Kampus dan Pesantren Rawan Terjadi Pelecehan Seksual

Ilustrasi kekerasan seksual. Foto nu.or.id

Belum lekang dalam ingatan publik, sebuah cuitan viral datang dari seorang mahasiswi Universitas Riau (UNRI) berinisial L mengalami pelecehan seksual yang diduga pelakunya  dosen pembimbingnya sendiri menjabat sebagai dekan berinisial SH.

Peristiwa tak terpuji ini terjadi peserta didik berada dalam kondisi tidak berdaya (powerless), atas relasi kuasa dosen yang menempatkan mahasiswa yang dibimbing berada di bawah. Saat itu penyintas melakukan bimbingan skripsi kepada pelaku, Rabu (27/10/2021) sekira pukul 12.30 WIB.

Kejadian ini menambah daftar kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya kampus belum jadi ruang aman bagi peserta didik di Indonesia.

Kasus serupa juga menimpa seorang mahasiswi berinisial H dari salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat. Dia merasakan sulitnya menuntut keadilan kekerasan seksual yang menimpanya di kampus.

Bedanya pelaku kekerasan tersebut merupakan sesama mahasiswa di fakultas yang sama dengan penyintas, dan dikenal sebagai sosok yang berprestasi.

“Awalnya kami takut melaporkan ini karena khawatir pelaku akan dibela, tapi ternyata Kepala Prodi kami terbuka dan membela korban,” kata H dikutip dari bbc.com.

Namun, begitu isu ini diangkat ke tingkat fakultas dan universitas, mereka sempat berhadapan dengan pihak-pihak yang meragukan kesaksian korban.

“Bahkan laporan kami diprosesnya sampai berbulan-bulan,” tutur H.

Merujuk pada survei yang dilakukan Kemendikbud pada 2020, sebanyak 77 persen dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun, 63 persen di antaranya tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir terhadap stigma negatif.

Selain itu, data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan terdapat 27 persen aduan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, berdasarkan laporan yang dirilis pada Oktober 2020.

Berdasarkan laporan tersebut periode 2015-2020 (Agustus) menunjukkan lingkungan pendidikan sudah tidak menjadi tempat yang aman bagi anak didik. Laporan yang diterima Komisi Nasional Perempuan pada 2015 diadukan 3 kasus, 2016 diadukan 10 kasus,  2017 diadukan 3 kasus,  2018 diadukan 10 kasus, meningkat pada  2019 menjadi 15 kasus dan sampai Agustus 2020 telah diadukan 10 kasus.

Kasus yang diadukan tentunya merupakan puncak gunung es, karena umumnya kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan tidak dilaporkan. Namun, jumlah ini menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan nasional harus serius mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Bila ditinjau berdasarkan jenjang pendidikan. Universitas dan pondok-pesantren lembaga yang paling banyak terjadi kekerasan seksual dan diskriminasi.

Tercatat kampus terjadi 14 kasus, menempati urutan paling tinggi terjadi kekerasan seksual dan diskriminasi. Disusul lembaga pendidikan pondok-pesantren sebanyak 10 kasus.

Dari 51 kasus yang diadukan sepanjang 2015-2020, universitas menempati urutan pertama yaitu 27 persen dan pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam menempati urutan kedua atau 19 persen, 15 persen terjadi di tingkat SMA/SMK, 7 persen terjadi di tingkat SMP, dan 3 persen masing-masing di TK, SD, SLB, dan Pendidikan Berbasis Kristen.

Adapun bentuk kekerasan yang dialami yang tertinggi yaitu kekerasan seksual yaitu 45 kasus, angka ini setara dengan 88 persen, yang terdiri dari perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual, disusul kekerasan psikis dan diskriminasi dalam bentuk dikeluarkan dari sekolah sebanyak 5 kasus setara dengan 10 persen. Anak perempuan mendapatkan diskriminasi padahal mereka adalah korban kekerasan seksual (korban perkosaan) atau jika mereka terlibat aktivitas seksual dan kekerasan fisik.

Relasi kuasa dosen kerap terjadi kekerasan seksual di universitas. Biasanya dilakukan oleh dosen pembimbing skripsi dan pembimbing penelitian dengan modus mengajak penyintas keluar kota.

Selain itu terjadi pelecehan seksual fisik maupun non fisik juga terjadi saat bimbingan skripsi yang terjadi dalam kampus maupun luar kampus.

Hal ini seperti terjadi kasus kekerasan seksual di Unri yang menjadi korban adalah mahasiswi yang sedang membimbing skripsi. Penyintas diminta oleh pelaku SH selaku pembimbing datang ke ruangannya, saat itu mereka hanya berdua dalam satu ruangan yang sepi.

Modusnya selaras dengan temuan Komisi Nasional Perempuan, menemukan pelaku pelecehan seksual terjadi saat mahasiswa dihadapkan memiliki kepentingan besar untuk menyelesaikan skripsinya.

Relasi kuasa dosen inilah kemudian terjadilah kekerasan seksual. Karena saat itu mahasiswa yang sedang dibimbing skripsi berada di bawah kuasa dosen pembimbing.

Sedangkan kekerasan seksual di lingkungan pesantren memiliki ciri khas dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain. Ada bentuk dan kontek berbeda dialami baik santri maupun santriwati di pesantren.

Kasus pemaksaan perkawinan salah satu bentuk kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Termasuk memanipulasi santri bahwa telah terjadi perkawinan dengan pelaku, memindahkan ilmu, akan terkena azab, tidak akan lulus dan hafalan akan hilang. Kerentanan terjadi dalam satu kasus terhadap santri yang belum membayar biaya pendidikan.

