Mempertanyakan Dalih Revisi UU ITE

Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul. (readers.ID/Muhammad)

“Kalau Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini.”

Demikian ujar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin lalu (15/2/2021). Pemerintah berencana merevisi undang-undang tersebut lantaran menganggap implementasinya tidak memberikan rasa keadilan.

Keinginan Pemerintah Pusat untuk merevisi undang-undang yang disahkan pada 2008 itu, ternyata menuai tanggapan dari berbagai lembaga bantuan hukum. Di antaranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan LBH Pers.

Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul meragukan rencana pemerintah untuk merevisi aturan tersebut, yang menurutnya terkesan buru-buru. Ia bahkan menduga ada niat lain di balik revisi UU ITE.

“Ada dua keraguan,” kata Syahrul memulai penjelasannya, saat ditemui readers.ID di Kantor LBH Banda Aceh, Rabu (24/2/2021).

Keraguan pertama, pihaknya menilai pemerintah sengaja melemparkan isu revisi undang-undang untuk menutup isu-isu lainnya. Sebab, dengan timbulnya revisi Undang-Undang ITE semua orang akan fokus dengan isu tersebut.

Sementara keraguan lainnya, sambung dia, pemerintah hingga kini belum mempublikasikan naskah akademik yang menjelaskan tujuan revisi undang-undang ini. Kata Syahrul, seharusnya naskah tersebut telah diketahui masyarakat, agar jelas apa tujuan sebelum dan sesudah revisi. Ia khawatir hasilnya justru semakin bermasalah.

“Jangan-jangan nanti direvisi malah semakin brutal. Siapa yang bisa menjamin itu, makanya penting mempublikasikan kajian awal kenapa ini harus direvisi,” ujarnya.

Jika pemerintah mengatakan aturan selama ini gagal menciptakan rasa keadilan atau dapat membungkam kritikan masyarakat, pemerintah seharusnya juga menjelaskan kajian dari masalah-masalah itu. Kajian itulah yang nantinya menjadi rujukan ketika revisi.

“Jangan-jangan dia ngomongnya mengenai Pasal 27 ayat 3 tetapi yang direvisi malah pasal lain atau memperkuat Pasal 27 ayat 3,” imbuhnya.

Berkaca dari Kasus Saiful Mahdi

Tak hanya ragu dengan Pemerintah Pusat, LBH Banda Aceh juga tidak yakin dengan edaran telegram Kapolri untuk jajarannya soal pedoman penanganan kasus Undang-Undang ITE, khususnya ujaran kebencian.

Dalam telegram itu dikatakan, persoalan ujaran kebencian meliputi kasus pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan dapat diselesaikan dengan cara restorative justice. Kapolri memberi arahan kepada jajarannya untuk memedomani Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP.

Menurut Syahrul, edaran serupa pernah dikeluarkan Kejaksaan Agung pada tahun 2008 silam. Arahannya, setiap kasus UU ITE harus menghadirkan keterangan ahli dari Kementerian Kominfo.

“Tetapi dalam perjalanannya, orang langsung ditangkap, ditahan, diproses hukumnya, sedangkan keterangan dari Kemenkominfo tidak diminta,” jelas Syahrul.

Total
11
Shares

Tinggalkan Balasan

Previous Article

BNPT Pusat Temui Kapolda Aceh Bicara soal Terorisme

Next Article

Warga Aceh Timur Kritis Usai Dibacok Besannya Sendiri

Related Posts