Kuasa Hukum Dinar Bantah Jika Kliennya Perusahaan Investasi Bodong

Kuasa Hukum Dinar Bantah Jika Kliennya Perusahaan Investasi Bodong
Kuasa Hukum Dinar Khalifah, Nourman Hidayat. Foto Ist

Kuasa Hukum Dinar Khalifah, Nourman Hidayat membantah jika kliennya merupakan salah satu perusahaan investasi bodong dan merugikan orang banyak.

“Klien kami kurang paham terkait perlunya izin menyelenggarakan trading (aktivitas jual dan beli di pasar keuangan) dengan menggunakan uang dari nasabahnya,” kata Nourman, melalui keterangannya, pada Sabtu (27/2/2021).

Adapun nasabah atau investor di Dinar Khalifah, dikatakan Nourman, merupakan kerabat dekat pemilik perusahaan sendiri yang menitipkan uang.

Oleh karena itu, ia menilai jika perusahaan ini berbeda dengan salah satu perusahaan butik di Kota Banda Aceh yang masih menjalani penyelidikan di Polda Aceh.

Ia menjelaskan, jika Dinar Khalifah nyata dan sudah ada bagi hasilnya sesuai hasil trading. Bagi hasil yang dilakukan perusahaan ini juga tidak flat sehingga menandakan dinamisasi sesuai hasil trading.

“Sebagian besar nasabahnya sudah menikmati bagi hasilnya. Bisa diperiksa di dalam dokumen aktivitas trading kami,” ujarnya.

Nourman menyampaikan, sejak awal kliennya memang telah menyiapkan akad secara jelas dengan para nasabahnya. Akan tetapi, akibat pandemi membuat aktivitas trading mengalami kendala sehingga penutupan akun.

“Termasuk adanya klausul force majeur secara rinci. Jika ada laporan polisi terkait penipuan, maka seharusnya polisi mengarahkan kepada wanprestasi, kepada gugatan perdata,” Katanya serius.

Meski begitu, selaku kuasa hukum, pihaknya mengaku menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

“Kita kooperatif, menghormati semua proses hukum yang sedang dilakukan pihak kepolisian,” imbuh Nourman.

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menangani kasus dugaan investasi bodong yang dipraktikkan oleh investasi Dinar Khalifah.

Perusahaan yang menawarkan investasi mulai dari uang melalui trading, umrah, rumah tipe 45, hingga investasi kendaraan roda empat tersebut, belakang diketahui memiliki izin baik dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun Perlindungan Konsumen.[]

Total
6
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Sistem BLU Unsyiah di Mata LBH Banda Aceh

Sistem BLU Unsyiah di Mata LBH Banda Aceh

Next Article

Sederet Jejak Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel yang Ditangkap KPK

Related Posts