Legislatif Diminta Tidak Buang Badan Soal Kemiskinan di Aceh

Ilustrasi Foto: Suasana rapat di Gedung DPRA. (readers.ID | Rianza)

Koordinator Lembaga Pemantau Parlemen Aceh (LPPA), Muzakir, mengatakan tingginya angka kemiskinan di Aceh saat ini tidak bisa semua dilimpahkan kepada gubernur dan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) saja. Namun juga harus ada tanggung jawab dari anggota DPR Aceh, karena mereka juga punya kewajiban dalam menekan angka kemiskinan di Aceh.

“Jadi, jika sepenuhnya disalahkan gubernur dan SKPA menurut kami juga tidak objektif, karena legislatif juga seharusnya tau diri, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menekan angka kemiskinan di Aceh. Untuk itu, legislatif jangan bisanya cuma buang badan, dan melempar semua kesalahan kepada eksekutif,” kata Muzakkir, Kamis (18/2/2021).

BACA JUGA:

Data BPS: Aceh Kembali Jadi Provinsi Termiskin di Sumatera

Pemerintah Siapkan Rp 9,3 Triliun Atasi Kemiskinan di Aceh

Bappeda Aceh: Angka Kemiskinan Aceh Harus Dilihat dari Perspektif Pandemi

Menurut dia, konflik politik yang terjadi antara legislatif dan eksekutif selama ini adalah salah satu penyebab yang menjadi bagian penghambat kinerja eksekutif.

Mirisnya, kata Muzakir, konflik yang terjadi bukan semata-mata karena kepentingan rakyat, tetapi cuma sebatas persoalan alokasi anggaran. Imbas dari itu, kemudian berdampak kepada serapan anggaran dan kinerja SKPA, sehingga program-program Pemerintah Aceh terhambat.

“Selama ini seakan-akan yang menjadi orientasi wakil rakyat justru masih sangat memprihatinkan, yakni bagaimana kavling pengelolaan dana aspirasi, proyek pengembalian modal kampanye terlaksana. Mindset seperti ini harus dibuang oleh anggota legislatif jika ingin Aceh tidak miskin,” sebut Muzakir.

Muzakir menilai banyaknya rumah tidak layak huni di Aceh semestinya menjadi perhatian khusus, bahwa perlu ditingkatkannya kuota rumah duafa. Karena yang menjadi tolok ukur kemiskinan ialah kebutuhan sandang, pangan dan papan.

“Tapi seakan yang menjadi fokus para wakil rakyat ialah mengawal judul alokasi dana aspirasinya, bukan mengawal benar-benar bagaimana alokasi anggaran difokuskan untuk pengentasan kemiskinan,” ujar Muzakir.

Menurutnya, anggota dewan tidak serius dalam mengalokasikan dana aspirasi yang jumlahnya triliunan rupiah. Belum terukur indikator untuk peningkatan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

BACA JUGAPapan Bunga Nyeleneh Kritik Gubernur Aceh, Provinsi Termiskin

Namun, jika memang dewan serius dalam pengentasan kemiskinan, maka sudah banyak industri yang hadir di Aceh, sudah banyak sentra pertanian, perikanan dan peternakan yang muncul, serta sudah banyak UMKM bermunculan yang bersumber dari dana aspirasi tersebut.

“Jadi, objektif saja lah. Jangan lempar bola api kemiskinan di Aceh itu ke eksekutif, sementara padahal itu juga menjadi catatan buram bagi legislatif yang tak optimal menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat baik secara budgetting maupun pengawasan pelaksanaan kegiatan,” pungkasnya.[]

Total
1
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Aceh Timur Ditangkap

Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Aceh Timur Ditangkap

Next Article

Demo di BPN Aceh, Massa Pertanyakan Status PT Laot Bangko di Subulussalam

Related Posts