MaTA: Pejabat Korup, Sebabkan Aceh Miskin

MaTA: Pejabat Korup, Sebabkan Aceh Miskin
Koordinator MaTA, Alfian. Foto: Muksal Zainal/readers.ID

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai salah satu faktor Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera, karena perilaku pejabat yang koruptif. Karena itu, seyogyanya perilaku itu harus segera diberantas. Jika tidak akan terus berdampak buruk bagi Aceh. 

Koordinator MaTA  Alfian, mengatakan,  masalah terbesar saat ini adalah mentalitas pemerintah paling korup, serta belum ada upaya dalam mencegahnya.

“Kenapa saya katakan korup. Jadi, ketika ada program, ini ada uang masuk nggak. Atau saya berapa dapat untung. Apalagi di sektor pengadaan dan jasa. Itu lebih parah lagi,” kata Alfian saat ditemui readers.ID di Kantor MaTA, di Gampong Ie Masen Kaye Adang, Ulee Kareng, Kecamatan Syiah Kuala,  Banda Aceh, Kamis, (18/2/2021).

BACA JUGA: Data BPS: Aceh Kembali Jadi Provinsi Termiskin di Sumatera

Menurut Alfian pejabat di Aceh bermental korup,  maka kondisi kemiskinan di Aceh dari tahun ke tahun terus berada di peringkat atas. Alfian menyebutkan, bisa dilihat dari fasilitas yang digunakan pemerintah. Baik dari kantor, mobil dinas, maupun tunjungan. Namun, apa yang pemerintah berikan untuk rakyat.

BACA JUGALegislatif Diminta Tidak Buang Badan Soal Kemiskinan di Aceh

Dalam hal ini, kata Alfian,  kepentingan ekonomi para pejabat Aceh lebih besar, dan itu tidak bisa mereka hilangkan. Apalagi didukung oleh perilaku koruptif yang terus mereka pelihara.

“Itulah yang menjadi problem sangat besar. Kemiskinan Aceh hari ini tidak bisa dikatakan karena alasan pandemi,” tutur Alfian.

Pemerintah Buang Badan

Selain itu, Alfian melihat,  saat ini pemerintah Aceh seperti mencoba untuk buang badan. Seolah-olah perkara kemiskinan bukan kesalahan pemerintah. Padahal,  anggaran refocuosing Aceh pada 2020 mencapai Rp 2,5 triliun. Dari dana hibah Rp 1,5 triliun yang alokasinya untuk rakyat. Itu tidak termasuk dengan bantuan Kementrian dan BLT Dana Desa. Belum lagi bantuan dari non pemerintah.

BACA JUGA: Bappeda Aceh: Angka Kemiskinan Aceh Harus Dilihat dari Perspektif Pandemi

“Dana refocousing sendiri malah tidak dihabiskan karena problem pemerintah kita sangat kompleks, seperti dalam penyerapan anggaran. DPR Aceh saja tidak bisa mengakses apalagi rakyat,” pungkas Alfian.

Jadi, Alfian menyarankan upaya-upaya membuang badan yang dilakukan pemerintah Aceh harus dihentikan. Menurutnya,  publik juga sudah tak percaya kemiskinan Aceh hari ini karena pandemi.

Oleh sebab itu, Afian juga meminta kepada pemerintah untuk berhenti membangun opini-opini yang tidak mendasar.  “Kita menilai masalah terbesarnya ada di tata kelola pemerintah kita. Itu problem terbesarnya,” terang Alfian.

Sejauh ini, tambah Alfian, program Pemerintah Aceh baik Aceh Hebat, Aceh Bereh, dan sebagainya hanya berbentuk iklan di papan reklame pada acara-acara seremonial semata. Tapi, secara konkrit hingga sekarang belum terlihat nyata.

Misalnya, sebut Alfian,  seperti pengadaan kapal Aceh Hebat yang tidak berdampak secara langsung. Tapi, bagaimana caranya menjamin atau membangun sistem supaya masyarakat bisa keluar dari kehidupan miskin.

“Kita bisa juga melihat dari porsi anggaran pemerintah Aceh untuk belanja modal dan belanja pegawai yang sangat besar setiap tahun terjadi,” paparnya.

Alfian menambahkan, sementara publik sulit dalam mengakses informasi tentang penekanan kemiskinan. Ini tidak bisa diakses secara konkrit. Misalnya seperti ada pemberdayaan UMKM. “Namun, kita tidak tahu UMKM-nya dimana saja serta bagaimana proses evaluasinya,” jelasnya.

Dalam hal kemiskinan ini, tutur Alfian tidak hanya eksekutif yang harus bertanggung-jawab, legislatif juga bagian yang harus bertanggung-jawab yang sama.

“Jadi, kalau ada DPR Aceh hari ini seakan tidak tahu persoalan ini. Kita akan menanyakan kembali  apakah tugas dan mandat mereka sudah dijalankan atau belum. Saya rasa mereka menyadari bahwa mereka bagian yang harus bertanggung jawab. Sebab mereka juga penikmat anggaran Aceh,” ungkap Alfian.

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis angka kemiskinan di Aceh, Senin (15/2/2021) yang menempatkan Aceh berada peringkat pertama termiskin se-Sumatera.

BPS Aceh mencatat,  jumlah penduduk miskin di Aceh hingga September 2020 bertambah sebanyak 19 ribu orang. Sehingga, saat ini menjadi 833,91 ribu orang, atau secara persentase menjadi 15,43 persen.

Penambahan ini menjadikan Aceh kembali menjadi provinsi termiskin di Sumatera (15,43 %), disusul Bengkulu (15,30%) dan Sumatera Selatan (12,98%). Dibandingkan sebelumnya, pada bulan Maret 2020, jumlah orang miskin di Aceh 814,91 ribu orang atau 14,99 persen.

Bahkan jika dibandingkan era kepemimpinan Zaini Abdullah – Muzakir Manaf (ZIKIR) berhasil menekan angka kemiskinan 15,92% dari 18,58% peninggalan Irwandi-Nazar atau sukses memangkas 2,66% angka kemiskinan, setara 138.040 September 2017.

Sementara di era Irwandi Yusuf – Nova Iriansyah atau kepemimpinan Aceh Hebat, sejauh ini hanya mampu mengurangi 0,49% atau setara 26.104 orang.[acl]

Total
27
Shares
1 comment

Tinggalkan Balasan

Previous Article

Potret Yudisium Virtual: Momen Sakral Tanpa Euforia

Next Article

Sebuah Granat Ditemukan di Bawah Mobil Kalapas Narkotika Langsa

Related Posts