Massa Kembali Seruduk Kantor Gubernur Aceh

Massa berdemo di Kantor Gubernur Aceh, Senin (25/1/2021) menuntut transparansi dana hibah Covid-19 untuk 100 Ormas/OKP di Aceh. (Foto/Muhammad)

Banda Aceh, readers.id – Belasan pemuda yang mengatasnamakan diri Aliansi Pemuda Peduli Aceh (APPA) kembali menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (25/1/2021).

Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya, Jumat (22/1/2021). Massa menuntut transparansi pemberian dana hibah Covid-19 kepada 100 OKP maupun Ormawa di Aceh.

Koordinator aksi, Balma mengatakan, tuntutan dan tujuan dari aksi ini masih sama seperti yang kemarin. “Kami meminta klarifikasi dan respon dari bapak gubernur dan sekda, namun sampai hari ini kami belum mendapatkan itu,” kata dia.

Pantauan Readers, para pedemo membentangkan sejumlah spanduk menyuarakan aspirasi mereka. Spanduk tersebut bertuliskan ‘Utamakan Kepentingan Rakyat Kecil Bukan OKP’. Spanduk lainnya tertulis ‘Menggugat Dana Hibah, Mendesak Gubernur Untuk Menuntut Oknum yang tidak Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Dana Hibah’. Sedangkan di spanduk lainnya tertera ‘Rakyat Butuh Transparansi, Bentuk Tim Pengawasan Dana Hibah Agar Adanya Kejelasan’.

Pagar kompleks Kantor Gubernur Aceh spontan ditutup oleh pihak kepolisian ketika melihat massa tiba. Sempat terjadi ketegangan antara peserta aksi dengan pegawai di kantor tersebut.

Dalam aksi itu, massa juga menampilkan aksi teatrikal. Mereka mengenakan kostum ilustrasi, di antaranya memerankan Gubernur Aceh dengan memakai jas, OKP, serta rakyat jelata yang mengenakan baju compang-camping dan sarung.

Pertanyakan Prioritas Pemerintah Aceh

Dalam aksi sebelumnya, APPA telah menegaskan bahwa kebijakan pemerintah mengucurkan dana hibah kepada Ormas di Aceh belum tepat. Lantaran di masa pandemi, UMKM dan masyarakat miskinlah yang paling menerima dampaknya.

“Pemerintah Aceh seharusnya tahu mana prioritas dalam upaya pemulihan kondisi saat pandemi Covid-19. Apalagi di sisi lain masih banyak masyarakat miskin yang butuh rumah duafa di Aceh,” tegas Aris Munandar, koordinator aksi demo pekan lalu.

Ia bahkan mendesak  gubernur mengusut siapa saja yang bermain dalam penggunaan dana hibah itu. “Awasi alokasinya, dan batalkan pemberian hibah kepada organisasi yang tidak jelas keberadaannya,” pungkas Aris.

Kepala Biro Humpro Setda Aceh, Muhammad Iswanto dalam klarifikasinya mengatakan, hibah dana bagi OKP untuk penanggulangan Covid-19 itu sudah melalui seleksi ketat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dan Kesbangpol. Verifikasi itu termasuk mengecek keabsahan dan keaktifan organisasi penerima hibah itu dalam kegiatan penanggulangan Covid-19.

“Dari verifikasi yang ketat, kita memilih 100 OKP untuk menerima dana hibah melalui Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA),” ujar Iswanto usai menerima kedatangan pedemo, pekan lalu.

Iswanto juga mengklaim 100 organisasi yang mereka pilih sudah bekerja lebih dulu dengan dana sendiri untuk menyosialisasikan pencegahan Covid-19. Apa yang sudah dilakukan Ormas/OKP itu, kata dia, jauh lebih besar ketimbang bantuan yang disalurkan pemerintah.

“Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah skema lainnya seperti pemberian dana stimulan bagi UMKM dan penyaluran bahan pokok bagi warga miskin terdampak pandemi,” ujar Iswanto. []

Total
20
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article
Lima Terduga Teroris Aceh

ASN yang Diduga Terlibat Jaringan Teroris, Bertugas di MAA Aceh Timur

Next Article

Dua Warga Simeulue Diciduk Polisi Lantaran Jual Beli Chip Higgs Domino

Related Posts