Sedangkan pelaku kekerasan seksual  adalah 15 persen dilakukan oleh Kepala Sekolah (8 kasus), 43 persen dilakukan oleh Guru/Ustadz (22 kasus), 19 persen oleh dosen (10 kasus), 11 persen oleh peserta didik lain (6 kasus), 4 persen oleh pelatih (2 kasus), dan 5 persen oleh pihak lain (3 kasus).

Pelaku kepala sekolah terkait dengan kebijakan, khususnya terhadap siswi yang menjadi korban kekerasan seksual, melakukan aktivitas seksual atau menikah dalam bentuk mengeluarkan dari sekolah, melarang ikut ujian nasional atau melarang mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Para korban umumnya merupakan peserta didik berada dalam kondisi tidak berdaya (powerless), dalam relasi kuasa berhadapan dengan guru, dosen, atau kepala sekolah yang tentu memiliki kuasa otoritas keilmuan termasuk nama besar di dalam masyarakat. Lapisan relasi kuasa, termasuk menjaga nama baik sekolah/universitas/pesantren akan menjadi penghambat bagi korban untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dan pemulihannya.

Dalam berbagai penelitian disebutkan, ketimpangan relasi kuasa merupakan penyebab utama terjadinya kasus kekerasan seksual.

Salah satunya hasil penelitian Pusat Pengembangan Sumberdaya untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Rifka Annisa, pada 2018.

Ketimpangan relasi kuasa terjadi ketika pelaku merasa memiliki posisi yang lebih dominan daripada korban.

Misalnya, kekerasan seksual yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa, orangtua terhadap anak, artis dengan fans, bos dengan karyawan, rentenir dengan pengutang, dan sebagainya.

Bahkan, relasi kuasa bisa terjadi antara seseorang dengan orang yang disukai atau dikaguminya, meskipun tak punya hubungan langsung.

Karena itu, berdasarkan penelitian tersebut, kurang tepat jika menyimpulkan bahwa kekerasan seksual terjadi hanya karena soal rendahnya moral atau nafsu birahi.

Juru bicara Rifka Annisa, Defirentia One Muharomah mengatakan, perasaan berkuasa membuat pelaku merasa berhak dan tidak bersalah ketika melakukan kekerasan seksual.

“Banyak kasus pemerkosaan yang pelakunya ayahnya sendiri, teman, pacar, tetangga, guru, dosen, dan orang-orang dekat yang justru dikenal oleh korban,” kata Defi, dikutip dari kompas.com.

Mengutip dari situs Jurnal Perempuan (jurnalperempuan.org), Dewan Redaksi Jurnal Perempuan sekaligus Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menyatakan, pemerkosaan berkaitan erat dengan kekuasaan.

Hal itu disampaikan Mariana dalam workshop Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus yang diselenggarakan Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) Universitas Indonesia pada 2015.

Dia mengatakan, perkosaan kerap terjadi beriringan dengan kejahatan lain, seperti pencurian dan pembunuhan. Karena itu, perkosaan bukan hanya soal seks tapi kekuasaan.

“Penyebab pemerkosaan bukan pada pakaian perempuan,” tegas Mariana.

Mariana mencontohkan, di lingkungan kampus sering terjadi pelecehan seksual oleh dosen sebagai pihak yang memiliki kuasa terhadap mahasiswa sebagai pihak yang tidak memiliki kuasa.

Ia mengatakan, ketika hal ini terjadi, kebanyakan korban hanya bisa bungkam dan memendam trauma.

Semua pihak berharap tidak ada lagi kekerasan dan pelecehan seksual terjadi baik di kampus maupun pesantren. Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengingatkan agar tidak ada lagi kasus kekerasan yang terjadi di pondok-pesantren.

“Jangan lagi ada kasus kekerasan di pondok pesantren dalam bentuk apapun. Anak ingin meraih pendidikan terbaik, harus didukung dan diwujudkan bersama,” kata Bintang dikutip dari kompas.com, Selasa (2/9/2021).

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kasus kekerasan seksual yang sejauh ini terungkap di kampus hanya lah “puncak gunung es” dari puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kasus yang sebenarnya terjadi.

Sementara itu, pihak universitas kerap kali kebingungan menangani laporan kekerasan seksual karena sebelumnya tidak ada aturan dan panduan yang jelas terkait itu.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dipandang sebagai suatu langkah yang progresif oleh sejumlah pihak di tengah keresahan akan tingginya kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.

Nadiem Makarim mengatakan aturan ini merupakan respons atas kegelisahan di lingkungan kampus atas meningkatnya kasus kekerasan.

“Ini memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas,” kata Nadiem dikutip dari bbcindonesia.

Lewat peraturan tersebut, maka kampus wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Harapannya kedepannya tidak ada lagi kekerasan dalam bentuk apapun di kampus. Sehingga lembaga pendidikan bisa menjadi tempat aman bagi peserta didik.[]

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Kadin Aceh Minta Pengusaha Waspadai Gelombang Ketiga Covid-19

Next Article

Seorang Anak Tega Usir dan Gugat Ibu Kandung dari Rumah

Related Posts
Read More

Kata Gen-Z Soal Vaksin

Wajahnya tertutup masker hitam sambil menenteng beberapa lembar kertas menuju meja skrining. Sesekali ia menyeka rambutnya sembari membuang…