Maret, Pemerintah Bakal Alih Fungsi Lahan Sawah untuk PSN

Foto: Hotli Simanjuntak/readers.ID

Pemerintah mengumumkan penetapan lahan sawah dilindungi di 33 provinsi secara bertahap mulai Maret 2021. Pengumuman ini berkenaan dengan adanya pengalihfungsian lahan sawah untuk kepentingan umum dan pembangunan proyek strategis nasional (PSN).

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Asnawati mengatakan, tahap pertama Maret 2021 akan diumumkan di delapan provinsi.

“Kedelapan provinsi tersebut adalah Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sumatera Barat,” ungkap Asnawati dalam acara PPTR Expo 2021 di Kantor ATR/BPN Jakarta, Senin (22/02/2021) melansir Kompas.

Tahap kedua akan diumumkan penetapan lahan sawah dilindungi selanjutnya di 12 provinsi pada akhir tahun 2021, yakni di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.

Dan terakhir, 13 provinsi lainnya yang ditargetkan akan ditetapkan lahan sawah dilindungi pada tahun 2022 mendatang. Ketiga belas provinsi tersebut meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

“Dari tiga tahap ini, diharapkan pada akhir tahun 2022 seluruh 33 provinsi di Indonesia ini telah memiliki daftar lahan sawah dilindungi,” tuntas Asnawati.

Implementasi UU Cipta Kerja, Jawab Persoalan?

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai akan berdampak pada meningkatnya aktivitas alih fungsi lahan sawah di Indonesia. Namun, Asnawati menekankan, alih fungsi lahan sawah atau pangan ini punya syarat.

“Ada kriteria dalam UU Cipta Kerja mengenai alih fungsi lahan sawah untuk kepentingan umum. Ini kriteria tambahan dibandingkan aturan sebelumnya yakni UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” jelas Asnawati dalam acara PPTR Expo 2021 di Kantor ATR/BPN Jakarta, Senin (22/02/2021).

Sebelumnya rencana alih fungsi lahan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja ini dikritik keras.  Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia, Muhammad Nuruddin pada 2020 lalu mengatakan, munculnya frasa ‘Proyek Strategis Nasional’ saja bisa bermakna bahwa pemerintah ingin memperlebar celah dan legalisasi alih fungsi lahan pertanian.

“Bangun infrastruktur [di atas lahan pertanian] ini akan menambah laju konversi lahan pangan. Itu yang kami takutkan dengan omnibus law,” ucap Nuruddin kepada Tirto, Oktober 2020.

Ia mengutip data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang mencatat realisasi dari PSN adalah proyek non-pertanian seperti jalan tol, kawasan industri, bandar udara, smelter, sampai perumahan.

Kekhawatiran serupa pernah disampaikan oleh Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta, jauh sebelum UU Ciptaker disahkan.

“Alih fungsi lahan ini bisa semakin memburuk karena RUU Cipta Kerja mempermudah pengalihfungsian lahan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional,” ujarnya mengutip Pikiran Rakyat, Maret 2020.

Konversi lahan pertanian setiap tahun terus memburuk. Mengutip data Badan Pertanahan Nasional (BPN), luas lahan baku sawah tahun 2012 sempat menyentuh 8,13 juta hektare. Lalu BPN dan BPS menghitung lagi dan hasilnya tahun 2019 turun menjadi 7,46 juta hektare. Rata-rata ada penurunan 100 ribu hektare/tahun.

Dalih pemerintah bahwa pengalihfungsian lahan tersebut untuk proyek food estate, juga diragukan. Menurut peneliti Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso, pelajaran 25 tahun silam membuktikan cetak sawah gagal seluruhnya. Imbasnya, Indonesia dihadapkan dengan risiko lonjakan impor pangan karena tak sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sumber: Kompas, Pikiran Rakyat, Tirto

Total
13
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Ayah Tiri Rudapaksa Kedua Anaknya di Aceh Besar

Next Article

Foto Feature: Wisuda Masa Pandemi

Related Posts