MaTA: Banyak Infrastruktur yang Dibangun Pakai Dana Otsus Terbengkalai

MaTA: Pejabat Korup, Sebabkan Aceh Miskin
Koordinator MaTA, Alfian. Foto: Muksal Zainal/readers.ID

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) melihat Aceh tengah berada dalam persoalan kemiskinan yang struktural. Salah satu penyebabnya, dana Otonomi khusus (Otsus) dikucurkan hanya berdasarkan kepentingan pihak tertentu, bukan merujuk pada kebutuhan rakyat.

Koordinator MaTA Alfian, mengatakan, kemiskinan di Aceh bukan disebabkan oleh malasnya pemuda atau rakyat Aceh. Tapi, karena tidak punya sistem sosial.

“Sistem itulah yang tidak disediakan oleh pemerintah Aceh untuk menekan angka kemiskinan.  Sebenarnya itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah,” kata Alfian, pada readers.ID, Selasa (2/3/2021).

Menurut Alfian, dengan adanya dana Otsus pemerintah wajib menekan angka kemiskinan, dan ini salah satu prioritas yang diketuai langsung oleh wakil bupati di kabupaten/kota, dan wakil gubernur pada level provinsi.

“Di Aceh hari ini, gubernur langsung yang punya kapasitas itu hal itu,” ujar Alfian.

Alfian menilai, selama ini publik tidak pernah mengetahui informasi adanya alokasi anggaran. Meski, pemerintah mengklaim setiap tahun ada kucuran anggaran Otsus.

“Bagaimana aktualisasi terhadap anggaran Otsus untuk penurunan angka kemiskinan tidak pernah terjawab,” ujar Alfian.

“Kalau klaim siapapun bisa klaim, tapi kalau kita melihat fakta dari hasil survei BPS ini sudah lain lagi. Artinya, pemerintah kita memang tidak fokus di sektor ini,” tambahnya lagi.

Lebih lanjut, kata Alfian, fokus besar Pemerintah Aceh terhadap dana Otsus digelontorkan hanya untuk pembangunan fisik (infrastruktur). Baik sektor jalan, jembatan, dan pembangunan sarana prasarana.

“Tapi untuk sisi pemanfaatan menjadi problem serius saat ini. Sebab, ada pembangunan gedung dan pasar rakyat yang tidak difungsikan, dan banyak sekali kita temukan di daerah-daerah,” ungkap Alfian.

Alfian mempertanyakan, kenapa pemerintah lebih fokus pada sektor infrastruktur. Hal itu terlihat dari belanja barang dan jasa. MaTA menilai ini adalah wilayah yang paling korup.

“Yang memainkan fee lebih kencang di sektor ini. Makanya banyak sekali pembangunan infrastruktur bukan lahir dari kebutuhan rakyat, melainkan sebagai keinginan. Ini bisa keinginan penguasa, politisi, bahkan keinginan pemodal,” papar Alfian.

Sejak tahun 2008 di awal pertama dikucurkan dana Otsus banyak pembangunan infrastruktur yang tidak difungsikan atau terbengkalai di seluruh Aceh. Bahkan, menurut Alfian,  hingga 2017 pembangunan infrastruktur yang dibangun dari anggaran Otsus tidak difungsikan hampir 10 persen, artinya mencapai 10 triliun rupiah.

“Yang lebih dekat seperti terminal di Saree, Aceh Besar dan Pidie Jaya. Bahkan ada bangunan yang sudah 7 tahun dibangun, tapi sampai hari ini tidak difungsikan,” imbuhnya.

“Itu memang kepentingan para pihak mulai dari proses pembebasan lahan, pembangunannya, kebijakan anggarannya. Jadi korupsi di sini tidak terjadi di hilir  tapi sudah terjadi sejak di hulu,” ungkap Alfian.

Alfian menuturkan, sejak 2014 informasi tentang Otsus baru sedikit yang terbuka. Sebab, master planning dana itu dibangun pada 2015 walaupun sampai sekarang itu tidak digunakan.

“Maka problem sebenarnya sangat kompleks, ini sebenarnya yang perlu dibenahi dan ini tergantung kepada political will kepala daerahnya. Bukan semata-mata kepada konteks birokrasi,” tuturnya.

Alfian menjelaskan, belum ada langkah-langkah hukum yang diambil terkait problem dana Otsus, baik terkait pembangunan yang terbengkalai atau pun pengadaan barang dan jasa.

2015 lalu, kata Alfian, Kejati Aceh pernah menyampaikan bangunan yang gagal difungsikan itu dianggap korupsi karena sudah merugikan negara. Tetapi tidak ada tindak lanjut secara hukum.

MaTA melihat baru-baru ini ada langkah dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menkopolhukam yang sudah membentuk tim dari Polri, Kejagung, dan KPK untuk melakukan proses pengusutan.

“Kita sangat mendukung langkah-langkah itu, karena sudah jauh-jauh hari MaTA mendorong supaya ada audit investigasi terhadap dana Otsus, sehingga dari hasil audit ada proses perubahan dan proses penindakan yang dilakukan,” pungkas Alfian.[]

Total
16
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

TNI Bangun Jalan Tembus ke Air Terjun Peucari Jantho

Next Article

Banda Aceh Bakal Jalankan Program KOTAKU 'Cash For Work'

Related Posts