengan keluarganya menyangkut persoalan sengketa tanah.

Merasa difitnah karena tidak sesuai kenyataan, Isma pun dilaporkan ke pihak kepolisian oleh kepala desa yang merasa dirugikan.

Usai mendapatkan semua laporan, penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Aceh Utara menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencemaran nama baik terhadap itu dan menyerahkan Isma ke pihak Kejaksaan Negeri Aceh Utara.

Wanita itu pun mulai mengikuti sidang pertama di Pengadilan Negeri Lhoksukon pada Senin 16 November 2020 dengan tuntutan hukuman lima bulan penjara yang diajukan oleh JPU.

Setelah menjalani 15 kali persidangan, akhirnya majelis hakim memutusakan jika warga Kecamatan Seunuddon itu divonis tiga bulan penjara usai dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. [acl]

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Erupsi Gunung Sinabung Terpapar ke Aceh Selatan dan Aceh Tenggara

Next Article

9 Rumah di Aceh Tengah Hangus Terbakar

Related Posts