Kasus Ibu Dipenjara Karena ITE, Flower Aceh: Penuhi Haknya

Foto: Dok. Mulyadi

LSM Flower Aceh ikut menyoroti kasus penahanan Isma Khaira (33), seorang ibu di Aceh Utara yang kini mendekam di penjara bersama anaknya karena kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Traksaksi Elektronik (UU ITE).

Flower yang selama ini kerap menyuarakan tentang pemenuhan hak-hak perempuan, menilai dalam kasus ini Isma harus mendapatkan haknya yaitu mendapatkan pendamping hukum dan hak anak.

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, mengatakan Indonesia punya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Khusus untuk Aceh, juga punya qanun Nomor 9 tahun 2019, tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam qanun itu menegaskan tentang Pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

“Maka penting sekali memastikan kebijakan-kebijakan ini terimplementasi, untuk menjamin pemenuhan hak bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum selama proses penyelesaian kasusnya berlangsung dan hak anak,” kata Riswati dalam keterangannya, Kamis (4/3/2021).

Riswati menyebutkan, dalam kasus yang menimpa Isma harus dipastikan terpenuhinya hak anak dan kepentingan terbaiknya yang diamanatkan dalam konvensi hak anak (KHA).

Harus ada jaminan agar bayi berusia 6 bulan tersebut mendapatkan perlindungan optimal, dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain.

Mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi, dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.

Mempertimbangkan hal itu maka penting bagi pihak-pihak terkait, untuk mencarikan solusi agar proses penanganan hukum tidak mencederai hak perempuan dan hak anak yang dimaksudkan.

“Bayi usia enam bulan sangat membutuhkan buaian kasih sayang ibunya, mendapatkan ASI sebagai sumber makanan utamanya, dan lingkungan tinggal yang aman dan nyaman memenuhi standar kesehatan sehingga mendukung tumbuh kembangnya, untuk itu harus difikirkan jalan keluar terbaiknya,” tutur Riswati.

Di sisi lain, Riswati juga mengingatkan tentang pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang harus terus dilakukan. Agar, masyarakat lebih berhati-hati dan tidak terjadi kasus yang sama.

Sementara itu, Ketua Divisi Perlindungan dan Pemberdayaan Korban, Pusat Studi Hukum Pidana dan Kriminologi UIN Ar Raniry, Syarifah Rahmatillah, menilai apabila melihat bunyi putusan Hakim, maka sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana khususnya terkait pelanggaran UU ITE.

Pada kasus ini tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh oleh pihak pelaku, karena putusannya telah dijatuhkan dan tidak ada upaya banding dari pelaku sebelumnya.

“Akan tetapi, ini menjadi pembelajaran bagi kita dan masyarakat luas agar lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan sosial media sehingga tidak bersinggungan dengan hukum,” ujarnya.

Syarifah menyebutkan, kasus serupa juga pernah terjadi di pengadilan negeri Bantul Yogyakarta, dimana seorang menulis kritik di akun Facebook-nya tentang Joely Jogja Jewellery yang memecat suaminya.

Kasus ini juga menggunakan UU ITE, tetapi hakim memutuskan bebas karena menilai ada ketidaktahuan dari pelaku bahwa keluh kesah pelaku di FB memiliki kemungkinan menyinggung orang lain.

“Untuk kasus pelanggaran UU ITE di Aceh Utara, kita berharap adanya perlakuan yang terbaik bagi terpidana. Mengingat ia adalah seorang ibu yang sedang menyusui sehingga tanggung jawab menyusui tersebut bisa terus ia berikan untuk bayinya, dan juga perhatian khusus pihak Rutan menyangkut kepentingan bayi tersebut,” kata Syarifah.

Total
6
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Pilu Menggurita Kemiskinan Aceh

Pilu Menggurita Kemiskinan Aceh

Next Article
'Pepesan Kosong' Jokowi Benci Produk Asing

Foto Feature: Nelayan Tradisional

Related Posts