KPU Larang KIP Aceh Jalankan Tahapan Pilkada 2022

Surat KPU RI. Dok, istimewa

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta KIP Aceh untuk tidak menjalankan tahapan pilkada Aceh sampai adanya putusan sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020.

Hal tersebut sesuai dengan surat dari KPU bernomor 151/PP.01.2-SD/01/KPU/11/2021 yang ditujukan ke KIP Aceh.

“KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, agar tidak menjalankan tahapan pemilihan apa pun sampai ada putusan sesuai dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020,” sebut Plt Ketua KPU, Ilham Saputra dalam surat tanggapan ke KIP Aceh tertanggal 11 Februari 2021.

Menurut pihak KPU, pelaksanaan Pilkada Aceh yang berpedoman pada UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, tidak terdapat pengaturan secara jelas terkait dengan waktu penyelenggaraan pemelihan serentak di Aceh.

“Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak terdapat pengaturan secara jelas terkait dengan waktu Penyelenggaraan Pemilihan serentak di Aceh hasil pemungutan suara tahun 2017 diselenggarakan pada tahun 2022,” tulis Ilham.

Selanjutnya, KPU juga menyebutkan berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (3) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan pemilihan serentak 2024. Mengakibatkan pilkada di Aceh tidak dapat dilaksanakan pada 2022.

Kemudian, terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2022, berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 270/6321/SJ tertanggal 20 November 2020 perihal Pelaksanaan Pilkada Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 122A ayat (2) menyatakan bahwa penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sementara, hingga saat ini dalam surat itu disebutkan belum ada kepastian mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Pemilihan Tahun 2022 sebagai bentuk keputusan politik para pihak.

Total
16
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

CERPEN: Perkara Dana Hibah (4)

Next Article

Tenaga Kontrak Dinsos Aceh Jalani Tes Narkoba untuk Syarat Lanjut Kerja

Related Posts