Kemensos Permudah Akses Identitas Kependudukan bagi Warga Marjinal

Kemensos Permudah Akses Identitas Kependudukan bagi Warga Marjinal
proses perekaman data kependudukan bagi warga marjinal/telantar yang digelar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Doc Humas Kemensos RI

Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) Republik  Indonesia berkolaborasi mempermudah akses pembuatan identitas kependudukan bagi warga marginal.

Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini bahkan sempat meninjau langsung proses perekaman data kependudukan bagi warga marjinal/telantar yang  digelar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial RI, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Sebanyak 56 warga marjinal/telantar dari Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Swara Peduli dan LKS Sekar diberikan akses untuk mendapat identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sejak Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini melakukan kunjungan ke beberapa lokasi tempat tinggal warga marjinal/telantar.  Seperti kolong jembatan Pegangsaan, kolong tol Gedong Panjang Penjaringan, hingga pemukiman pemulung di wilayah Cilincing Tanjung Priok, ada beberapa hal yang dikeluhkan warga, salah satunya adalah sulitnya mendapatkan akses bantuan sosial dari pemerintah.

Kondisi ini ditengarai karena tidak adanya identitas kependudukan yang dimiliki warga telantar. Mereka sulit mendapatkan identitas kependudukan karena sebagian besar warga marjinal/telantar tidak memiliki tempat tinggal tetap/unregister. Terbukti, beberapa warga telantar yang ditemui Risma tinggal di kolong jembatan, ada juga yang tidur di pinggir jalan.

Bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kemensos memberikan akses bagi warga terlantar untuk mendapatkan KTP. Hal ini dilakukan agar data mereka bisa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sehingga mempermudah akses warga marjinal/telantar pada bantuan program Kemensos seperti dari Program ATENSI, PKH, BST maupun bantuan dari program Kementerian/Lembaga lain seperti KIS, KKS atau KIP.

Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial, Idit Supriadi Priatna mewakili Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat mengatakan bahwa Kemensos akan terus menyisir kaum marjinal untuk bisa mengakses layanan perekaman data kependudukan. Ini merupakan hak mereka dan Kemensos bersama LKS mengawal proses perekaman data kependudukan hingga tuntas.

“Kedepan, ketika mereka sudah punya KTP akan memudahkan mereka mendapat bantuan dari pemerintah, tidak hanya bantuan dari Kemensos tapi dari kementerian/lembaga lain yang mensyaratkan harus memiliki KTP,” imbuhnya.

Model perekaman data bagi warga marjinal/telantar ini akan diterapkan juga oleh Balai Rehabilitasi Sosial milik Kemensos yang berada di daerah. “Balai Rehsos di daerah juga punya mitra-mitra seperti LKS. Balai akan melakukan koordinasi dengan LKS, Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil setempat untuk melakukan perekaman data bagi warga marjinal/telantar di daerah,” ungkap Idit.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bahwa pemberian identitas kependudukan ini merupakan tugas negara.

“Kemensos dan Kemendagri menuntaskan perekaman bagi warga marjinal/telantar. Metodenya jemput bola, kita datangi, jika sudah ditemukan, kita kumpulkan dalam satu tempat dan kita layani untuk perekaman data,” tuturnya.

Zudan menambahkan bahwa perkembangan DTKS saat ini sudah bagus. Terjadi peningkatan kecocokan antara DTKS dengan data Dukcapil yang semula 83% pada 2020, kini sudah mencapai 90,3%. “Kita lakukan validasi dan verifikasi terus menerus berbasis NIK. Saat ini kecocokan DTKS dengan data Dukcapil telah mencapai 90,3%,” katanya.

Proses perekaman berjalan tertib dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Warga marjinal/telantar yang tiba di lokasi perekaman terlebih dahulu melakukan rapid antigen. Setelah dinyatakan negatif, mereka bisa melakukan registrasi.

Nina Laksanawati (25), salah satu warga marjinal/telantar yang berprofesi sebagai pemulung sejak kecil ini menceritakan bahwa setelah ibunya meninggal, ayahnya mengajak ia pindah ke Jakarta. Beberapa waktu di Jakarta, dokumen-dokumen penting milik ayahnya hilang sehingga ia tidak bisa mengurus pembuatan KTP.

Nina bersyukur sudah punya KTP. “Saya lega, bisa cari kerja yang lebih layak, karena sekarang susah cari kerja kalau gak ada KTP. Saya sudah capek jadi pemulung,” ungkap Nina.

Dirinya berharap dengan memiliki KTP, ia bisa mencari pekerjaan yang lebih layak agar bisa membantu keluarga. Terlebih saat ini ia masih memiliki adik yang memerlukan biaya pendidikan.[]

Sumber: https://kemensos.go.id/

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Gunakan Alat Tangkap Terlarang, Kapal Nelayan Sibolga Ditangkap Polres Simeulue

Next Article
Tak Habis Menikung, Truk Barang Seruduk Bus Penumpang di Aceh Timur

Tak Habis Menikung, Truk Barang Seruduk Bus Penumpang di Aceh Timur

Related Posts