KLHK Diminta Kembalikan BBTNGL ke Aceh

KLHK Diminta Kembalikan BBTNGL ke Aceh
Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur. Foto modus.co

Koalisi Masyarakat Sipil Aceh mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk segera mempercepat pengembalian Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) ke Provinsi Aceh, yang saat ini berada di Sumatera Utara.

Masyarakat Sipil Aceh yang mendesak itu terdiri dari WALHI Aceh, Koalisi NGO HAM, Yayasan HAkA, FKL, JKMA, MATA, YEL, YLI, dan FFA.

Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) memiliki luas 1.094.692 hektar yang secara administrasi berada di dua Provinsi, Aceh dan Sumatera Utara.

Provinsi Aceh yang terdeliniasi TNGL meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, sedangkan Provinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Dairi, Karo dan Langkat. Secara persentase, 80 persen luas TNGL berada di Provinsi Aceh dan sisanya masuk wilayah Sumatera Utara.

“Artinya sudah cukup alasan bagi KLHK untuk mengembalikan BBTNGL ke Provinsi Aceh,” kata Direktur Eksekutif  WALHI Aceh, Muhammad Nur, Rabu (3/2/2021) melalui siaran pers diterima readers.ID.

Menurut M Nur,  dengan dikembalikannya BBTNGL ke Provinsi Aceh akan mempermudah, mempersingkat, dan mempercepat akses pelayanan administrasi bagi masyarakat Aceh. Bbaik untuk keperluan penelitian, koordinasi, maupun kebutuhan administrasi lainnya.

Termasuk mempermudah upaya penegakan hukum, dan mempermudah Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari, sebagaimana mandate dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

“Untuk itu, kami mendesak KLHK untuk segera mengembalikan BBTNGL ke Provinsi Aceh,” pintanya.

M Nur menyampaikan desakan mengembalikan BBTNGL ke Provinsi Aceh sudah didengungkan sejak 10 tahun lalu oleh masyarakat sipil di Aceh. Bahkan  Gubernur Aceh, anggota DPR RI perwakilan Aceh, dan OMBUDSMAN Perwakilan Aceh juga melakukan hal yang sama.

“Namun sampai awal tahun 2021 permohonan tersebut belum ditanggapi oleh KLHK dalam bentuk surat keputusan pemindahan,” jelasnya. [ril]

Total
15
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Potensi Perikanan Aceh

Foto Feature: Potensi Perikanan Aceh

Next Article

Dapat Asimilasi, 16 Napi di Rutan Kelas II B Banda Aceh Dibebaskan

Related Posts