Kejati Didesak Usut Proyek Jembatan Kilangan di Aceh Singkil

Massa dari Koalisi Peduli Aceh (KPA) menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh, Senin (8/2/2021). (Dok.Ist)

Massa yang mengatasnamakan diri Koalisi Peduli Aceh (KPA) menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh, Senin (8/2/2021). Mereka mendesak agar proyek pembangunan Jembatan Kilangan di Kabupaten Aceh Singkil segera diusut.

“Diduga ada kecurangan dalam pelaksanaan proyek tersebut,” ujar Syarbaini, koordinator aksi.

Dalam petisinya, KPA meminta Kejati Aceh menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap proyek ini. Syarbaini membeberkan, hasil audit BPK, perusahaan pemenang tender tidak melampirkan sertifikat keahlian SKA dalam form Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau fasilitas upload data kualifikasi lainnya untuk pegawai tetap.

“Perusahaan PT Sumber Cipta Yoenanda sebagai pemenang tender juga tidak melampirkan laporan keuangan,” terang Syarbaini.

Tak sampai di situ, BPK Perwakilan Aceh juga mengungkap masalah lainnya. Auditor independen menyebut laporan keuangan perusahaan tersebut sebagai laporan yang diduga palsu.

“Selain itu, laporan BPK juga menyebut pengguna anggaran pada Dinas PUPR Aceh melakukan perbuatan menyalahi ketentuan dengan menyetujui pembayaran 100 persen sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan,” bebernya.

Perusahaan ini dinilai tidak memenuhi syarat, yaitu tidak mencukupi sisa kemampuan keuangan (SKN). Proyek ini bersumber dari dana APBA 2019 memiliki nilai HPS Rp 47,99 miliar.

“Sementara SKN perusahaan tersebut hanya berjumlah Rp42,4 miliar,” kata dia.

KPA juga mengutip keterangan Nasruddin Bahar, Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), bahwa PT Sumber Cipta Yoenanda sudah jelas tidak mencukupi syarat pemenang tender. “Tapi Pokja Pemilihan ULP Aceh tetap saja memaksakan kehendaknya memenangkan paket tersebut,” sesalnya.

Menurut LPLA, berdasarkan dokumen pemilihan, yakni di bagian instruksi kepada peserta Lelang IKP BAB III huruf b Angka 9 d dinyatakan, apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka pekerjaan tersebut menyebabkan SKN peserta tidak memenuhi syarat, sehingga dinyatakan gugur.

“Karena itu kami meminta Kejati untuk tidak pandang bulu mengusut kasus korupsi di Aceh. Kejati harus menindak siapa saja yang tidak bekerja sesuai spesifikasi,” desaknya.

Total
9
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
18 WNA di Kapal Yacht La Datcha Dikarantina 14 Hari

18 WNA di Kapal Yacht La Datcha Dikarantina 14 Hari

Next Article

Ustaz Maaher Dimakamkan Dekat Makam Syeikh Ali Jaber di Darul Quran

Related Posts