KIP Aceh Tak Punya Anggaran Untuk Pelaksanaan Pilkada

Foto: Rianza Alfandi/readers.ID

Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Samsul Bahri, mengatakan kendala pihaknya dalam melaksanakan tahapan Pilkada tahun 2022 ialah tidak tersedianya anggaran. Tetapi, pihaknya tetap akan terus berusaha dalam hal itu.

Samsul mengklaim, mengenai anggaran tersebut  Pemerintah Aceh juga tidak membantu sepeser pun. Padahal, sebelum menetapkan tahapan pelakasanaan Pilkada, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan DPRA dan Pemerintah Aceh.

“Hingga hari ini, dapat kami sampaikan kendala kami yang paling besar adalah kami tidak memiliki anggaran. KIP Aceh tidak ada anggaran apa-apa, tidak dibantu seperak pun oleh Pemerintah Aceh. Tapi kami berusaha,” kata Samsul, di Hotel Kryad Muraya, Banda Aceh Minggu (14/2/2021).

Kemudian, Samsul menyebutkan,  ketersedian anggaran untuk Pilkada di Aceh terdapat dalam Belanja Tak Terduga (BTT). Tetapi, saat melakukan koordinasi dengan KPU RI, pihak KPU tidak menerima.

“Anggaran ada di BTT. Nah kami sesuai dengan Undang-Undang juga sudah koordinasi dengan KPU RI waktu itu. Saat koordinasi kami ditanyai masalah anggaran, kami jawab dari BTT. Meminta kami melakukan koordiansi ulang dengan Pemerintah Aceh,” sebut Samsul.

Terkait tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2022 di Aceh, Samsul menegaskan,  KPU tidak membatalkannya karena yang menetapkan hal itu adalah KIP Aceh. Namun, mengenai anggaran harus melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Aceh.

Lanjutnya, keputusan KIP Aceh tentang pelaksanaan tahapan Pilkada Aceh bukanlah keputusan yang tergesa-gesa. Melainkan sudah direncanakan dari 2020 lalu.

“Kalau kita bicara regulasi, sudah jelas regulasinya. Memang tidak ada celah Aceh tidak ada Pilkada. KPU tidak pernah melarang, tapi meminta tahapan itu tidak dijalankan. Kenapa ? Karena enggak ada uang. Kan kami sudah bercerita KIP Aceh itu belum ada anggaran, anggarannya itu di BTT, tidak mungkin menggunakan BTT. Karena kita berpengalaman begini, kalau di BTT itu bukan anggaran,” ungkap Samsul.

“KPU tidak melarang, yang ada menunda sementara sampai adanya koordinasi,” tambahnya.

Disamping itu, Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin mengatakan terkait anggaran pelaksanaan tahapan Pilkada 2022. Pada Juni 2020 lalu dalam rapat koordinasi pihaknya sudah menentukan lima poin kesepakatan. Salah satunya,  ialah meminta Pemerintah Aceh agar memasukkan anggaran Pilkada Aceh dalam RKPA tahun 2021 dan RKPA tahun 2022.

Sayangnya, anggaran tersebut tidak masuk dalam RKPA di tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan sistem yang berada di bawah kendali Kemendagri.

“Namun, sistem hari ini sudah betul-betul di bawah kendali Kemendagri terkait dengan rancangan penganggaran tahun 2021,” kata Dahlan.

Kemudian, terkait pelaksanaan tahapan Pilkada, Dahlan menyatakan hal sama seperti Ketua KIP Aceh. Bahwa Pilkada tahun 2022 di Aceh bukan di larang, melainkan terkendala anggaran.

“Di Nasional tidak ada pembahasan yang menyatakan bahwa Aceh tidak boleh Pilkada tahun 2022. Tapi teknisnya, terkait dengan pemenuhan anggaran yang tidak ada di dalam sistem terpadu Kemendagri,” sebut Dahlan.

Total
4
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Foto Esai: Melihat Latihan Terjun TNI AU

Next Article

Pegiat Wisata Kumpulkan 80 Kantong Sampah di Pelabuhan Ulee Lheue

Related Posts