Kemendagri Soroti Rendahnya Serapan Anggaran di Daerah

Ilustrasi/Ist.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) agar secara matang merealisasikan anggarannya.

Kementerian Dalam Negeri lewat Badan Penelitian dan Pengembangan, menengarai bahwa masih banyak pemerintah daerah setiap dalam penyerapan APBD-nya masih rendah dan juga cenderung mengejar target realisasi di kuartal ke-IV atau akhir tahun anggaran.

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, mengatakan setidaknya ada enam faktor yang diduga menyebabkan keterlambatan dalam realisasi APBD. Yaitu keterlambatan penetapan peraturan daerah (Perda) terkait APBD, keterlambatan kontrak pekerjaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, ketidaksediaan dana, keterlambatan pencairan dan masalah sumber daya manusia.

Berdasarkan data realisasi anggaran dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang realisasi belanjanya di bawah 85 persen. Sementara pada 2020, sebagian besar provinsi realisasi belanjanya di bawah rata-rata nasional, yaitu 83,59 persen. Rendahnya penyerapan anggaran ini berakibat tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Atas temuan sementara tersebut, Kementerian Dalam Negeri bakal mendalami lebih lanjut termasuk mencari solusinya.

Sementara itu Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sumule Tumbo, menjelaskan bahwa sebetulnya regulasi penyusunan APBD sudah sangat jelas diatur. Ia juga menyampaikan mengenai sanksi yang diterima daerah bila terlambat mengesahkan APBD sesuai jadwal.

“Secara regulasi saya kira lengkap dan tegas menjadi landasan semua pemerintah daerah untuk tepat waktu menetapkan perda APBD,” katanya.

Instrumen Utama Menangani Pandemi

Sebelumnya, Kemendagri telah menyosialisasikan Surat Edaran Nomor 903/145/SJ Tahun 2021. Surat itu berisi petunjuk tentang percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021. Surat juga menginstruksikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dengan mempermudah investasi.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD menjadi instrumen utama dalam upaya penanganan COVID-19. Khususnya di bidang kesehatan dengan penyediaan jaring pengaman sosial.

“APBN dan APBD ini menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Hudori, Kamis 21 Januari 2021.

Hudori menjelaskan, masih ada harapan untuk meningkatkan perekonomian di tahun ini, dengan proyeksi pada kisaran 4,5-5,5 persen. Untuk mencapai proyeksi tersebut, perlu adanya dorongan dari kebijakan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat.

Terkait dengan dukungan APBN, APBD dan investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, Hudori berharap dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Ia juga mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I 2021 sejak dini.

Karena itu pihaknya menginstruksikan pemda untuk melakukan percepatan pelaksanaan APBD, diantaranya dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD pada awal tahun anggaran. Hal itu sebagai upaya menghindari terjadinya penumpukan di akhir tahun anggaran.

“Dan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Hudori.

Selanjutnya, pihaknya juga meminta pemda untuk segera melakukan percepatan dan kemudahan investasi daerah, untuk mendorong peningkatan investasi di daerah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Investasi ini, lanjut dia, perlu disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Dengan demikian, daerah menurutnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“Pemda juga harus mendorong peran serta masyarakat, ini yang penting yang harus digarisbawahi dan sektor swasta terutama dalam pembangunan daerah antara lain melalui pemberian insentif dan atau kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Hudori.

Sumber: VIVA

Total
6
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

KPK Selidiki Dugaan Suap di Ditjen Pajak Kemenkeu

Next Article
SAG: Vaksin di Aceh Tanpa Ada KIPI Serius

8.300 Perusahaan Sudah Daftar Vaksinasi Gotong Royong

Related Posts