Jurnalis Divonis Penjara, AJI Banda Aceh: Tak Pro Kemerdekaan Pers

Roni/readers.ID
Ilustrasi. AJI Banda Aceh saat menggelar aksi demonstrasi menolak penganiayaan terhadap jurnalis. Aksi digelar di Mapolda Aceh, Kamis (15/4/2021). [Roni/readers.ID]

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Palopo yang menjatuhkan vonis 3 bulan penjara kepada jurnalis berita.news Muhamad Asrul. Ia dinilai melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh menyayangkan putusan tersebut karena dianggap tidak pro terhadap kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

“Padahal dewan pers sudah sepakat itu (tulisan Asrul) sebagai produk jurnalistik,” kata Ketua AJI Banda Aceh, Juli Amin saat dihubungi readers.ID, pada Kamis (25/11/2021).

Menurutnya, bila ada sengketa yang menimpa jurnalis semestinya dibawa dan diselesaikan ke Dewan Pers, bukan ke ranah hukum pidana umum. Terlebih kasus yang menimpa Asrul dianggap tidak melanggar etika jurnalistik.

Hal ini, lanjut Ketua AJI Banda Aceh itu, merupakan efek dari UU ITE yang perlahan satu per satu menumbangkan kemerdekaan pers. Padahal sudah jelas ada MoU antara pihak kepolisian, kejaksaan dan Dewan Pers mengatur sengketa berkaitan dengan pers atau jurnalis.

“Kalau sudah menyangkut dengan UU ITE, selalu bertolak belakang,” ungkap Juli.

Jurnalis diminta tak gentar kawal isu korupsi

Ketua AJI Banda Aceh, Juli Amin mengatakan, belajar dari kasus Asrul, jurnalis khususnya di Banda Aceh tak perlu gentar mengawal isu kasus korupsi yang dilakukan pejabat atau siapapun yang terlibat di sana.

Menurutnya, bila laporan jurnalistik menjaga keberimbangan, tidak mencampuradukan opini dan fakta, tidak tendensius dan disiplin verifikasi data, seorang jurnalis akan terbebas dari pelanggaran etika dan delik hukum.

“Disiplin verifikasi data, kemudian diuji dulu datanya. Selanjutnya kedepankan praduga tak bersalah. Kalau itu semua sudah dijalankan, aman,” pungkasnya.

Diketahui Asrul divonis bersalah karena melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE karena menuliskan tiga berita korupsi yang dilakukan anak eks Walikota Palopo Judas Amir, Farid Judas Karim.

Ia kemudian dilaporkan ke polisi oleh Farid atas tiga berita yakni “Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp11 M”, pada 10 Mei 2019; “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas” pada 24 Mei 2019; dan “Jilid II Korupsi jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?” pada 25 Mei 2019.

Dewan Pers menyatakan bahwa ketiga tulisan Asrul adalah produk jurnalistik sehingga meminta Kepolisian untuk memproses sengketa melalui Dewan Pers sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2/DP/MOU/II/2017 pada 10 Februari 2020.

Meski demikian, Asrul tetap diproses secara hukum. Jaksa Penuntut Umum menuntut Asrul dengan pidana penjara 1 tahun penjara. Majelis hakim PN Palopo kemudian menjatuhkannya vonis 3 bulan penjara.[mu]

Total
11
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Humas Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

T Fariyal: Jajanan Sehat Tingkatkan Kualitas Belajar Siswa

Next Article
merdeka.com

Polisi Tahan Lima Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jalan di Simeulue

Related Posts