KIP Aceh: KPU Tidak Melarang Pelaksanaan Pilkada Aceh 2022

Ilustrasi Pilkada. Dok, istimewa

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Samsul Bahri, menegaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU-RI) tidak pernah melarang pelaksanaan Pilkada Aceh 2022. Hanya saja, KPU meminta KIP Aceh untuk menunda sementara tahapan Pilkada tersebut.

“Kalau kita bicara regulasi, sudah jelas regulasinya. Memang tidak ada celah Aceh tidak ada Pilkada. KPU tidak pernah melarang, tapi meminta tahapan itu tidak dijalankan dulu. Kenapa? Karena enggak ada uang,” kata Samsul Bahri, (15/2/2021).

Samsul mengungkapkan dalam melaksanakan tahapan Pilkada tahun 2022,  KIP Aceh terkendala tidak tersedianya anggaran. Sehingga, hal ini menjadi penghambat pihaknya untuk melakukan tahapan selanjutnya.

Mirisnya, kata Samsul, mengenai anggaran tersebut  Pemerintah Aceh juga tidak membantu sepeser pun. Padahal, sebelum menetapkan tahapan pelaksanaan Pilkada, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan DPRA dan Pemerintah Aceh.

“Hingga hari ini, dapat kami sampaikan kendala kami yang paling besar adalah kami tidak memiliki anggaran. KIP Aceh tidak ada anggaran apa-apa, tidak dibantu seperak pun oleh Pemerintah Aceh. Tapi kami akan terus berusaha,” ujar Samsul.

Kemudian, kata Samsul, mengenai ketersedian anggaran untuk Pilkada, Pemerintah Aceh menyediakannya di Belanja Tak Terduga (BTT). Tetapi, kata Samsul, saat melakukan koordinasi dengan KPU RI, pihak KPU tidak menerima.

Oleh karena itu, KPU RI Meminta KIP Aceh untuk menunda terlebih dahulu tahapan Pilkada 2022 sampai adanya hasil koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Aceh.

“Anggaran ada di BTT. Nah kami sesuai dengan Undang-Undang juga sudah koordinasi dengan KPU RI waktu itu. Saat koordinasi kami ditanyai masalah anggaran, kami jawab dari BTT. KPU Meminta kami melakukan koordiansi ulang dengan Pemerintah Aceh,” pungkasnya.

Total
43
Shares
2 comments

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Partai Islam Aceh, Akankah Bernasib Sama Parlok Lain

Next Article
Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Generasi Muda Indonesia (DPP-PGMI) secara tegas menolak pelaksanaan Pilkada Aceh pada 2022, tetapi harus dilaksanakan serentak pada 2024 bersamaan pemilihan legislatif dan presiden.

PGMI Menolak Pilkada Aceh Digelar 2022

Related Posts