MaTA : LKPJ Melampaui Target adalah Pembohongan Besar

"Dari sikap kita bahwa posisi Pemerintah Aceh melampaui target saya pikir itu pembohongan besar. Jadi harus fair juga, enggak bisa pemerintah dibangun dengan posisi hanya pencitraan tapi tidak ada langkah konkrit," kata Alfian, Rabu (21/4/2021).

Alfian menuturkan, yang menjadi masalah pada LKPJ Gubernur itu ialah adanya penurunan target awalnya. Di mana penurunan tersebut menurutnya terdapat faktor kesengajaan.

"Problemnya soal target awal yang diturunkan, nah diproses penurunan ini ada faktor sengaja, karena pertama kepala Dinas Keuangan kan tau ini, paham kali enggak akan mencapai target kalau memang target awal," ujarnya.

Berdasarkan penelusuran, kata Alfian, faktor terjadinya perubahan target tersebut dilakukan untuk mendorong citra, karena momentumnya saat pandemi Covid-19. Sehingga saat targetnya melebihi mereka akan mendapat insentif.

"Nah jadi skema dari target awal APBA tahun berjalan itu gagal yang harus dipahami. Karena posisi refocusing kemaren bukan di akhir tahun malah pertengahan bulan, mengapa pemerintah berani menurunkan ini, karena mereka tahu bahwa ini tidak akan mencapai target," jelasnya.

Supaya tidak ada upaya pembohongan, menurut Alfian pemerintah harus menampilkan data sumber-sumber bagian apa saja yang mengalami kenaikan.

Sebab, skema-skema yang dilkakukan pemerintah saat ini bukanlah posisi untuk memajukan Aceh, melainkan untuk pencitraan dan kepentingan ekonomi masing-masing karena mendapat insentif.

"Seharusnya berani enggak mereka ngak robah dulu di tahun yang berjalan yang sudah mereka rencanakan? Mereka engak berani karena mereka sadar bahwa tidak punya sektor pendapatan-pendapatan yang menjanjikan. Jadi pola seperti itu publik sangat paham hari ini, jangan dipikir Kepala Dinas Keuangan itu hebat dalam menyeleksi keuangan," tutur Alfian.

Menurutnya, salah satu faktor akar permasalahan di pemerintah yakni banyaknya orang-orang yang berada di lingkup pemerintah mulai berani menyatakan bahwa orang Aceh susah untuk disatukan.

"Gimana ngak susah, yang kita lawan hari ini perampok bukan orang-orang yang santun dan bukan orang-orang yang ikhlas untuk membangun Aceh," katanya.

Alfian menambahkan, Pemerintah Aceh hingga hari ini dinilai masih cenderung tertutup, seperti halnya pada penggunaan dan refocusing yang tidak pernah mau dibuka kepada publik.

"Salah satu indikatornya misalnya dana refocusing dan Rp 2,5 triliun itu tidak pernah mau dibuka. Jadi jangan dibuka setengah-setengah, kalau mau ya dibuka semua. Gimana mau membangun Aceh pondasi transparansinya ngak punya, kan agak nihil engak mau percaya orang," pungkasnya